Purbaya Gandeng Perusahaan Asing Siapkan Sistem Track and Trace untuk Industri Tembakau
Kabarnusantaraku.com – Kementerian Keuangan resmi mengumumkan langkah strategis dalam pengawasan pita cukai rokok. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah akan mengimplementasikan mekanisme track and trace bekerja sama dengan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) serta satu mitra teknologi dari luar negeri. Inisiatif ini dirancang untuk memantau seluruh rantai peredaran produk hasil tembakau sekaligus menutup celah pemalsuan pita cukai yang selama ini menggerogoti penerimaan negara.
Teknologi Digital Terintegrasi dengan Bea Cukai
Berbeda dari sistem pemindaian kode batang konvensional, mekanisme yang disiapkan mampu menyimpan informasi produk secara digital. Konsumen maupun petugas cukup menggunakan telepon seluler untuk membaca data asal-usul barang beserta atribut pendukungnya secara instan. Purbaya menegaskan bahwa integrasi penuh dengan sistem Bea Cukai Pusat akan memastikan setiap transaksi tercatat dalam satu basis data terpusat.
“Jadi gini, we sedang akan menerapkan teknologi baru. Namanya track and trace dari satu perusahaan kerja sama dengan Peruri. Nanti di situ cukainya nggak bisa dipalsu, beda lagi cukainya ada smart digital,” ujar Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (28/8).
Di sisi produksi, pemerintah juga merencanakan pemasangan perangkat pemantau di dalam fasilitas manufaktur rokok. Mesin tersebut akan merekam volume barang yang keluar dari lini produksi secara real-time, sehingga otoritas dapat memverifikasi kesesuaian antara jumlah yang diproduksi dan jumlah yang beredar di pasar.
“Kita juga akan taruh mesin di pabrik-pabrik rokok besar, nanti mungkin semuanya, ya, dimonitor berapa yang diproduksi. Jadi mestinya tahu lebih itu,” tambah Bendahara Negara.
Skema Pembiayaan Berbasis Hasil dan Uji Coba Lima Tahun
Identitas perusahaan teknologi asing yang dilibatkan dalam proyek ini sengaja belum diungkap ke publik. Purbaya memilih menahan informasi tersebut hingga tahap tertentu dari proses pengadaan.
“Dari luar negeri. Tapi saya belum bisa buka perusahaannya,” bebernya singkat.
Untuk pembiayaan, pemerintah menerapkan skema pembayaran yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari tambahan penerimaan yang berhasil dihasilkan oleh sistem. Uji efektivitas dijadwalkan berlangsung selama lima tahun penuh. Apabila dalam periode tersebut tidak tercatat peningkatan penerimaan yang berarti, penggunaan teknologi akan dihentikan secara otomatis.
“Kita akan coba 5 tahun ke depan. Kalau nggak ada tambahan income, saya berhentiin,” tegasnya.
Implementasi Bertahap: Dari Satu Unit ke Ratusan Mesin
Pemasangan perangkat dilakukan secara bertahap karena setiap unit dirancang khusus sesuai kebutuhan operasional masing-masing pabrik, sehingga memerlukan waktu produksi tersendiri. Saat ini, satu unit telah menjalani uji coba di Jawa Tengah. Dalam beberapa bulan mendatang, jangkauan penerapan akan diperluas secara signifikan.
“Kita uji coba dulu. Habis itu, kan, itu mesinnya juga itu, kan, betul-betul custom. Harus dibuat sendiri, itu perlu waktu,” terang Purbaya.
Target pemerintah adalah mengoperasikan sekitar 100 mesin dalam enam bulan dan menaikkan angka tersebut menjadi 240 unit dalam sembilan bulan. Dengan percepatan ini, Purbaya berharap praktik kecurangan dalam perdagangan rokok dan pita cukai dapat ditekan secara substansial.
“Karena kita dalam 6 bulan kalau nggak salah udah dapat berapa 100 mesin, 9 bulan tuh 240 mesin,” tutur Purbaya.
FAQ: Hal yang Perlu Diketahui
Apakah sistem track and trace ini menggantikan pita cukai fisik? Tidak sepenuhnya. Pita cukai tetap menjadi elemen identifikasi utama, namun lapisan digital track and trace ditambahkan di atasnya sehingga data produk dapat diverifikasi melalui telepon seluler tanpa perlu membuka kemasan.
Kapan konsumen bisa mulai memindai informasi pada kemasan rokok? Uji coba awal masih berlangsung di satu lokasi di Jawa Tengah. Perluasan ke skala nasional bergantung pada penyelesaian produksi unit-unit custom, dengan target operasional ratusan mesin dalam sembilan bulan ke depan.
Bagaimana pemerintah memastikan teknologi ini benar-benar meningkatkan penerimaan? Skema pembayaran berbasis persentase tambahan penerimaan menjadi mekanisme kendali. Jika selama lima tahun tidak ada peningkatan yang terukur, kontrak dihentikan dan tidak ada kewajiban lanjutan bagi negara.
