Kementerian PU Butuh Rp 30,16 Triliun untuk Perbaikan 136 Perlintasan Sebidang
Kementerian PU Butuh Rp 30 16 Triliun – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp 30,16 triliun guna memperbaiki 136 titik perlintasan sebidang di jalan nasional. Proyek ini akan dijalankan secara bertahap hingga 2044. Dalam pernyataan yang dikutip pada hari Minggu (5/7), Triono Junoasmono, Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga, menjelaskan bahwa tahap pertama pada periode 2025-2029 akan fokus pada penanganan 39 titik perlintasan sebidang melalui skema pinjaman dari luar negeri.
Prioritas di Jawa Barat
Proyek prioritas tahun ini berada di wilayah Jawa Barat, di mana terdapat 42 perlintasan sebidang yang perlu diperhatikan. Dari jumlah tersebut, tiga lokasi akan mendapat fokus utama, yaitu Rajapolah di Tasikmalaya, Bulak Kapal di Bekasi, serta Slamet Riyadi di Cirebon. Dalam
“Green Book 2026, proyek super prioritas di Provinsi Jawa Barat salah satunya adalah Flyover Slamet Riyadi di Cirebon dengan estimasi biaya Rp 180,7 miliar,”
Triono menambahkan bahwa Flyover Slamet Riyadi menjadi salah satu proyek krusial.
Skema Dana untuk Pempercepatan
Menurut informasi, pembangunan Flyover Bulak Kapal di Bekasi saat ini diusulkan melalui skema dana Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) atau Bantuan Presiden. Hal ini bertujuan agar proyek dapat dimulai lebih cepat tanpa menunggu anggaran reguler. Sementara itu, Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Jumardi, menyebutkan bahwa pembangunan Flyover dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Pusdikpom di Kota Cimahi juga sedang dijalankan dengan nilai kontrak Rp 79,19 miliar melalui skema Multi Years Contract (MYC).
Kelancaran Perjalanan Kereta Api
Jumardi menekankan pentingnya proyek ini untuk mendukung kelancaran operasional kereta api, khususnya Feeder Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dan kereta lokal yang melewati jalur Padalarang-Bandung. “Pembangunan flyover menjadi solusi permanen untuk menghilangkan perlintasan sebidang,” jelasnya.
Peran DPR dalam Pempercepatan
Dalam kesempatan serupa, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mendorong percepatan pembangunan Underpass Gatot Subroto di Cimahi. Meski proyek tersebut secara administratif menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Ridwan berharap pemerintah pusat memberikan dukungan koordinasi dan pengawasan anggaran agar proyek segera terealisasi.
