PLTS 100 GW Butuh Investasi US$73 Miliar, Tekan Emisi 140 Juta Ton CO2

Presiden Prabowo: Target 100 GW Surya dalam Tiga Tahun, Ubah Peta Energi Nasional

Kabarnusantaraku.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa peluncuran program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) merupakan tonggak penting bagi kemandirian energi Indonesia. Ia mengingatkan bahwa total kapasitas pembangkit listrik nasional saat ini baru sekitar 88 GW — gabungan dari batubara, minyak, gas, dan panas bumi — sehingga ambisi 100 GW surya memiliki skala yang jauh melampaui seluruh infrastruktur eksisting.

“Hari ini adalah hari yang penting kita launching listrik dari tenaga surya 100 gigawatt untuk bangsa Indonesia. Sebagai bayangan bahwa Menteri Ekonomi seluruh listrik Indonesia sekarang 88 gigawatt seluruh ya dari batubara dari minyak dari gas dari geothermal semua itu 88 gigawatt kita akan membangun 100 gigawatt,” kata Prabowo.

Prabowo menetapkan tenggat tiga tahun untuk merealisasikan seluruh kapasitas tersebut, bahkan mendorong agar prosesnya dipercepat lebih jauh dari jadwal awal.

“Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun,” ujar Prabowo.

Skala Investasi: USD 73 Miliar atau Rp 1.143 Triliun

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa total dana yang diperlukan untuk membangun 100 GW PLTS mencapai kurang lebih USD 73 miliar, setara sekitar Rp 1.143 triliun. Pernyataan itu disampaikan dalam acara launching sekaligus groundbreaking program pada Selasa (25/8).

“Total investasinya Bapak Presiden Dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar USD 73 miliar atau setara dengan Rp 1.143 triliun lebih,” kata Bahlil.

Dampak Ekonomi: Penghematan Subsidi dan Jutaan Lapangan Kerja

Di luar aspek lingkungan, pemerintah memproyeksikan manfaat ekonomi yang sangat besar dari program ini. Bahlil memperkirakan efisiensi subsidi energi mencapai sekitar Rp 73,9 triliun per tahun, sementara sektor konstruksi dan operasi akan menyerap sekitar 5,52 juta tenaga kerja.

Untuk wilayah Bali secara spesifik, pembangunan PLTS berkapasitas 1.000 MW diproyeksikan mampu menghemat sekitar 0,6 juta kiloliter bahan bakar solar yang selama ini dikonsumsi PLN.

“Untuk Bali dengan kita memakai 100 khusus dengan memakai 1000 MW Itu mampu melakukan efisiensi 0,6 juta kiloliter solar yang dilakukan oleh PLN,” ujar Bahlil.

Dimensi Lingkungan: Potensi Penurunan 140 Juta Ton CO2 per Tahun

Pemerintah memperkirakan pengembangan surya dalam skala 100 GW dapat memangkas emisi karbon secara drastis. Bahlil menyebut potensi penurunan emisi mencapai 140 juta ton CO2 setiap tahun, dengan nilai ekonomi karbon setara Rp 6,31 triliun.

“Penurunan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun Dengan nilai ekonomi karbon sebesar Rp 6,31 triliun,” ujar Bahlil.

Langkah ini sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil. Saat ini baru sekitar 12,6 GW kapasitas surya yang beroperasi di Indonesia, sehingga ekspansi ke 100 GW akan mengubah secara fundamental komposisi bauran energi nasional.

Elektrifikasi Desa: Skema 1 MW per Desa

Program ini tidak terbatas pada pembangkit skala besar. Pemerintah juga merancang penetrasi energi surya ke wilayah-wilayah yang hingga kini belum tersentuh jaringan listrik. Salah satu skema yang disiapkan adalah pembangunan PLTS berkapasitas 1 MW untuk setiap desa di kawasan terpencil.

“Daerah-daerah, desa-desa yang selama ini belum ada listrik kita akan penetrasi dengan program 100 GW dan listrik masuk desa agar semuanya bisa ada listriknya,” kata Bahlil.

Mekanisme Pembiayaan: Prioritas IPP, Opsi Pemerintah sebagai Cadangan

Skala pembiayaan USD 73 miliar menuntut keterlibatan sektor swasta. Pemerintah menyatakan akan mendorong pelaksanaan proyek melalui skema independent power producer (IPP) sepanjang harga yang ditawarkan kompetitif. Apabila mekanisme pasar tidak menghasilkan penawaran yang menarik bagi investor, Bahlil menegaskan pemerintah membuka opsi untuk mengambil alih pengerjaan secara langsung.

“Kalau harganya kompetitif ki”

Dengan demikian, program 100 GW PLTS diposisikan bukan sekadar agenda transisi energi, melainkan instrumen strategis untuk memangkas ketergantungan impor bahan bakar dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya domestik — surya, panas bumi, gas, maupun minyak — dalam satu kerangka kebijakan terpadu.