Komisi XI DPR Soroti Data Desil Tak Akurat: Diperbaiki Lewat Sensus Ekonomi

Parlemen Desak Perbaikan Data Desil Melalui Sensus Ekonomi 2026

Urgensi Akurasi Data di Tengah Ancaman Jebatan Pendapatan Menengah

Kabarnusantaraku.com – Mukhamad Misbakhun, selaku Ketua Komisi XI DPR, menegaskan bahwa kategori Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang selama ini dianggap kurang presisi sedang dalam proses perbaikan. Instrumen yang dipilih untuk mengoreksi persoalan tersebut adalah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Langkah ini dinilai krusial karena Indonesia masih berjuang keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah.

Per kapita pendapatan nasional saat ini baru menyentuh kisaran USD 6.000, sebuah angka yang terpaut jauh dari ambang negara maju yang umumnya berada di level USD 23.000. Kesenjangan itulah yang membuat ketepatan data menjadi persoalan strategis, bukan sekadar urusan teknis statistik.

“Saat ini ada beban yang berat juga dari sisi faktor kemiskinan… Desil ini menjadi salah satu faktor yang harus kita perbaiki juga, bagaimana ke depan kita mentransformasi data-data yang lebih aktual, up to date , dan kemudian kita bisa mendapatkan angka yang sebenarnya.”

Pernyataan tersebut Misbakhun sampaikan ketika hadir dalam acara OJK Digital Financial Innovation Day 2026 pada Kamis (27/8).

Mengukur Ulang Parameter Perlindungan Sosial dan Subsidi

Menurut Misbakhun, seluruh parameter DTSEN kini sedang diukur ulang. Tujuannya agar penyaluran perlindungan sosial maupun subsidi energi dapat diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah, lanjutnya, tengah menggarap sensus ekonomi secara terperinci sebagai bagian integral dari proses koreksi data tersebut.

Pengawasan Parlemen Meski BPS Sudah Pindah Naungan

Walaupun Badan Pusat Statistik (BPS) tidak lagi berada di bawah pengawasan langsung Komisi XI, Misbakhun menegaskan bahwa parlemen tetap akan mengawal proses perbaikan data desil. Alasannya sederhana: akurasi data ini berkaitan langsung dengan pos anggaran negara.

Desil yang presisi berfungsi sebagai tolok ukur utama dalam menentukan kelayakan penerima bantuan sosial, bantuan pangan, hingga berbagai bentuk subsidi. Tanpa data yang benar, risiko salah sasaran menjadi sangat besar.

“Jangan sampai kemudian negara sudah menggelontorkan uang yang nilainya sampai ribuan triliun itu, kemudian tidak tepat sasaran.”