ESDM Evaluasi 15 PLTU dengan Tingkat Emisi Tinggi, Bakal Pensiun Bertahap

15 PLTU Beremisi Tinggi Masuk Evaluasi, Pemerintah Siapkan Pensiun Bertahap

Kabarnusantaraku.com – Pemerintah tengah menelaah kondisi sekitar 15 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang diklasifikasikan menghasilkan emisi karbon dalam jumlah relatif besar. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menegaskan bahwa proses penghentian operasional unit-unit tersebut tidak akan dilakukan serentak, melainkan secara bertahap dengan mempertimbangkan lokasi pembangkit serta ketergantungan sektor industri setempat.

“Ini tentu kita memperhitungkan keberlangsungan industri juga.”

Evaluasi dan Pencarian Energi Pengganti

Penjelasan itu disampaikan Yuliot di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (19/8). Ia mengungkapkan bahwa tim teknis kementerian sudah menyelesaikan tahap penilaian terhadap pembangkit-pembangkit bermasalah emisi. Selain itu, pemerintah juga menghitung kebutuhan energi pengganti agar pasokan listrik tetap terjaga selama transisi berlangsung.

“Untuk pembangkit-pembangkit yang emisi tinggi, kita kan juga sudah melakukan evaluasi. Ada sekitar 15 pembangkit yang dikategorikan sebagai pembangkit yang memberikan emisi yang relatif tinggi. Jadi kita dalam rangka energi requirement juga menghitungkan energi pengganti.”

Salah satu jalur penggantian yang diprioritaskan adalah pemanfaatan energi terbarukan, termasuk melalui skema percepatan kapasitas 100 GW. Yuliot mencatat bahwa mayoritas pembangkit berkapasitas besar terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga percepatan pembangunan sumber alternatif menjadi agenda mendesak yang juga memerlukan kesiapan pendanaan.

“Jadi kalau ini bisa kita lakukan percepatan dan juga ada funding untuk energi requirement, ya kita tergetkan sesuai dengan komitmen kita 2030-2035 itu bisa dilaksanakan.”

Persiapan Lahan untuk PLTS 30 GW

Di sisi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 30 GW, pemerintah telah menyelesaikan tahap identifikasi lokasi yang layak. Sumber lahan mencakup waduk yang dikelola negara serta area yang dikuasai melalui mekanisme Bank Tanah di bawah kendali Kementerian ATR/BPN.

“Termasuk Bank Tanah yang dikontrol oleh ATR BPN, also pemanfaatan waduk. Jadi untuk minggu kemarin, saya juga sudah melakukan koordinasi bersama-sama dengan Wamen Pekerjaan Umum.”

Untuk Waduk Saguling, izin pemanfaatan sumber daya air guna pembangunan PLTS sudah diterbitkan. Estimasi potensi daya yang dapat dihasilkan dari lokasi tersebut berkisar antara 100 hingga 150 megawatt (MW).

Di luar pemanfaatan waduk, Kementerian ATR telah mengidentifikasi sekitar 9.000 hektare lahan negara yang siap dialokasikan untuk proyek PLTS. Yuliot menutup keterangannya dengan menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan transisi energi berjalan sesuai target nasional.

“Yang ini kan ada lahan yang dimanfaatkan, lahan-lahan yang disediakan oleh negara. Seperti ini ada penguasaan Bank Tanah. Jadi kan dari Kementerian ATR sudah mengidentifikasi lahan yang siap digunakan sekitar 9.000 hektare.”