Historic Moment: Sejumlah Dinamika Jelang Muktamar ke-35 PBNU
Historic Moment – Dalam rangka penyelenggaraan Muktamar ke-35 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada 2026, momentum sejarah ini semakin mendekat, memicu berbagai dinamika yang menarik perhatian publik. Sebagai acara penting dalam sejarah kepengurusan organisasi Islam terbesar di Indonesia ini, Muktamar ke-35 diharapkan menjadi titik balik dalam mengarahkan PBNU ke era baru. Dinamika yang terjadi sebelum pelaksanaannya mencerminkan ketegangan politik internal dan keinginan untuk perubahan, menegaskan bahwa ini bukan hanya proses pemilihan umum biasa, tetapi sebuah historic moment yang bisa mengubah arah organisasi.
Kesiapan Calon dan Persaingan Internal
Sejumlah tokoh utama dalam PBNU, seperti KH Zulfa Mustofa, KH Abdullah Syamsul Arifin (Gus Aab), dan Gus Yahya, telah menyampaikan pandangan mereka terkait kesiapan menghadapi Muktamar. Kiai Zulfa, Wakil Ketua Umum PBNU, mengungkapkan bahwa dirinya siap maju jika diberi amanah oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU). “Jika aspirasi dari cabang dan wilayah menuntut, itu sangat kuat. Saya tidak bisa menolak,” katanya dalam wawancara Sabtu (11/7). Kesiapan ini menjadi bagian dari historic moment yang sedang berlangsung, mengisyaratkan pergeseran politik internal.
Kiai Zulfa menekankan bahwa keputusan maju tidak hanya tergantung pada dirinya, tetapi juga pada kesepakatan bersama dari jajaran pengurus. Ia menegaskan bahwa meskipun ada polemik seputar jabatan ganda atau syarat pencalonan, semua akan diserahkan kepada muktamar sebagai penentu akhir. “Ini adalah langkah strategis untuk memastikan PBNU tetap relevan di tengah dinamika nasional,” tambahnya. Pendapat ini menunjukkan bahwa historic moment ini menjadi momen kritis untuk memperkuat struktur organisasi.
Yahya Cholil Staquf dan Kesiapan Menghadapi Pemilihan
Di sisi lain, Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, menyatakan kesiapannya untuk kembali bertarung dalam pemilihan ketua umum pada Muktamar ke-35. “Concern saya adalah bahwa saya sudah menyatakan saya maju lagi sebagai calon, alasannya sudah saya jelaskan,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (14/7). Ia menegaskan bahwa suksesi kepemimpinan NU tidak lagi sekadar soal pengisian jabatan, tetapi tentang visi kepemimpinan yang lebih modern.
Menurut Gus Yahya, para pengurus cabang dan kiai telah memahami perubahan yang diperlukan. “Masayikh-masayikh itu sudah ngerti ukurannya. Sudah ngerti speknya ketua umum seperti apa,” ucapnya. Hal ini menunjukkan bahwa historic moment ini bukan hanya tentang siapa yang terpilih, tetapi juga tentang kesiapan masyarakat NU untuk menerima sosok pemimpin baru yang lebih adaptif terhadap isu-isu kontemporer.
Sejumlah kandidat lain, termasuk Cak Imin dan Gus Ipul, juga aktif menyuarakan aspirasi mereka. Cak Imin, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menilai PBNU butuh pemimpin yang mampu memberikan perubahan. “Saat ini butuh pemimpin fresh karena yang lama sudah 5 tahun tidak ada perubahan,” jelasnya usai menghadiri Nobar Piala Dunia 2026 di Jakarta, Minggu (12/7). Pendapat ini semakin memperkuat bahwa historic moment ini akan menjadi pemicu pergeseran strategis dalam organisasi.
Klaim Intervensi Presiden dan Tantangan Politik
Dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya membantah klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto terlibat dalam proses internal Muktamar ke-35. Menurutnya, adanya tudingan intervensi dari pihak tertentu menunjukkan kurangnya kejujuran dalam berkomunikasi. “Kalau ada yang mengeklaim bahwa dia direstui bahkan diperintah oleh Presiden, pasti bohong,” ujarnya. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak memiliki kepentingan langsung dalam mengintervensi pemilihan kepemimpinan PBNU.
Menurut Gus Yahya, tantangan utama adalah menjaga konsistensi organisasi NU agar tetap independen dan tetap menjunjung nilai-nilai islam yang murni. “Ini adalah historic moment yang harus dijaga kejujurannya. Jika ada intervensi, itu akan merusak kredibilitas pemilihan,” tambahnya. Hal ini menegaskan bahwa proses suksesi kepemimpinan PBNU harus dijalani secara transparan dan terbuka, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip organisasi.
Dengan semakin banyaknya kandidat dan dinamika politik yang terjadi, Muktamar ke-35 dianggap sebagai titik perubahan besar bagi PBNU. Sebagai sebuah historic moment, acara ini menarik perhatian tidak hanya dari internal NU, tetapi juga dari publik luas. Keputusan yang diambil akan menjadi cerminan dari keinginan masyarakat untuk kepemimpinan yang lebih relevan dan responsif terhadap tantangan masa depan.
