Ekonom Nilai Disiplin Belanja dan Penerimaan Jadi Kunci Jaga Defisit 2027

Target Defisit 2027 Dipersempit: Para Ekonom Soroti Ketatnya Ruang Fiskal

Kabarnusantaraku.com – Dokumen Postur RAPBN 2027 menetapkan bahwa pemerintah akan memangkas rasio defisit anggaran menjadi 2,40 persen dari Produk Domestik Bruto, atau setara Rp 671,2 triliun. Angka ini turun dari outlook 2026 yang telah melebar ke kisaran 2,85 persen PDB, dipicu oleh beban subsidi energi dan realisasi belanja yang melampaui rencana awal.

Analisis CORE: Realistis di Atas Kertas, Rapuh dalam Eksekusi

Yusuf Randy Manilet, Economic Researcher CORE, mengakui bahwa secara matematis target tersebut dapat tercapai. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 6 persen, PDB nominal tahun depan diproyeksikan jauh lebih besar, sehingga rasio defisit secara teknis bisa ditekan. Namun, ia mengingatkan bahwa angka di atas kertas tidak boleh dibaca sebagai sinyal bahwa ruang fiskal Indonesia masih longgar.

“Di saat yang sama, penerimaan pajak masih menghadapi masalah struktural, terutama basis pajak yang sempit dan kepatuhan yang belum optimal.”

Menurut Yusuf, pemerintah menargetkan pendapatan negara sekitar Rp 3.426 triliun dan belanja Rp 4.097 triliun pada 2027. Ketika target pertumbuhan ditetapkan tinggi sementara kebutuhan belanja untuk pangan, energi, hilirisasi, infrastruktur, dan program sosial terus membengkak, margin kesalahan perhitungan menjadi sangat tipis.

“Tetapi persoalannya justru ada pada asumsi tersebut. Ketika pemerintah menetapkan target pertumbuhan yang tinggi, sementara kebutuhan belanja untuk pangan, energi, hilirisasi, infrastruktur, dan program sosial juga meningkat, ruang untuk salah hitung menjadi semakin kecil.”

Ia menegaskan bahwa konsolidasi fiskal tidak boleh direduksi menjadi sekadar pemangkasan anggaran. Yang krusial, menurutnya, adalah memastikan setiap rupiah yang dialokasikan menghasilkan dampak ekonomi yang terukur.

“Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan punya dampak ekonomi yang jelas.”

Yusuf juga memperingatkan bahwa pemerintah tidak bisa hanya bertumpu pada ekspansi basis penerimaan melalui pertumbuhan ekonomi semata. Reformasi perpajakan dan peningkatan kualitas belanja harus benar-benar berbuah. Tanpa itu, defisit akan kembali tertekan.

“Kalau penerimaan tidak sesuai target sementara belanja tetap agresif, defisit akan kembali tertekan.”

Pandangan INDEF: Kualitas Penerimaan dan Disiplin Belanja Jadi Penentu

Rizal Taufikurahman, Ekonom INDEF, sepakat bahwa target defisit 2,40 persen masih berada dalam jangkauan realistis. Akan tetapi, ia menekankan bahwa ruang fiskal pemerintah pada 2027 akan sangat ketat mengingat besarnya kebutuhan belanja prioritas.

“Jika penerimaan meleset atau belanja wajib membengkak, pemerintah akan menghadapi dilema antara menambah defisit atau memangkas belanja produktif.”

Rizal mengingatkan bahwa konsolidasi fiskal yang terlalu agresif berisiko menekan pertumbuhan ekonomi. Dampaknya sangat bergantung pada komposisi belanja yang dipangkas. Apabila yang dipotong adalah belanja tidak produktif, efeknya terhadap perekonomian relatif terbatas. Sebaliknya, jika pemangkasan menyentuh sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transfer ke daerah, serta belanja ber-multiplier tinggi, pencapaian target pertumbuhan 2027 akan semakin sulit.

“Konsolidasi fiskal harus dilakukan melalui peningkatan kualitas penerimaan dan realokasi belanja, bukan sekadar pemotongan anggaran.”

Kedua ekonom tersebut, yang menyampaikan pandangan kepada kumparan pada Sabtu (22/8), sepakat pada satu hal: menjaga kredibilitas fiskal dan menahan lonjakan beban bunga memang penting, tetapi jalur konsolidasi harus dirancang dengan presisi agar tidak mengorbankan momentum pertumbuhan.