Fitch Ratings: Target Pertumbuhan Ekonomi RI 6% pada 2027 Masih Realistis

Fitch: Ambisi Pertumbuhan 6 Persen Indonesia pada 2027 Masih Masuk Akal

Kabarnusantaraku.com – Agensi pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings menyatakan bahwa sasaran laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,0 persen untuk tahun 2027 tetap dapat dicapai, meskipun angka tersebut melampaui skenario dasar lembaga itu sendiri yang hanya memperkirakan 5,0 persen.

“Asumsi pertumbuhan sebesar 6,0 persen untuk 2027 lebih realistis dibandingkan ambisi pemerintah dalam jangka menengah sebesar 8,0 persen, tetapi masih optimistis dibandingkan proyeksi dasar Fitch sebesar 5,0 persen,” tulis Fitch, dikutip Senin (24/8).

Dengan demikian, lembaga tersebut menilai target 6 persen jauh lebih kredibel ketimbang cita-cita jangka menengah pemerintah yang mematok angka 8 persen.

Risiko yang Mengancam Prospek Jangka Pendek

Walaupun menilai target tersebut realistis, Fitch menyoroti beberapa ancaman yang bisa mendorong pertumbuhan ke bawah asumsi pemerintah. Ketidakpastian geopolitik yang berlarut-larut, lonjakan harga minyak dunia, serta perlambatan tajam di negara-negara mitra dagang utama disebut sebagai faktor risiko penurunan utama.

“Ketidakpastian geopolitik yang berkepanjangan, kembali meningkatnya harga minyak global, serta perlambatan tajam pada negara-negara mitra dagang utama Indonesia merupakan risiko penurunan utama terhadap prospek jangka pendek,” ungkap Fitch.

Perlambatan di mitra dagang berpotensi menekan ekspor, sementara kenaikan harga minyak menambah tekanan pada perekonomian secara keseluruhan. Kedua kondisi itu juga dapat menyempitkan ruang fiskal pemerintah untuk menyuntikkan stimulus penopang pertumbuhan.

Konsolidasi Fiskal: Antara Target dan Realitas

Pemerintah mengajukan sasaran defisit fiskal 2027 sebesar 2,4 persen dari produk domestik bruto (PDB), turun dari target 2026 yang telah direvisi menjadi 2,85 persen. Angka tersebut mencerminkan upaya konsolidasi fiskal secara bertahap, sekaligus menjaga defisit tetap di bawah ambang hukum 3 persen PDB.

Akan tetapi, Fitch mengingatkan bahwa disiplin fiskal jauh lebih sulit dijaga daripada yang tersirat dari angka target awal. Sejarah revisi berulang menjadi bukti nyata: target defisit awal 2026 sebesar 2,48 persen dinaikkan menjadi 2,68 persen, lalu melonjak ke 2,85 persen untuk menampung tambahan belanja.

“Target defisit 2027 mirip dengan proposal awal tahun lalu sebesar 2,48 persen, yang kemudian direvisi naik oleh parlemen menjadi 2,68 persen dan selanjutnya 2,85 persen untuk mengakomodasi tambahan belanja,” tuturnya.

Berdasarkan pola tersebut, Fitch melihat kemungkinan besar terjadi penyimpangan ulang dari sasaran defisit 2027. Ancaman ini dapat membesar apabila pemerintah berhadapan dengan kebutuhan belanja yang melampaui perkiraan, termasuk tekanan pada rumah tangga dan lonjakan kebutuhan dukungan ekonomi.

Kendala Struktural Penerimaan Negara

Kemampuan pemerintah memperluas basis penerimaan juga menjadi variabel krusial. Fitch memperkirakan penerimaan negara yang lemah masih menjadi hambatan struktural bagi profil kredit berdaulat Indonesia yang kini berada di peringkat BBB dengan outlook negatif.

“Penerimaan negara dalam anggaran 2027 diproyeksikan sedikit di atas 12 persen dari PDB,” kata Fitch.

Rasio penerimaan yang relatif rendah membuat ruang fiskal pemerintah sangat terbatas. Akibatnya, konsolidasi fiskal menjadi jauh lebih rapuh apabila pertumbuhan ekonomi meleset dari perkiraan atau kebutuhan belanja membengkak.

Pemerintah memang telah menyisipkan sejumlah langkah baru untuk mendongkrak penerimaan dalam rancangan anggaran 2027. Fitch menilai reformasi pajak inti dalam jangka panjang seharusnya mulai menunjukkan hasil, meskipun dampak nyatanya terhadap penerimaan masih perlu diuji.

Kekhawatiran Kuasi-Fiskal dan Peran Bank Indonesia

Fitch turut menyoroti potensi meluasnya pembiayaan melalui jalur kuasi-fiskal. Pembentukan Danantara Development Management Fund pada April 2026 menjadi salah satu titik perhatian, mengingat entitas itu diarahkan untuk mendanai dan mengembangkan proyek infrastruktur strategis yang tidak layak secara komersial.

Menurut Fitch, perluasan peran kuasi-fiskal dapat memperbesar risiko kewajiban kontinjensi bagi pemerintah. Risiko semacam itu bisa muncul meskipun angka defisit fiskal yang tercatat secara resmi tetap berada dalam batas yang ditetapkan.

Pemerintah juga telah mengumumkan rencana mengalihkan sebagian dividen BUMN yang diterima Danantara ke APBN. Langkah itu diarahkan untuk membatasi peningkatan utang pemerintah, meskipun Fitch masih menunggu rincian lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaannya.

Peran Bank Indonesia turut menjadi sorotan apabila pertumbuhan ekonomi tidak sesuai target. Apabila dukungan fiskal dipangkas demi mempertahankan sasaran defisit, tekanan dapat meningkat terhadap Bank Indonesia untuk menopang pertumbuhan melalui kebijakan moneter.