Pemerintah Siapkan Aturan, PT Timah Bisa Kembali Serap Bijih Timah Rakyat

Regulasi Baru untuk PT Timah Serap Bijih Timah Rakyat Segera Berlaku

Kabarnusantaraku.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan langkah konkret guna memulihkan penyerapan bijih timah oleh PT Timah (Persero) kepada masyarakat penambang di Kepulauan Bangka Belitung. Langkah ini diambil menyusul aksi demonstrasi yang dilakukan para penambang di kantor PT Timah, Kabupaten Belitung Timur, seiring meningkatnya desakan agar pembelian bijih timah rakyat kembali dibuka.

Peraturan Penyerapan Sedang Disusun

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba), Tri Winarno, menegaskan bahwa aturan yang akan diterbitkan akan fokus pada mekanisme penyerapan bijih timah dari masyarakat. Namun, ia belum memberikan kepastian mengenai besaran volume yang akan ditetapkan dalam regulasi tersebut.

“Ya, (peraturan) menyerap (bijih timah) dari masyarakat. Ada beberapa, tapi angkanya belum,” ungkapnya saat ditemui di acara Peluncuran dan Bedah Buku Bahlil Lahadalia, dikutip Sabtu (8/8).

Akibat Keterlambatan RKAB, Ekonomi Masyarakat Terdampak

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menjelaskan bahwa aksi demonstrasi muncul karena aktivitas pembelian bijih timah belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan hasil produksi para penambang tidak terserap secara optimal, yang pada akhirnya memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat setempat.

Menurut Bambang, dalam proses penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Timah, terdapat sejumlah administrasi yang harus diselesaikan, termasuk data cadangan. Proses ini membutuhkan waktu minimal enam hingga tujuh bulan. Agar tidak terjadi kekosongan pasokan, pemerintah memutuskan untuk memastikan produksi masyarakat tetap memiliki pembeli.

“Dalam penyesuaian RKAB PT Timah itu ternyata ada administrasi yang harus dilengkapi antara lain misalkan data cadangan dan sebagainya, menyesuaikan itu kan perlu minimal 6-7 bulan, sehingga daripada kekosongan, ini kan produksi masyarakat harus ada yang membeli,” tuturnya.

Perpres sebagai Landasan Hukum Pembelian Timah

Oleh karena itu, pemerintah bersama DPR, Kementerian ESDM, dan PT Timah telah melakukan koordinasi intensif untuk mempercepat penyelesaian regulasi berbentuk Peraturan Presiden (Perpres). Regulasi ini akan menjadi dasar hukum bagi pembelian timah oleh masyarakat.

“Dari informasi yang kami terima, Presiden sudah menandatangani, tinggal proses penomoran. Mudah-mudahan dalam satu dua hari ke depan sudah dapat digunakan,” ungkap Bambang.

Bambang menambahkan bahwa saat ini belum ada Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memiliki RKAB aktif, baik milik PT Timah maupun perusahaan swasta di Belitung. Kondisi ini menjadi penghambat utama dalam aktivitas tata niaga timah di wilayah tersebut. Pemerintah memilih kebijakan khusus melalui Perpres agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak semakin terganggu.

Ia juga menekankan pentingnya penyusunan mekanisme operasional secara cepat agar tidak terjadi kekosongan kebijakan saat regulasi mulai berlaku.

“Kalau menunggu seluruh proses administrasi RKAB selesai, waktunya masih panjang. Sementara masyarakat tidak bisa menunggu. Aktivitas ekonomi harus tetap berjalan, sehingga diperlukan landasan hukum berupa Perpres,” katanya.

Peringatan Terhadap Penyelundupan Timah

Dalam kesempatan yang sama, Bambang juga mengingatkan pelaku usaha pertimahan agar tidak memanfaatkan situasi saat ini untuk melakukan penyelundupan timah.

“Jangan sampai situasi pertimahan pada saat ini malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan penyelundupan,” katanya.

Respons PT Timah Terhadap Kondisi Lapangan

Corporate Secretary PT Timah, Ruddy Nursalam, menyampaikan bahwa perusahaan menyadari keterkaitan erat antara aktivitas pertambangan timah dengan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah operasional perusahaan.

“Perusahaan menyesalkan kejadian perusakan yang menimbulkan kerugian bagi kita semua, Menyikapi hal tersebut perusahaan akan terus berupaya dan berkoordinasi untuk mencari solusi dalam konteks kepentingan seluruh pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Ruddy dalam keterangan resmi.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, perusahaan telah mengaktifkan Rencana Tanggap Darurat (Emergency Response Plan) sebagai bagian dari prosedur penanganan insiden atas adanya keadaan kahar (Force Majeur). Langkah-langkah yang dilakukan meliputi evakuasi personel, pengamanan lokasi bersama aparat berwenang, serta upaya pemulihan secara bertahap untuk memastikan keselamatan pekerja dan keamanan aset perusahaan.

“Hingga saat ini, kegiatan operasional di sebagian wilayah Belitung masih mengalami gangguan dan belum kembali berjalan secara normal. Perusahaan terus melakukan evaluasi terhadap kondisi di lapangan dengan mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku sebelum operasional dapat dipulihkan secara penuh” Jelas Ruddy.