Belanja RAPBN 2027 Tembus Rp 4.097 T, Banggar Ingatkan Pajak Tak Bebani Rakyat

Belanja Negara 2027 Tembus Rp 4.097,2 T: Banggar DPR Tuntut Kejelasan Dampak dan Keadilan Ekonomi

Kabarnusantaraku.com – Untuk pertama kalinya dalam sejarah fiskal Indonesia, postur belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 melampaui ambang Rp 4.000 triliun. Angka tepatnya mencapai Rp 4.097,2 triliun. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merespons lonjakan tersebut dengan serangkaian catatan kritis yang menekankan bahwa besaran anggaran harus selaras dengan kejelasan tujuan kebijakan, dampak yang dapat diukur, serta korelasi langsung terhadap pertumbuhan, pemerataan, dan keadilan ekonomi.

Asumsi Makro yang Dinilai Terlalu Dekat dengan Realisasi

Banggar menilai sejumlah parameter ekonomi dan kesejahteraan dalam Nota Keuangan RAPBN 2027 perlu dikaji ulang. Alasannya, target yang ditetapkan dianggap terlalu berdekatan dengan capaian aktual yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga ruang perbaikan menjadi sempit.

Pertumbuhan ekonomi — Nota Keuangan mencantumkan proyeksi 6%, sementara pada rapat KEM-PPKF sebelumnya disepakati rentang 5,8%–6,5%. Banggar mendorong agar ambang atas rentang tersebut dapat dikejar lebih tinggi.

Rasio Gini — Usulan berada pada kisaran 0,362–0,367. Namun, karena rasio gini terkini sudah menyentuh 0,368, batas atas target dianggap perlu dikoreksi ke bawah demi memperkuat pemerataan.

Tingkat pengangguran — Rentang yang diajukan 4,30%–4,87%, padahal data BPS terkini telah mencatat angka 4,68%.

Tenaga kerja formal — Target 40,8% dinilai kurang ambisius mengingat per Mei 2026 proporsi tersebut sudah mencapai 40,7%, dan pada Februari 2024 sempat menyentuh 40,83%.

Kurs Rupiah dan Orkestrasi Moneter

Terkait asumsi nilai tukar yang dipatok di titik tengah Rp 17.500 per dolar AS, Banggar menyebutnya cukup realistis. Meski demikian, pemerintah bersama Bank Indonesia didorong merumuskan narasi orkestrasi moneter yang tegas di tengah ketidakpastian global — apakah fokus diarahkan pada penguatan ekspor komoditas atau pada penekanan inflasi pangan dan energi berbasis impor.

Penerimaan Pajak: Waspada Beban Rakyat

Dari sisi pendapatan negara, Banggar mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam mengejar target perpajakan di tengah kondisi ekonomi rumah tangga yang masih rapuh. Pada RAPBN 2027 tercatat target kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 64,8 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 132,8 triliun.

“Kami berharap target kenaikan bersifat alamiah yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi, bukan berasal dari bentuk pemajakan baru yang berpotensi membebani rakyat,” kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam pengantar rapat kerja pembahasan pokok-pokok RUU APBN 2027, Kamis (27/8), sebagaimana rilis yang diterima kumparan.

Penurunan Target PNBP dan Tata Kelola SDA

Sebaliknya, Banggar menyayangkan melemahnya target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang jatuh ke Rp 517,4 triliun pada RAPBN 2027, turun dari outlook 2026 yang diperkirakan mencapai Rp 575 triliun. Pemerintah diminta menghitung ulang angka tersebut dengan memaksimalkan perbaikan tata kelola sumber daya alam (SDA) sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Kegaduhan DTSEN dan Validasi Data Kemiskinan

Di luar postur anggaran, Banggar menyoroti kontroversi publik mengenai akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). BPS didesak segera menjalankan validasi internal menyusul lonjakan keluhan warga yang tiba-tiba terlempar ke desil atas atau sebaliknya. Data ini menjadi rujukan utama dalam penyaluran bantuan sosial dan subsidi.

“Data digali oleh manusia, mereka bisa keliru. Kami minta BPS untuk koreksi ke dalam, segera lakukan validasi kembali. Jangan sampai kekeliruan data menghapus kesempatan orang miskin mendapatkan keadilan ekonomi,” tegasnya.

Disiplin Fiskal Jangka Menengah

Menutup pengantar, Banggar mengingatkan komitmen jangka menengah menuju APBN berimbang demi menyehatkan fiskal dan menjaga kepercayaan pasar. Pemerintah dituntut disiplin menjaga defisit fiskal 2027 pada level 2,4% — setelah sempat melebar ke potensi 2,85% pada 2026 — sekaligus menekan Debt Service Ratio (DSR) yang telah melampaui batas rekomendasi IMF.