Henry Rialdi Jadi Deputi Komisioner Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK

Hari Rialdi Resmi Menjabat Deputi Komisioner BMKS di OJK

Mandat UU P2SK dan Penguatan Kelembagaan

Kabarnusantaraku.com – Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kapasitas kelembagaannya melalui pengisian posisi strategis baru. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pelantikan pejabat untuk mengawal pengaturan dan pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS).

Proses Pelantikan

Pada Rabu (19/8) di Jakarta, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi—yang akrab disapa Kiki—secara resmi melantik serta mengambil sumpah jabatan Henry Rialdi dalam kapasitasnya sebagai Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan BMKS.

Harapan terhadap Bursa Mineral

“Banyak sekali kita mendengarkan harapan banyak pihak, terutama dari Bapak Presiden, bahwa nantinya bursa ini yang akan menjawab banyak hal, terutama terkait praktik transfer pricing dan under-invoicing yang sangat merugikan bangsa Indonesia.”

Kiki menyampaikan pernyataan tersebut melalui keterangan resmi pada hari yang sama, Rabu (19/8). Ia menegaskan bahwa ekspektasi publik, khususnya dari kepala negara, menempatkan bursa mineral sebagai instrumen kunci untuk mengatasi praktik perdagangan yang merugikan kepentingan nasional.

Konteks Peran Indonesia di Pasar Mineral Global

Indonesia tercatat sebagai salah satu produsen utama berbagai jenis mineral serta komoditas strategis di tingkat dunia. Kendati demikian, manfaat ekonomi yang seharusnya dinikmati oleh negara belum sepenuhnya terealisasi. Salah satu penyebab utamanya adalah mekanisme pembentukan harga atas sejumlah komoditas tersebut masih berlangsung di luar negeri, bukan di dalam pasar domestik.

Kehadiran BMKS dipandang mampu memperketat tata kelola perdagangan sekaligus mendorong terciptanya proses penetapan harga yang lebih transparan. Melalui mekanisme ini, Indonesia diharapkan mampu meraih nilai tambah yang jauh lebih besar dari kekayaan mineral dan komoditas strategis yang dimilikinya.

Persiapan Regulasi dan Pengawasan

“Tentunya kita perlu mempersiapkan sejak awal, mulai dari POJK, pengaturan, hingga pengawasan, agar kehadiran BMKS dapat memberikan hasil yang optimal sesuai dengan mandat yang diberikan kepada OJK.”

Penutup pernyataan Kiki menegaskan bahwa seluruh kerangka regulasi—mulai dari Peraturan OJK (POJK), aturan teknis, sampai mekanisme pengawasan—harus disiapkan secara komprehensif sejak tahap awal agar BMKS benar-benar berfungsi sesuai mandat yang diemban oleh lembaga pengawas sektor keuangan tersebut.