Coba Perkosa Pemilik Warung di Buton, Aipda S Jadi Tersangka dan Ditahan

Polisi Oknum Ditahan Usai Dituduh Gagal Memperkosa Pemilik Warung di Buton

Kabarnusantaraku.com – Seorang anggota polisi yang dikenal sebagai Aipda S, menjabat sebagai Kanit Provos di Polsek Lapandewa, Polres Buton, Sulawesi Tenggara, kini tercatat sebagai tersangka. Ia dilaporkan karena dugaan melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan.

Kasi Humas Polres Buton, Iptu Anwar, mengonfirmasi kabar tersebut kepada media pada Senin (10/8). “Iya benar itu (Aipda S dilaporkan atas dugaan kekerasan seksual),” ujarnya saat dikonfirmasi.

Peristiwa yang Terjadi

Menurut keterangan Anwar, kejadian bermula ketika Aipda S ingin makan siang. Ia kemudian mendatangi sebuah warung milik seorang perempuan di wilayah tersebut. Padahal, warung itu sudah ditutup.

Aipda S tidak terima dan memaksa pemilik warung untuk membukanya. Namun, niatnya bukan sekadar memesan makanan. Setelah masuk, ia menarik tangan korban, menciumnya, dan membaringkan perempuan itu di atas kasur.

“Datang ke warung korban maksud mau makan agar dibukakan pintu, tetapi setelah masuk rumah ditarik tangan korban baru dicium lalu dibaringkan di kasur,” katanya.

Korban yang merasa terancam segera memberontak. Ia berusaha melepaskan pegangan Aipda S. Beruntung, ia berhasil lepas dan berlari keluar rumah untuk mencari bantuan.

“Korban berhasil kabur, berlari keluar rumah,” ucapnya.

Suara teriakan korban terdengar oleh warga sekitar. Mereka pun langsung datang menyelamatkan perempuan tersebut. Sementara itu, Aipda S diamankan oleh warga yang menyaksikan kejadian.

Profil Korban dan Proses Hukum

Korban tinggal sendirian di warung miliknya. Suaminya bekerja merantau di Pulau Jawa, sehingga ia tidak berada di Buton saat kejadian.

“Korban statusnya masih punya suami hanya dia berada di Pulau Jawa,” ujarnya.

Polres Buton menyatakan akan menyelidiki kasus ini secara terbuka dan profesional. Setiap anggota Polri yang terbukti melanggar, baik secara etik maupun pidana, akan diproses sesuai undang-undang yang berlaku.