Menkes Minta Masyarakat Tak Khawatir, Iuran BPJS Kesehatan Tidak Naik pada 2027

Iuran BPJS Kesehatan Dipastikan Tetap di Tahun 2027

Kabarnusantaraku.com – Pemerintah menegaskan bahwa tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak akan mengalami penyesuaian naik pada tahun anggaran berikutnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pernyataan tersebut dalam konferensi pers terkait Nota Keuangan dan RAPBN 2027 yang digelar di Kantor DJP, Jakarta, pada Jumat (14/8).

“Belum ada rencana untuk kenaikan BPJS (Kesehatan). Dan teman-teman nggak usah khawatir, kalau BPJS-nya defisit, pasti pemerintah pusatnya akan support.”

Budi menegaskan bahwa negara tetap hadir sebagai penopang utama apabila penyelenggara jaminan sosial tersebut menghadapi tekanan fiskal. Dengan demikian, masyarakat diimbau untuk tidak merasa cemas terhadap keberlangsungan layanan kesehatan nasional.

Alokasi Anggaran Kesehatan dalam RAPBN 2027

Berdasarkan Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2027, total anggaran sektor kesehatan ditetapkan sebesar Rp 244,87 triliun. Angka tersebut setara dengan 6,0 persen dari keseluruhan belanja negara tahun 2027, sekaligus mencatatkan pertumbuhan 1,7 persen jika dibandingkan outlook tahun 2026.

Dari total alokasi itu, porsi yang disalurkan melalui Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp 175,09 triliun. Komponen tersebut terbagi menjadi belanja K/L senilai Rp 151,56 triliun serta belanja non-K/L sebesar Rp 23,53 triliun.

Target Output Prioritas Sektor Kesehatan 2027

Dengan anggaran yang telah dialokasikan, pemerintah menetapkan sejumlah target output prioritas untuk tahun anggaran 2027, antara lain:

Bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta penduduk berstatus Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selain itu, kontribusi bantuan iuran JKN juga diperuntukkan bagi 49,6 juta peserta kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Pemeriksaan kesehatan gratis dijadwalkan menjangkau 157,1 juta orang, sementara skrining tuberkulosis menyasar 2,9 juta individu. Di sisi infrastruktur, revitalisasi akan menyentuh 14 rumah sakit daerah melalui skema single year, ditambah pengadaan alat kesehatan untuk 10 rumah sakit daerah lainnya.

Bantuan makan bergizi disiapkan bagi 3,4 juta ibu hamil, 2,0 juta ibu menyusui, dan 6,2 juta balita. Ketersediaan alat serta obat kontrasepsi (alokon) ditargetkan tersedia di 22,8 ribu lembaga pelayanan.

Fasilitas dan pembinaan program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) akan diberikan kepada 93.800 keluarga dengan baduta. Pemeriksaan laboratorium mencakup 2.248 sampel makanan serta 4.715 sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Terakhir, Pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Farmakovigilans diarahkan kepada 277 fasilitas pelayanan kesehatan.