Key Strategy: Kolaborasi Pusat-Daerah Memudahkan MBR Akses Perumahan
Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai Strategi Utama
Key Strategy yang diperkenalkan oleh Tomsi Tohir, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada acara Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Gedung Balarea Summarecon Bandung, Jawa Barat, pada Rabu, 15 Juli 2026, Tomsi menjelaskan bahwa kolaborasi ini adalah kebijakan utama yang diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan. Dengan pendekatan kunci ini, pemerintah pusat dan daerah bersatu untuk mengurangi hambatan akses perumahan, yang sebelumnya menjadi tantangan besar bagi kelompok ini.
Insentif dan Pemudah Proses Perizinan
Dalam Key Strategy ini, Tomsi Tohir menyebutkan bahwa pemerintah telah menerapkan berbagai insentif untuk mendukung MBR. Salah satu langkah penting adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu. Selain itu, proses perizinan perumahan juga disederhanakan, mempercepat pengurusan dokumen dan menurunkan biaya administrasi. “Key Strategy ini bukan hanya sekadar kebijakan, tetapi juga bentuk komitmen bersama untuk menghadirkan solusi yang konkrit dan berkelanjutan,” kata Tomsi.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi elemen penting dalam Key Strategy untuk memastikan bahwa MBR bisa merasakan manfaatnya secara lebih luas. Kami mengharapkan sinergi ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat,” tambahnya.
Perluasan Kebijakan Subsidi Perumahan
Tomsi juga mengatakan bahwa ada kebijakan baru dalam Key Strategy yang memperluas cakupan subsidi perumahan. Sebelumnya, program ini hanya berlaku untuk warga yang memiliki KTP di wilayah tertentu. Kini, MBR dengan KTP dari luar daerah tetap bisa mengakses program ini. Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri menjadi dasar kebijakan ini, khususnya untuk warga Jakarta yang membeli rumah di kota tersebut.
“Dengan Key Strategy ini, kami memastikan bahwa semua MBR, baik yang berada di pusat maupun di daerah, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan perumahan. Ini adalah langkah besar untuk meratakan akses,” imbuhnya.
Visi Presiden dalam Membangun Akses Perumahan
Key Strategy yang dijalankan Kemendagri disebutkan Tomsi Tohir sebagai bagian dari visi Presiden Prabowo untuk memberikan insentif dan mengurangi biaya perumahan bagi MBR. “Ini semua merupakan bukti nyata dari arahan Bapak Presiden Prabowo, bahwa perumahan harus menjadi prioritas nasional. Key Strategy ini menjadi jembatan untuk mewujudkan hal tersebut,” jelasnya.
Implementasi di Kota Bandung
Sebelum menghadiri acara Sosialisasi KUR Perumahan, Tomsi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melakukan inspeksi lapangan terkait Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Bandung. Mereka meninjau simulasi Pemilihan Terbuka Toko (PTT) sebagai bagian dari Key Strategy untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan program tersebut.
Tomsi menekankan bahwa Key Strategy ini perlu didukung oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat dan calon penghuni perumahan. “Kolaborasi tidak hanya terjadi di tingkat kebijakan, tetapi juga dalam pelaksanaan nyata. Kami yakin dengan pendekatan ini, akses perumahan bagi MBR akan meningkat signifikan,” lanjutnya.
Potensi Dampak dan Tantangan di Depan
Key Strategy yang dijalankan Kemendagri diharapkan bisa mengurangi kesenjangan akses perumahan di Indonesia. Namun, Tomsi Tohir mengakui bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti kebijakan yang belum sepenuhnya konsisten antar daerah dan kebutuhan pendanaan yang lebih besar. Dalam Key Strategy ini, Kemendagri juga berencana untuk memperluas cakupan program ke daerah-daerah yang kurang terlayani. “Kita perlu berinovasi dalam Key Strategy agar semua masyarakat bisa memiliki rumah yang layak,” tegasnya.
