Penasihat LBM NU DKI Minta NU Mandiri Secara Ekonomi: Agar Tak Mudah Terkooptasi
Penasihat LBM NU DKI Minta NU Mandiri Ekonomi
Kabarnusantaraku.com – Penasihat LBM NU DKI Minta agar Nahdlatul Ulama berdiri di atas kaki sendiri secara finansial sebelum membahas agenda politik apa pun. Mukti Ali Qusyairi, penasihat Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU DKI Jakarta, menyampaikan pesan tegas tersebut dalam forum Serial Diskusi Muktamar ke-35 NU bertema "Mencari Sosok Ideal Rais Aam PBNU" yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat, pada Senin (24/8). Menurutnya, tanpa kemandirian ekonomi yang kokoh, NU akan selalu berada dalam posisi lemah setiap kali berhadapan dengan kepentingan eksternal, baik dari negara maupun dari kekuatan pasar.
Ketergantungan Finansial Melemahkan Sikap Organisasi
Mukti menjelaskan bahwa independensi politik NU hanya akan bermakna jika ditopang oleh ketahanan finansial yang solid. Tanpa basis ekonomi yang kuat, ia mengingatkan, arah berpikir dan keputusan strategis organisasi akan mudah digeser oleh pihak-pihak yang memberikan dana. Penasihat LBM NU DKI Minta agar persoalan ini menjadi prioritas pembahasan internal, bukan sekadar retorika yang berhenti di ruang diskusi.
"Saya setuju kalau independensi dari kekuatan politik itu sudah pasti. Tetapi yang terpenting lagi adalah independensi ekonomi sebetulnya. Kemandirian ekonomi itu harus perlu dipikirkan."
Ia mengibaratkan hubungan antara kebutuhan perut dan ketajaman pikiran: ketika kebutuhan dasar belum terpenuhi, idealisme menjadi sulit dijaga. "Karena biasanya kadang-kadang ketika perutnya itu belum independen, maka otaknya pun ikut perutnya," ujarnya, seraya menekankan bahwa urusan ekonomi harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum organisasi berbicara soal idealisme dan keberpihakan.
Isu Tambang sebagai Cermin Lemahnya Otonomi Ekonomi
Dinamika internal NU seputar persoalan pertambangan, menurut Mukti, pada dasarnya merupakan gejala dari belum terwujudnya otonomi ekonomi organisasi. Selama NU belum memiliki sumber pendanaan yang mandiri, setiap sentuhan kepentingan luar akan langsung menggeser posisi tawar organisasi. Penasihat LBM NU DKI Minta agar PBNU segera menyusun strategi pengelolaan aset dan sumber daya ekonomi secara terstruktur sehingga NU tidak lagi menjadi pihak yang mudah dipengaruhi.
"Persoalan tambang dan lain sebagainya ini kan persoalan yang akar masalahnya adalah karena kita tidak punya independensi ekonomi."
Potensi Ekonomi NU yang Belum Tergarap
Mukti mengingatkan bahwa NU memiliki modal sosial yang sangat besar: jutaan anggota, ribuan pesantren, dan jutaan santri tersebar di seluruh Indonesia. Jika potensi tersebut dikelola secara profesional dan terstruktur, skala ekonomi yang dihasilkan bisa mencapai ratusan miliar hingga bahkan triliun rupiah. "Seandainya di-manage itu untuk mencari ratusan miliar bahkan triliun, kecil Pak," katanya, menegaskan bahwa pasar NU adalah massa anggotanya sendiri yang jumlahnya tidak ada tandingannya.
"Nah, kalau itu sudah PBNU ya sudah bisa di-manage seperti itu, maka soal tambang itu nggak paten."
Dengan pengelolaan yang tepat oleh PBNU, ia menilai persoalan seperti tambang akan kehilangan daya tekanannya karena organisasi tidak lagi membutuhkan akses terhadap sumber daya pihak luar untuk bertahan hidup secara finansial.
Dari Patron-Client Menuju Mitra Setara
Menutup pandangannya, Mukti mengajak NU menempati posisi mitra yang setara dalam berinteraksi dengan negara, partai politik, maupun kekuatan lain di luar organisasi. Kondisi ekonomi yang ia gambarkan sebagai "pas-pasan"—tidak mati dan tidak pula hidup—membuat NU sangat rentan dikooptasi oleh kepentingan mana pun. "Kita ini seharusnya sparing partner, bukan sebagai patron-client," tegasnya, menyerukan reposisi relasi NU dengan seluruh pemangku kepentingan agar organisasi tidak lagi menjadi pihak yang bergantung.
FAQ: Kemandirian Ekonomi NU
Apa yang dimaksud dengan independensi ekonomi NU menurut Mukti Ali Qusyairi? Independensi ekonomi NU berarti organisasi memiliki sumber pendanaan sendiri yang cukup sehingga tidak bergantung pada pihak eksternal untuk menjalankan program, mengambil keputusan strategis, maupun mempertahankan posisi tawar dalam isu-isu publik.
Bagaimana kaitan antara isu tambang dan lemahnya ekonomi NU? Mukti menilai bahwa konflik internal NU soal pertambangan berakar pada ketiadaan independensi ekonomi. Tanpa basis finansial mandiri, NU mudah dipengaruhi oleh kepentingan pihak yang memiliki akses terhadap sumber daya tambang, sehingga posisi organisasi menjadi tidak konsisten.
Apa langkah konkret yang disarankan agar NU mencapai kemandirian ekonomi? Mukti menyarankan agar PBNU mengelola potensi ekonomi NU—yang mencakup jutaan anggota, ribuan pesantren, dan jutaan santri—secara terstruktur dan profesional sehingga menghasilkan skala ekonomi ratusan miliar hingga triliun rupiah. Dengan fondasi finansial yang kuat, NU dapat berposisi sebagai mitra setara, bukan pihak yang bergantung.