Desa Adat Sade Terbakar, Kementerian PU Belum Dapat Arahan Bangun Ulang
Desa Adat Sade Terbakar: Kementerian PU Belum Terima Arahan Bangun Ulang
Kabarnusantaraku.com – Malam Sabtu, 22 Agustus 2025, menjadi malam yang menyakitkan bagi warga Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kobaran api melahap permukiman dan menghanguskan hunian, tempat usaha, fasilitas adat, serta benda-benda bernilai budaya yang melekat pada kehidupan masyarakat Sasak. Peristiwa Desa Adat Sade terbakar ini menimpa sekitar 70 kepala keluarga (KK) yang dalam sekejap kehilangan tempat tinggal dan harta benda secara bersamaan. Tidak satu pun nyawa melayang dalam insiden tersebut, namun kerugian material dan simbolik yang ditimbulkan sangat besar.
Warga yang terdampak kini bergantung pada bantuan darurat berupa tenda pengungsian, logistik pangan, dan layanan kesehatan sementara. Pemerintah daerah setempat telah mengaktifkan posko penanganan pascakebakaran untuk mendata kerugian, menyalurkan bantuan, serta mengoordinasikan langkah-langkah pemulihan awal. Prioritas utama adalah memastikan seluruh pengungsi mendapat tempat berlindung yang layak sebelum musim hujan tiba.
Status Keterlibatan Kementerian PU Pasca Desa Adat Sade Terbakar
Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menegaskan bahwa hingga Senin, 24 Agustus 2025, kementeriannya belum menerima instruksi resmi untuk turun tangan dalam renovasi maupun pembangunan ulang rumah-rumah yang hangus. Ia menjelaskan bahwa secara kewenangan, rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan berada di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), bukan di bawah Kementerian PU.
"Sampai saat ini belum ada arahan untuk keterlibatan Kementerian PU untuk renovasi atau pembangunan rumah di Desa Adat Sade yang terbakar."
Diana menambahkan bahwa karena kawasan tersebut juga berstatus cagar budaya, proses pemulihan menuntut koordinasi lintas kementerian. Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pariwisata perlu dilibatkan untuk memastikan bahwa setiap elemen arsitektural, tata ruang, dan simbol adat dipulihkan sesuai standar pelestarian. Tanpa sinergi tersebut, risiko distorsi budaya dalam proses rekonstruksi menjadi sangat nyata.
"Mengingat ini rehabilitasi/rekonstruksi rumah merupakan kewenangan Kementerian PKP dan terkait kawasan cagar budaya maka perlu bersinergi dengan Kementerian Kebudayaan serta Kementerian Pariwisata."
Gubernur NTB: Restorasi Akan Diupayakan Sepenuhnya
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa sumber api masih dalam tahap investigasi dan belum dapat dipastikan oleh aparat. Setelah penanganan darurat bagi warga terdampak rampung, langkah pemulihan kawasan akan segera disiapkan secara bertahap. Ia menekankan bahwa bangunan-bangunan yang terbakar akan diupayakan dikembalikan ke kondisi semula, mengingat kawasan tersebut menyimpan nilai sejarah dan budaya yang tak ternilai bagi masyarakat Sasak.
"Pasti prosesnya akan sangat mahal, karena kita harus memastikan bahwa itu dibangun kembali seperti, namanya juga restorasi, kembali seperti semula."
Proses restorasi ini diperkirakan memerlukan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, mengingat kompleksitas teknis dan kultural yang terlibat. Anggaran yang dibutuhkan juga jauh melampaui rekonstruksi perumahan biasa, karena setiap detail struktural harus merujuk pada dokumentasi arsitektur adat Sasak yang telah ada.
FAQ: Desa Adat Sade Terbakar dan Tanggapan Kementerian
Apakah Kementerian PU akan membangun ulang rumah warga? Hingga saat ini Kementerian PU belum menerima arahan resmi. Kewenangan rekonstruksi perumahan berada di Kementerian PKP, sementara aspek cagar budaya melibatkan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Koordinasi lintas kementerian masih dalam tahap pembicaraan.
Berapa jumlah warga yang terdampak? Sekitar 70 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan aset ekonomi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut.
Kapan proses pemulihan dimulai? Gubernur NTB menyatakan bahwa langkah pemulihan akan disiapkan setelah penanganan darurat rampung. Estimasi waktu belum ditetapkan secara resmi karena bergantung pada hasil investigasi sumber api dan ketersediaan anggaran.
Apakah ada bantuan darurat untuk pengungsi? Pemerintah daerah telah mengaktifkan posko penanganan pascakebakaran yang menyediakan tenda, logistik pangan, dan layanan kesehatan sementara bagi warga terdampak.