Dedi Mulyadi Nilai Evaluasi Anggaran Jadi Kunci Orkestrasi Pembangunan Jabar
Dedi Mulyadi: Evaluasi Anggaran sebagai Instrumen Teknis Pembangunan Jawa Barat
Kabarnusantaraku.com – Di hadapan peserta Rapat Paripurna Istimewa peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat yang digelar di Halaman Gedung Sate, Kota Bandung, pada Rabu (19/8), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan pandangannya mengenai peran strategis evaluasi anggaran dalam arah pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa mekanisme evaluasi anggaran telah bertransformasi dari sekadar prosedur administratif menjadi instrumen teknis yang menentukan kualitas orkestrasi pembangunan.
"Evaluasi anggaran merupakan kunci dari orkestrasi pembangunan. Evaluasi anggaran dulu yang bersifat administratif, sekarang sudah berubah menjadi bersifat teknis," kata Dedi.
Perjalanan Peringkat IPM Jawa Barat
Dalam paparannya, Dedi menelusuri dinamika posisi Jawa Barat dalam peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional selama beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2020, posisi provinsi ini merosot dari peringkat ke-10 menuju ke-16, lalu kembali turun ke peringkat ke-18. Setelah fase tersebut, Jawa Barat sempat memulihkan posisinya ke peringkat ke-16 dan pada tahun 2024 naik ke peringkat ke-15. Memasuki tahun 2025, provinsi ini mempertahankan peringkat ke-15 sekaligus mencatatkan lonjakan peningkatan IPM tertinggi di tingkat nasional.
"Pada 2025 ini, kita ke ranking 15, tetapi peningkatan IPM-nya di 2025 ini Jawa Barat tertinggi secara nasional," katanya.
Pendidikan sebagai Fondasi Peningkatan IPM
Dedi menyoroti komponen rata-rata lama sekolah sebagai salah satu indikator utama IPM. Ia menjelaskan bahwa perhitungan metrik ini tidak terbatas pada penduduk yang saat ini sedang bersekolah. Cakupannya merentang ke seluruh lapisan usia penduduk Jawa Barat, termasuk mereka yang di masa lalu tidak memperoleh akses pendidikan formal.
"Kalau kita ingin dongkrak ini cepat loncat, tidak hanya berpikir hari ini orang anak-anak kita untuk sekolah SD, SMP, dan SMA, serta masuk perguruan tinggi, kita juga harus mendongkrak usia-usia tua untuk memiliki kualifikasi pendidikan kalau IPM-nya ingin naik," ujarnya.
Berdasarkan pemahaman tersebut, Dedi mendorong penguatan program pendidikan kesetaraan Paket A, B, C, dan D agar mampu menjangkau masyarakat dari berbagai kelompok usia secara inklusif.
Ketimpangan Ekonomi Antardaerah
Di luar dimensi pendidikan, Dedi menyoroti disparitas ekonomi yang masih melebar di antara wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa ukuran kesejahteraan tidak dapat diseragamkan antara kawasan perkotaan dan pedesaan. Sebagai ilustrasi, ia membandingkan standar kehidupan masyarakat di Bekasi dengan kondisi di Kuningan, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Garut, hingga Banjar.
"Bekasi dengan standarisasi upahnya sekian, itu harus berbeda dengan standarisasi kehidupan yang ada di Kuningan, di Majalengka, di Cirebon, di Indramayu, di Garut, di Banjar," katanya.
Dedi juga mengingatkan bahwa angka pendapatan semata tidak merepresentasikan kondisi ekonomi riil masyarakat secara utuh. Warga perkotaan dengan penghasilan tinggi tetap menanggung beban sewa hunian, tarif air, dan biaya pangan. Sebaliknya, masyarakat di daerah seperti Kuningan atau Majalengka mungkin memperoleh pendapatan lebih rendah, namun sebagian kebutuhan pokok seperti tempat tinggal dan air dapat dipenuhi dengan biaya yang jauh lebih kecil.
Desakan Fiskal dan Arah Investasi
Dedi mengakui bahwa pemerintah provinsi menghadapi tekanan fiskal yang signifikan. Kondisi ini menciptakan tantangan tersendiri ketika mandat peningkatan layanan dasar masyarakat tetap harus dipenuhi. Dalam konteks tersebut, ia menegaskan bahwa investasi yang masuk ke Jawa Barat wajib membawa dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja di berbagai wilayah.
Ia menambahkan bahwa Jawa Barat, yang telah berusia 81 tahun dan memiliki 27 kabupaten/kota dengan potensi meluas—mulai dari energi, pertanian, kelautan, geotermal, pembangkit listrik tenaga air dan surya, hingga industri manufaktur—semestinya sudah mampu mencapai puncak kesuksesan sebagai daerah otonom. Namun, potensi tersebut harus diimbangi dengan gagasan pembangunan yang mampu mencegah ketimpangan antardaerah maupun antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota.
"Bagaimana cara mengejar IPM? Mengejar IPM adalah layanan dasar pemerintah untuk kabupaten kota harus terus ditingkatkan," ucapnya.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Dedi Mulyadi Nilai Evaluasi Anggaran Jadi?Dedi Mulyadi Nilai Evaluasi Anggaran Jadi is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Dedi Mulyadi Nilai Evaluasi Anggaran Jadi matter?Dedi Mulyadi Nilai Evaluasi Anggaran Jadi matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.