Hasto Tunggu Jawaban BGN soal Data Kader PDIP yang Terlibat di Dapur MBG
Latest Program – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa hingga kini Badan Gizi Nasional (BGN) belum memberikan respons atas surat yang telah dikirim oleh DPP PDIP terkait permintaan data mengenai kader partai yang terlibat dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam wawancara di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/7), Hasto menyampaikan, “Surat yang kami kirimkan kepada BGN hingga saat ini belum mendapat jawaban. Padahal, saat itu Wakil Kepala BGN menyatakan bahwa hampir semua partai politik terlibat dalam pengadaan melalui SPPG.”
Permintaan Data untuk Koreksi Internal
PDIP mengklaim telah meminta data resmi agar bisa melakukan langkah koreksi di dalam partai jika ada kadernya yang terlibat dalam program MBG. Hasto menegaskan bahwa partainya telah menetapkan kebijakan yang melarang anggota dan kader mengambil keuntungan dari program tersebut. “Karena pernyataan berasal dari otoritas BGN, PDIP mengirimkan surat untuk mengambil langkah penertiban internal,” tambahnya.
“Kebijakan ini diambil karena partai percaya bahwa program MBG seharusnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat. Jika ada kader yang terlibat dalam proses pencarian keuntungan, maka partai akan menindaklanjuti,” jelas Hasto.
Hasto menyatakan bahwa pihaknya masih menantikan balasan dari BGN. “Kita akan menunggu suratnya dulu, karena hingga kini belum ada jawaban,” kata dia. Ia juga menyoroti kemungkinan mengirimkan surat kedua jika surat pertama tidak direspons. “Kalau belum ada jawaban, nanti kita akan kirim surat ke dua,” ujarnya.
Selain itu, Hasto mengkritik munculnya suara masyarakat yang menyoroti penyimpangan dalam pelaksanaan MBG. Ia menegaskan bahwa kritik ini memperkuat kebutuhan untuk merevisi program tersebut. “Kritik sosial muncul karena program yang mengatasnamakan rakyat ternyata mengalami penyimpangan, bahkan kasus korupsi yang merugikan masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, PDIP telah mengirimkan surat bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 tanggal 22 Juni 2026 kepada Kepala BGN, Nanik S. Deyang. Surat itu meminta data mengenai kader yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam operasional SPPG. Surat tersebut ditandatangani oleh Hasto Kristiyanto dan Komarudin Watubun, Ketua DPP PDIP.
