Topics Covered: Rapat Komisi IX dengan BGN: Tunggakan Rp 1,6 Triliun Terungkap
Topics Covered: Rapat Komisi IX DPR dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan karena membongkar isu tunggakan keuangan mencapai Rp 1,6 triliun. Pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa perwakilan BGN dan anggota Komisi IX, di antaranya Wakil Ketua Komisi IX Putih Sari. Acara ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan tahun anggaran 2025, terutama terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima BGN.
Penjelasan dari Wakil Kepala BGN
Pertemuan yang berlangsung Jumat (17/6) diisi dengan pembahasan rinci tentang pertanggungjawaban keuangan BGN. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, yang menggantikan Nanik S. Deyang karena alasan kesehatan, menyampaikan bahwa laporan tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam kesempatan ini, Arumsari juga menjelaskan adanya tunggakan Rp 1,6 triliun dari proyek yang telah selesai di tahun 2025.
“Tunggakan tersebut mencakup kegiatan yang telah rampung namun belum terbayar. Pembayaran akan dilakukan melalui mekanisme penundaan dengan menggunakan Dana Independensi Anggaran (DIPA) tahun 2026. Kami sedang melakukan revisi bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan,” tambah Arumsari.
Menurut Arumsari, ada beberapa prosedur administrasi yang harus diselesaikan sebelum opini WTP bisa direvisi. “Proses ini membutuhkan pengecekan oleh KPA, Inspektorat, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan keakuratan data,” jelasnya. Tunggakan ini menjadi sorotan karena belum terselesaikan di akhir masa anggaran, sehingga mempengaruhi kinerja program-program BGN.
Kinerja Program yang Belum Mencapai Target
Secara umum, laporan keuangan BGN mendapatkan opini WTP dari BPK, tetapi masih ada aspek yang perlu diperbaiki. Arumsari mengungkapkan bahwa dua bidang utama program BGN belum sepenuhnya mencapai target. “Program Pemenuhan Gizi Nasional hanya tercapai 59%, sementara Program Dukungan Manajemen, seperti SPPI, mencapai 93% dari anggaran yang ditetapkan,” katanya.
“Ini menunjukkan bahwa ada penyesuaian dalam realisasi anggaran, terutama untuk proyek yang masih dalam proses penyelesaian. Kami terus berupaya memperbaiki kinerja agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” tutur Arumsari.
Pembayaran tunggakan menjadi fokus utama karena memengaruhi kesehatan keuangan institusi. Arumsari mengakui bahwa ada penundaan dalam proses pembayaran, tetapi menegaskan bahwa upaya korreksi sedang berjalan. “Kami berharap dalam beberapa bulan ke depan, dana tersebut bisa diberikan secara penuh kepada pihak ketiga yang terlibat,” jelasnya. Hal ini juga menjadi Topics Covered dalam rapat Komisi IX yang diharapkan bisa memberikan arahan lebih lanjut.
Analisis Tunggakan dan Dampaknya
Tunggakan Rp 1,6 triliun yang diungkapkan dalam pertemuan ini menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi penggunaan dana. Dalam laporan, BGN mengatakan bahwa angka ini berasal dari proyek yang telah diselesaikan di tahun 2025, tetapi belum dilunasi hingga saat ini. Arumsari menjelaskan bahwa ada proses teknis yang harus dilalui, termasuk peninjauan ulang tagihan oleh pihak terkait.
“Kami menilai penyesuaian anggaran ini penting untuk memastikan keberlanjutan program. Tunggakan juga menjadi Topics Covered dalam evaluasi kinerja BGN selama masa kerja ini,” tambah Arumsari.
Dampak dari tunggakan ini diperkirakan akan memengaruhi ketersediaan dana bagi kegiatan ke depan. Arumsari menegaskan bahwa BGN tetap fokus pada peningkatan kinerja, terutama dalam bidang gizi dan manajemen. “Kami berharap ke depan bisa memperbaiki sistem pembayaran agar lebih efisien,” jelasnya. Pertemuan ini juga menjadi sarana untuk mendiskusikan rencana revisi anggaran yang lebih realistis.
Langkah Korreksi dan Proyeksi Dana
Dalam upaya menyelesaikan tunggakan, BGN mengungkapkan telah melakukan koreksi atas utang sebesar Rp 870.496.364.119 pada neraca per 31 Desember 2025. “Perubahan jumlah tagihan mungkin terjadi setelah peninjauan lebih lanjut, sehingga ada penyesuaian dalam angka,” kata Arumsari. Koreksi ini dilakukan sebagai bagian dari pengecekan keakuratan laporan keuangan.
“Kami yakin dengan upaya yang dilakukan, pembayaran tunggakan akan segera dilakukan. Tunggakan ini menjadi Topics Covered dalam evaluasi keuangan BGN, dan kami berharap bisa selesai dalam waktu dekat,” ujarnya.
BGN juga mengimbau untuk tetap bersabar dalam proses korreksi anggaran, karena ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. “Ini bukan hanya masalah dana, tetapi juga tentang keterpaduan antarinstansi dan kesesuaian dengan target nasional,” tambah Arumsari. Dengan demikian, pertemuan ini menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki sistem keuangan BGN.
Para anggota Komisi IX berharap adanya transparansi lebih dalam proses pembayaran tunggakan. Dalam diskusi, mereka menekankan pentingnya penyelesaian dana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. “Kami mendukung upaya BGN untuk memperbaiki kinerja, tetapi juga ingin memastikan bahwa semua pihak yang terkena dampak diberi penjelasan jelas,” kata Putih Sari, Wakil Ketua Komisi IX.
