Kumparannews

KPK Sita Pajero dari Anggota DPRD Kota Bengkulu, Diduga Pemberian dari Swasta

Mary Davis - kabarnusantaraku.com Agustus 27, 2026 3 mins read

KPK Sita Pajero dari Anggota DPRD Kota Bengkulu menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menyita satu unit Mitsubishi Pajero milik

KPK Sita Pajero dari Anggota DPRD Kota Bengkulu

Kabarnusantaraku.com – KPK Sita Pajero dari Anggota DPRD Kota Bengkulu menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menyita satu unit Mitsubishi Pajero milik Vinna Ledy Anggraheni, wakil rakyat di DPRD Kota Bengkulu. Penyitaan ini merupakan bagian dari pengembangan perkara dugaan suap yang menjerat Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, beserta sejumlah pihak lainnya.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi langkah tersebut kepada wartawan pada Kamis (27/8). Ia menjelaskan bahwa tindakan penyitaan sebenarnya telah dilaksanakan jauh sebelumnya, yakni pada Senin (10/8), di kawasan Jakarta Selatan.

“Penyidik telah melakukan penyitaan atas satu unit kendaraan roda empat dari Saudari VLA selaku Anggota DPRD Kota Bengkulu.”

Budi menegaskan bahwa kendaraan tersebut diduga merupakan pemberian dari pihak swasta. Identitas pemberi hingga kini belum diungkap ke publik. Proses penyidikan, lanjutnya, masih berjalan dan keterkaitan antara pemberian kendaraan dengan perkara yang ditangani akan terus didalami oleh tim penyidik.

“Penyidik masih akan terus mendalami keterkaitan pemberian mobil tersebut, dengan penyidikan perkara yang saat ini sedang berprogres.”

Hingga berita ini diturunkan, Vinna Ledy Anggraheni sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait penyitaan kendaraannya. Publik menanti penjelasan lebih lanjut dari pihak KPK mengenai status hukum kendaraan tersebut.

Latar Belakang: Dugaan Pengaturan Proyek di Rejang Lebong

Perkara ini berakar pada dugaan pengaturan proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Rejang Lebong. Total anggaran yang menjadi objek perkara mencapai Rp 91,13 miliar untuk tahun anggaran 2026.

Titik awal dugaan praktik suap terjadi pada Februari 2026, ketika sebuah pertemuan digelar di rumah dinas Bupati Muhammad Fikri Thobari. Hadir dalam pertemuan itu Hary Eko Purnomo, Kepala Dinas PUPRPKP, serta B. Daditama, seorang swasta yang dikenal sebagai orang kepercayaan bupati.

Pada kesempatan tersebut, mereka membahas penataan proyek-proyek yang belum berjalan di dinas terkait. Pembahasan mencakup penentuan pihak yang akan mengerjakan proyek serta besaran fee sekitar 10–15 persen dari nilai kontrak yang wajib disetorkan oleh pelaksana. Motif di balik pengaturan ini disebut berkaitan dengan kebutuhan dana Fikri menjelang Lebaran.

Setelah kesepakatan tercapai, Fikri diduga menuliskan inisial para rekanan pada lembar rekap pekerjaan fisik, lalu mengirimkannya melalui pesan WhatsApp kepada Daditama. Kesepakatan itu kemudian ditawarkan kepada para kontraktor yang berminat mengerjakan proyek.

Tiga Kontraktor dan Penyerahan Fee Awal

Akhirnya, tiga kontraktor sepakat mengikuti pengaturan tersebut: Irsyad Satria Budiman dari PT Statika Mitra Sarana, Edi Manggala dari CV Manggala Utama, dan Youki Yusdiantoro dari CV Alpagger Abadi.

“Setelah adanya penunjukan langsung tersebut, diduga terjadi penyerahan awal atas fee (ijon) berupa uang dari ketiga rekanan kepada MFT melalui para perantara dengan total mencapai Rp 980 juta.”

Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers resmi lembaga antirasuah tersebut.