Malaysia Batalkan Rencana Akuisisi Pemasok Paspor Senilai USD 1,9 Miliar
Malaysia Batalkan Rencana Akuisisi Pemasok Paspor Senilai USD 1,9 Miliar
Kabarnusantaraku.com – Malaysia batalkan rencana akuisisi pemasok paspor nasional setelah serangkaian sengketa internal mengguncang kepercayaan publik terhadap proses pengambilalihan tersebut. Keputusan resmi ini diambil oleh pemerintah federal hanya sehari setelah induk perusahaan NexG Bhd. membocorkan bahwa negosiasi senilai 7,5 miliar ringgit, setara sekitar USD 1,9 miliar, sedang berlangsung. Pembatalan ini menandai berakhirnya upaya negara untuk mengambil alih Datasonic Technologies Sdn., unit bisnis yang selama ini menjadi tulang punggung produksi paspor dan kartu identitas warga Malaysia.
Sengketa Korporasi di Balik NexG Bhd.
Di balik keputusan pemerintah, terdapat konflik korporasi yang memanas di dalam NexG Bhd. Victor Chin, mantan eksekutif perusahaan, secara terbuka mengklaim bahwa NexG menjadi sasaran upaya perebutan kendali yang ia sebut sebagai "pembajakan" oleh Aminul Islam, seorang pengusaha dari sektor tenaga kerja. Chin bahkan mengaitkan dinamika tersebut dengan dugaan keterlibatan jaringan yang ia labeli mafia korporasi, termasuk oknum aparat penegak hukum. Pernyataan ini memperkeruh suasana dan menimbulkan pertanyaan publik mengenai independensi proses akuisisi yang sedang berjalan.
Keputusan Pemerintah dan Pernyataan Resmi
Dewan Keamanan Nasional Malaysia merilis pernyataan resmi yang dikutip Bloomberg pada Minggu (23/8), menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melanjutkan rencana pengambilalihan Datasonic Technologies.
"Pemerintah telah memutuskan untuk tidak mengakuisisi Datasonic Technologies, sembari terus mengeksplorasi langkah-langkah untuk menjaga keamanan dan kedaulatan identitas warga serta memastikan nilai terbaik dalam penggunaan dana publik."
Meski akuisisi dibatalkan, pemerintah menegaskan akan tetap mencari mekanisme alternatif guna melindungi integritas identitas warga sekaligus menjamin efisiensi alokasi anggaran publik. Langkah ini dinilai sebagai respons terhadap kekhawatiran bahwa proses negosiasi yang sedang berlangsung berpotensi membuka celah bagi intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam rantai pasok identitas nasional.
Latar Belakang Negosiasi dan Posisi Finansial
NexG mengungkapkan bahwa pada pertemuan 24 Juli, Kementerian Keuangan Malaysia telah meminta Datasonic menyampaikan indikasi harga dalam kerangka rencana pengambilalihan. Perusahaan menekankan bahwa permintaan tersebut hanya disampaikan secara lisan tanpa disertai dokumen tertulis. Kementerian Keuangan sendiri memilih tidak memberikan komentar apa pun terkait kabar tersebut.
Dari sisi finansial, Datasonic merupakan kontributor terbesar bagi pendapatan dan laba NexG. Unit bisnis ini memegang kontrak penyediaan paspor dan kartu identitas untuk pemerintah Malaysia yang berlaku hingga tahun 2032, dengan nilai agregat sekitar 2,46 miliar ringgit. NexG menaksir nilai Datasonic pada angka 7,5 miliar ringgit, meskipun secara eksplisit menegaskan bahwa angka itu bukan hasil penilaian independen.
Manajemen NexG juga memperingatkan bahwa pelepasan unit bisnis tersebut berpotensi mengguncang operasional perusahaan secara signifikan. Sebelumnya, mereka menyebut penjualan Datasonic bahkan dapat mengancam kelangsungan status pencatatan NexG di Bursa Malaysia. Dengan dibatalkannya rencana akuisisi, ketidakpastian kini beralih ke arah lain: bagaimana pemerintah akan memastikan keamanan rantai pasok identitas nasional tanpa melalui mekanisme kepemilikan langsung.
FAQ
Apa yang dimaksud dengan pembatalan rencana akuisisi pemasok paspor oleh Malaysia? Pemerintah Malaysia secara resmi memutuskan untuk tidak melanjutkan pengambilalihan Datasonic Technologies Sdn., unit bisnis NexG Bhd. yang memproduksi paspor dan kartu identitas nasional. Keputusan ini diambil setelah negosiasi senilai sekitar USD 1,9 miliar dinilai tidak lagi sesuai dengan kepentingan publik dan keamanan identitas warga.
Apakah layanan paspor dan kartu identitas akan terganggu? Tidak. Datasonic tetap beroperasi di bawah NexG Bhd. dan kontraknya dengan pemerintah Malaysia berlaku hingga tahun 2032. Pemerintah menyatakan akan mengeksplorasi mekanisme lain untuk menjaga keamanan identitas tanpa mengubah struktur kepemilikan saat ini.
Siapa yang mengumumkan pembatalan ini dan kapan? Pernyataan resmi dirilis oleh Dewan Keamanan Nasional Malaysia dan dikutip oleh Bloomberg pada 23 Agustus. Kementerian Keuangan tidak memberikan komentar tambahan terkait detail negosiasi sebelumnya.