PKB Dorong Revisi 108 Undang-Undang untuk Wujudkan Kedaulatan Ekonomi Nasional
Kabarnusantaraku.com – Muhaimin Iskandar, yang dikenal dengan panggilan Cak Imin sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyampaikan inisiatif penting bagi masa depan ekonomi Indonesia. Dalam pernyataannya, ia mengajak Presiden Prabowo Subianto bersama seluruh partai politik untuk merevisi kurang lebih seratus delapan undang-undang yang ada saat ini. Langkah ini dinilai krusial guna mewujudkan cita-cita kedaulatan ekonomi nasional yang selama ini belum sepenuhnya tercapai.
Menurut Cak Imin, penyempurnaan regulasi merupakan salah satu fondasi utama dalam menopang arah baru ekonomi yang sedang dibangun oleh pemerintahan Prabowo. Ia menjelaskan bahwa melalui diskusi panjang dan pertimbangan matang, PKB telah menemukan tema yang tepat untuk diusung.
“Ada 108 undang-undang yang akan kita ajak Pak Prabowo dan partai-partai untuk kita rubah agar yang disebut dengan kedaulatan ekonomi itu terwujud. Setelah kita pikir-pikir, diskusi panjang, tema yang bisa kita usung adalah arah baru ekonomi konstitusi, biar gampang dan biar ada pemimpinnya dan insya Allah kita yakin bisa sukses, Prabowonomics,” ujar Cak Imin usai menghadiri acara Harlah ke-28 PKB di JCC, Jakarta pada Kamis (23/7).
Gagasan ‘Prabowonomics’ yang digulirkan bukan sekadar jargon politik belaka, melainkan komitmen nyata dari PKB untuk membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih kuat. Cak Imin menekankan bahwa langkah ini diambil dengan ketulusan dan bukan asal-asalan.
“Ini bukan akal-akalan, bukan, bukan asal-asalan, itu bukan, kita serius. Kita pengin ada arah baru yang benar, kita pengin jadi tuan rumah di negeri sendiri,” tegasnya.
Salah satu langkah konkret yang didorong oleh PKB adalah pembenahan tata kelola sumber daya alam. Kebijakan satu pintu ekspor sumber daya alam (SDA) menjadi salah satu fokus utama agar manfaat kekayaan alam dapat dinikmati secara lebih luas oleh masyarakat Indonesia.
“Kita ingin satu hal yang amat sangat kita dukung. satu pintu ekspor SDA supaya kita tidak jadi penonton, supaya tidak itu-itu saja yang menikmati, supaya rakyat bisa menikmati,” ucapnya.
Cak Imin menilai bahwa selama kurun waktu sekitar dua puluh lima tahun terakhir, Indonesia cenderung terlalu dipengaruhi oleh dinamika pasar global maupun regional. Hal ini menyebabkan arah pembangunan ekonomi serta pembentukan regulasi kehilangan fokus untuk memperkuat kekuatan ekonomi nasional secara mandiri.
“Selama 25 tahun ini, kita entah sengaja atau tidak sadar terombang-ambing oleh pasar global, pasar-pasar regional, sehingga produk-produk ekonomi kita, produk-produk legislasi kita amat sangat tanpa arah yang jelas,” ungkap Cak Imin.
Kondisi ini juga berdampak pada terpinggirkannya partai-partai politik yang kehilangan akses ekonomi yang baik, terlebih lagi bagi rakyat biasa. Akses ekonomi yang menjauh menjadi salah satu tantangan yang perlu segera diatasi.
Bertepatan dengan usia PKB yang ke-28 tahun, partai berkomitmen untuk mengambil jalan baru dalam kebijakan ekonomi. Selama bertahun-tahun, belum ada kebijakan yang benar-benar berpihak kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).
“Karena itu, 28 tahun reformasi, 28 tahun usia PKB, kita berkomitmen untuk mengambil jalan baru ekonomi, jalan baru yang sekian tahun alpa. Alpa apa? Tidak ada policy sedikit pun yang menguntungkan usaha kecil menengah, tidak ada kesempatan,” ungkapnya.
Cak Imin juga menyoroti kondisi pengusaha yang berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Dalam dua dekade terakhir, jumlah pengusaha NU tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Banyak pelaku bisnis yang berantakan dan kehilangan arah.
“Saya ditanya, ada berapa jumlah pengusaha NU? Sudah 20 tahun ini rontok, pengusaha NU hampir tidak tumbuh. Banyak pelaku-pelaku bisnis yang berantakan,” tuturnya.
Menurut Cak Imin, arah baru ekonomi dapat dimulai melalui penyelamatan sumber daya alam. Ia menyatakan keyakinannya terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam menjalankan agenda tersebut. PKB siap mem-back up dengan dua hal utama, yaitu penyempurnaan regulasi dan perubahan politik anggaran negara.
“Ini semua butuh arah baru dan kami yakin, arah baru itu bisa dimulai dari penyelamatan sumber daya alam dulu dan saya yakin itu bukan saya, terutama teman-teman ini yakin bahwa Pak Prabowo punya tekad yang benar, maka kita akan siap mem-back up dengan dua hal. Yang pertama, kita sempurnakan regulasinya,” ujarnya.
Langkah kedua yang harus dilakukan adalah mengubah politik anggaran negara agar lebih efektif menjawab kebutuhan masyarakat. Besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus menghasilkan manfaat yang nyata bagi rakyat, bukan hanya berputar-putar tanpa hasil yang jelas.
“Yang kedua selain regulasi, politik anggaran. Politik anggaran harus efektif dirasakan rakyat. Politik anggaran tidak boleh berputar-putar 3.000 triliun tidak jelas hasilnya,” jelas Cak Imin.
Ia melanjutkan bahwa beberapa tahun yang lalu APBN kita hanya berkisar antara 1.500 triliun hingga 2.500 triliun, namun sekarang sudah mencapai 3.000 triliun. Oleh karena itu, kita harus punya politik anggaran yang jelas dan terarah.
“Beberapa tahun yang lalu 1.500 triliun, 1.800 triliun, 2.000 triliun, 2.500 triliun sampai sekarang 3.000 triliun APBN kita harus punya politik anggaran yang jelas,” lanjutnya.
PKB, lanjut dia, mendukung penuh pemerintahan Prabowo agar politik anggaran menjadi alat untuk mengubah struktur ekonomi sehingga Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri.
