Pemerintah Gelontorkan Rp 18,9 Triliun ke 546 Daerah untuk Bayar Gaji PPPK

Centrum Negara Salurkan Dana Rp 18,9 Triliun ke Seluruh Daerah untuk Gaji PPPK

Kabarnusantaraku.com – Pemerintah pusat telah menyalurkan dana sebesar Rp 18,9 triliun guna mendukung pemerintah daerah dalam pemenuhan belanja, khususnya untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengonfirmasi bahwa alokasi ini mencakup 546 wilayah administrasi.

Komposisi anggaran tersebut terdiri dari pembayaran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai lebih dari Rp 10 triliun serta penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar lebih dari Rp 8 triliun. Seluruh ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 yang resmi diterbitkan pada 5 Agustus 2026.

Proses Pengambilan Keputusan

Tito menjelaskan bahwa langkah ini diambil setelah melalui pembahasan intensif bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri PANRB Rini Widyantini. Selain itu, laporan juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum keputusan final diambil.

“Tanggal 5 Agustus yang lalu, dari hasil pembicaraan kita dan kemudian Pak Menkeu [Purbaya Yudhi Sadewa] melapor kepada Bapak Presiden, Bapak Presiden sudah mengambil keputusan untuk membantu pemerintahan daerah, dan sudah keluar keputusan Menteri Keuangan nomor 198 tahun 2026 tanggal 5 Agustus… itu total tambahan atau dukungan dari pemerintah pusat kepada daerahnya itu sebanyak 546… sebanyak Rp 18,9 triliun,” kata Tito kepada wartawan di DPR RI, Jakarta, Senin (10/8).

Dukungan Fiskal untuk Pembangunan Daerah

Mantan Kapolda Metro Jaya ini menegaskan bahwa dana tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk belanja pegawai. Wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) juga menerima tambahan dukungan fiskal khusus untuk keperluan pembangunan infrastruktur dan program lainnya.

“Enggak hanya belanja pegawai, tapi ada juga beberapa daerah yang 3T terutama, itu juga diberikan tambahan fiskal untuk kepentingan pembangunan mereka,” jelas Tito.

Menurut Tito, tambahan dukungan ini juga menjawab kekhawatiran pemerintah daerah terkait kemampuan membayar gaji PPPK. Pemerintah pusat memastikan bahwa tidak ada opsi untuk merumahkan pegawai PPPK meskipun anggaran daerah terbatas.

Tiga Langkah Penyelesaian Masalah

Demi mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan strategi tiga langkah. Pertama, pemerintah daerah diminta melakukan efisiensi anggaran dengan mengurangi perjalanan dinas, rapat yang tidak mendesak, serta belanja makanan dan minuman.

Kedua, daerah yang masih memiliki kurang bayar DBH dari pemerintah pusat dapat memanfaatkan anggaran tersebut untuk membantu belanja pegawai. Ketiga, jika efisiensi sudah dilakukan namun kemampuan fiskal masih belum mencukupi dan tidak memiliki DBH yang cukup, pemerintah pusat akan memberikan tambahan DAU atau top up.

“Totalnya hampir Rp 19 triliun… dengan adanya tambahan ini kita semua berharap dan ini akan sudah bisa menyelesaikan permasalahan belanja pegawai, baik PPPK maupun paruh waktu juga itu dibiayai, dibayar oleh pemda masing-masing,” kata Tito.

Status Guru Non-ASN Masih Dalam Pembahasan

Dalam kesempatan yang sama, Tito juga mengungkap bahwa pemerintah masih membahas status guru non-ASN, khususnya kemungkinan pengangkatan mereka menjadi ASN. Sesuai pembagian kewenangan dalam UU Pemda, pengelolaan pendidikan PAUD, TK, SD, dan SMP berada di pemerintah kabupaten/kota.

Sementara SMA dan SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan pendidikan tinggi berada di pemerintah pusat. Namun, khusus tenaga pendidik dan guru, terdapat opsi untuk ditangani pemerintah pusat. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah menarik guru menjadi ASN pemerintah pusat dan menempatkannya di wilayah yang kekurangan tenaga pendidik.

“Kalau saat ini kemampuan daerahnya nggak kuat, ya mau nggak mau harus diberikan DAK, non-fisik, atau tambahan DAU. Kalau seandainya ditarik dia menjadi ASNnya pusat, berarti ASN Kemendikdasmen, maka otomatis Kemendikdasmen harus diberikan tambahan anggaran,” kata Tito.

Sejauh ini, pemerintah masih melakukan berbagai simulasi untuk menentukan skema yang paling tepat. Perhitungan tersebut mencakup jumlah PPPK yang akan menjadi penuh waktu, kemungkinan pengalihan status menjadi ASN daerah atau pusat, hingga kebutuhan anggaran dan tunjangan.

“Kalau nanti PPPK-nya ditarik berapa jumlahnya, yang paruh waktu misalnya menjadi penuh waktu berapa, dan kemudian angkanya berapa. Kalau dia menjadi AISN daerah, berapa harus diberikan kepada daerah lagi tambahan,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa bantuan akan diberikan kepada 490 daerah sebesar Rp 20,5 triliun sebagai langkah menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan pembayaran gaji ASN dan PPPK.