Hub Kumpul Telur dan Ayam: Solusi Pemerintah Tekan Biaya Pengiriman untuk MBG
Kabarnusantaraku.com – Kementerian Pertanian mengungkap rencana pendirian titik kumpul (hub) khusus produk ayam dan telur guna mendukung rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mekanisme ini dirancang agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak lagi harus mengirim pesanan ke peternak secara terpisah-pisah, melainkan melalui satu pusat pengumpul yang melayani banyak unit sekaligus.
Logistik Jarak Jauh Jadi Masalah Utama
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan bahwa tidak seluruh peternak berada dalam radius dekat dari SPPG setempat. Pengiriman dalam jumlah kecil ke jarak jauh dinilai tidak ekonomis. Ia menyampaikan hal itu saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, pada Kamis (27/8).
“Ini bagus, menyerap langsung telur dengan ayam, langsung dari peternak. Ini bagus. Cuma hanya saja dari peternak kan menyiapkannya tidak mungkin satu rak (telur) satu rak, jaraknya jauh kan.”
Satu Truk untuk Ratusan Unit SPPG
Amran merinci bahwa hub tersebut akan mengakumulasi kebutuhan beberapa SPPG — bisa 100, 200, bahkan 500 unit — sebelum melakukan pemesanan langsung ke peternak. Dengan konsolidasi volume, pengiriman cukup menggunakan satu hingga dua truk, sehingga biaya angkut per kilogram turun drastis.
“Nah kalau jaraknya 50 kilo, 100 kilo, kirim hanya satu rak kan rugi dong. Ini diambil menjadi hub katakanlah MBG (SPPG) 100, 200, atau 500 unit, ini yang memesan menjadi hub. Jadi memesan, satu truk, dua truck. Jadi semua untung, iya kan? Kalau diangkut sedikit-sedikit kan sama-sama rugi, biaya ngangkutnya mahal. Kalau diangkut langsung satu truk kan efisien.”
Konteks Penurunan Harga Telur dan Peran BGN
Pada Juni, ketika harga telur di pasar merosot, Amran menghubungi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) agar serapan telur untuk MBG ditingkatkan sebagai instrumen stabilisasi harga. BGN menyanggupi permintaan tersebut. Akibatnya, frekuensi penyajian telur dalam menu MBG akan naik menjadi tiga kali per minggu.
“3 kali seminggu. Cepat itu nanti.”
Kewajiban Patuh Harga Acuan Pembelian
Sebagai langkah lanjutan menjaga kestabilan harga, Amran juga menginstruksikan para pelaku usaha agar mematuhi Harga Acuan Pembelian (HAP) penyerapan telur yang ditetapkan sebesar Rp 26.500 per kilogram.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Atasi Biaya Logistik Pemerintah Mau Bikin?
Atasi Biaya Logistik Pemerintah Mau Bikin is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Atasi Biaya Logistik Pemerintah Mau Bikin matter?
Atasi Biaya Logistik Pemerintah Mau Bikin matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.
