KabarNusantaraku
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

Ketika DPR dan Pemerintah Tentukan Nasib Guru PPPK, Ada Peluang jadi PNS

Published Agustus 19, 2026 · Updated Agustus 19, 2026 · By Susan Davis - kabarnusantaraku.com

Foto : Susan Davis - kabarnusantaraku.com

Status Guru PPPK Paruh Waktu Ditetapkan: Jalan Menuju PPPK Penuh Waktu dan PNS Dibuka

Kabarnusantaraku.com – Pembahasan panjang mengenai kedudukan kepegawaian guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akhirnya mencapai titik akhir. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (18/8), DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa guru PPPK paruh waktu akan memperoleh jalur untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu pada tahun 2027. Sekaligus, mereka juga akan diberi kesempatan mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Angka-angka di Balik Kebijakan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengungkapkan data terkini terkait jumlah tenaga pendidik yang sudah berstatus PPPK. Saat ini tercatat 955.245 guru yang berkedudukan sebagai PPPK penuh waktu, sementara 231.246 orang lainnya masih berstatus PPPK paruh waktu.

Di sisi lain, pemerintah telah menyusun proyeksi kebutuhan guru secara nasional. Total formasi yang diproyeksikan mencapai 526.689 posisi, mencakup kebutuhan di lingkungan Kemendikdasmen, Kementerian Agama, Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pembukaan formasi tersebut akan mengacu pada proyeksi guru nasional tahun 2026.

Finalisasi oleh DPR

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa proses pembahasan telah memasuki tahap penutupan. Ia menjelaskan bahwa DPR beberapa kali menggelar rapat koordinasi merespons berbagai masukan yang masuk ke parlemen terkait persoalan PPPK paruh waktu, PPPK secara umum, serta aspirasi guru untuk berstatus PNS.

"Pada hari ini kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru PPPK paruh waktu, PPPK yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK."

Dasco menambahkan bahwa pembahasan mencakup pula guru madrasah negeri dan guru taman kanak-kanak (TK) di bawah Kemendikdasmen.

Perpindahan Status ke Pemerintah Pusat

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa status kepegawaian guru PPPK akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat. Ia menekankan bahwa penyelesaian persoalan ini tidak bisa ditangani oleh satu kementerian saja.

"Maka sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Dasco dan Pak Cucun karena memang menyelesaikan permasalahan kepegawaian ini tidak bisa berdiri sendiri, semua harus dihitung. Dari Dikdasmen menghitung, Kementerian Agama menghitung berapa yang kita butuhkan guru-guru, termasuk juga mata pelajarannya apa saja, semua detail."

Pras menyebut persoalan guru merupakan salah satu isu yang paling banyak disampaikan masyarakat kepada DPR maupun pemerintah, sehingga komitmen penyelesaian menjadi prioritas.

Jalur Seleksi dan Larangan Rekrutmen Daerah

Rini Widyantini merinci bahwa pendaftaran seleksi untuk PPPK paruh waktu beralih menjadi PPPK penuh waktu diperkirakan dibuka pada awal 2027. Seleksi PNS bagi guru PPPK juga dijadwalkan pada periode yang sama.

"Bahwa untuk PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027."

"Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk PPPK guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027."

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menginstruksikan kepala daerah agar tidak lagi merekrut staf baru. Kebutuhan pegawai di daerah diminta disesuaikan dengan tahapan yang telah disepakati bersama oleh pemerintah dan DPR dalam rapat koordinasi tersebut.

Related Reading

Frequently Asked Questions

What is Ketika DPR dan Pemerintah Tentukan Nasib?

Ketika DPR dan Pemerintah Tentukan Nasib is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does Ketika DPR dan Pemerintah Tentukan Nasib matter?

Ketika DPR dan Pemerintah Tentukan Nasib matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.