Kabinet Jepang Setujui Rencana Pangkas Pajak Makanan dan Minuman Jadi 1%

Reformasi Pajak Konsumsi: Jepang Turunkan Tarif Makanan dan Minuman ke 1 Persen

Kabarnusantaraku.com – Pemerintah Jepang resmi mengesahkan langkah historis dalam kebijakan fiskalnya. Pada Rabu, 5 Agustus, Kabinet memutuskan untuk memangkas pajak konsumsi atas produk makanan dan minuman dari level 8 persen menjadi hanya 1 persen. Kebijakan ini akan berlaku mulai April 2027 dan berlangsung selama dua tahun ke depan. Ini menandai penurunan tarif pajak pertama kalinya sejak sistem tersebut pertama kali diterapkan pada tahun 1989.

Langkah Strategis di Tengah Tekanan Inflasi

Sesuai laporan The Mainichi yang terbit Kamis, 6 Agustus, pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Sanae Takaichi sedang mempersiapkan pengesahan undang-undang khusus. Rancangan hukum ini mencakup skema bantuan inflasi yang akan memberikan bantuan tunai langsung kepada masyarakat dari kalangan berpenghasilan rendah hingga menengah. Target utamanya adalah menciptakan beban pajak yang secara efektif mencapai nol bagi kelompok tersebut dalam sidang parlemen luar biasa yang diperkirakan akan dibuka pada musim gugur.

Walaupun inisiatif ini dirancang untuk melindungi rumah tangga dari dampak inflasi yang berkepanjangan, banyak pihak mengkhawatirkan stabilitas keuangan negara. Kekhawatiran tersebut muncul mengingat imbal hasil obligasi pemerintah yang terus meningkat serta pelemahan nilai tukar yen terhadap mata uang asing. Langkah ini juga mendapat sorotan keras dari berbagai pihak, termasuk oposisi dan bahkan anggota partai penguasa, Partai Demokrat Liberal (LDP), yang dipimpin oleh Takaichi.

Dampak Fiskal dan Sumber Pendanaan

Takaichi dikenal sebagai tokoh yang cenderung longgar dalam kebijakan fiskal. Hingga saat ini, ia belum mengidentifikasi sumber pendapatan spesifik untuk menutupi kerugian akibat pemotongan pajak. Namun, perdana menteri berjanji akan mengamankan dana yang dibutuhkan melalui reformasi anggaran, termasuk meninjau ulang pendapatan non-pajak dan berbagai subsidi, tanpa harus menerbitkan obligasi baru untuk menutup defisit.

Penurunan tarif selama dua tahun ini diproyeksikan akan mengurangi pendapatan negara sebesar 10 triliun yen atau setara dengan 63 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah ini merupakan kontribusi signifikan bagi pendanaan program jaminan sosial. LDP berhasil meraih kemenangan besar dalam pemilu dengan kampanye yang menjanjikan pertimbangan pemangkasan tarif pajak konsumsi makanan dan minuman menjadi nol persen selama periode dua tahun.

Partai koalisi LDP, yaitu Partai Inovasi Jepang, bersama beberapa partai oposisi lain, juga menyampaikan komitmen serupa dalam kampanye mereka. Setelah melakukan evaluasi mendalam dalam pertemuan dewan nasional lintas partai yang membahas perpajakan dan jaminan sosial, para pihak memutuskan untuk menerapkan tarif 1 persen. Keputusan ini diambil karena modifikasi sistem mesin kasir di toko-toko untuk mengakomodasi tarif nol persen diperkirakan akan membutuhkan waktu lebih lama.

Mekanisme Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Jangka Panjang

Pada Kamis lalu, Takaichi secara resmi mengumumkan pengurangan pajak menjadi 1 persen. Keputusan ini merupakan salah satu rekomendasi dalam laporan yang disusun oleh dewan nasional setelah mereka gagal mencapai konsensus penuh pada hari sebelumnya. Dengan demikian, keputusan akhir diserahkan sepenuhnya kepada perdana menteri.

Para anggota oposisi berpendapat bahwa masyarakat pada akhirnya tetap akan menanggung kenaikan tarif pajak secara de facto karena pemotongan ini bersifat sementara. Untuk memenuhi janji kampanye mengenai pajak nol persen, pemerintah mengalokasikan dana sekitar 600 miliar yen per tahun kepada rumah tangga berpenghasilan rendah dan menengah. Jumlah ini setara dengan pendapatan yang seharusnya dihasilkan dari tarif pajak 1 persen atas makanan dan minuman.

Takaichi menjelaskan bahwa pemotongan pajak selama dua tahun ini akan menjadi langkah transisi menuju program bantuan baru yang berbasis penghasilan bagi pekerja berpenghasilan rendah. Program tersebut direncanakan akan diluncurkan pada April 2029. Ia juga menegaskan komitmen untuk mengembalikan tarif pajak ke tingkat semula setelah periode pengurangan berakhir.

Selain itu, perdana menteri menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah pendukung bagi petani kecil dan pengusaha restoran yang mungkin mengalami dampak negatif dari pengurangan pajak ini. Rencana pemotongan pajak ini telah disetujui dalam rapat Dewan Umum LDP sebagai badan pengambil keputusan partai, meskipun beberapa politisi senior seperti mantan Menteri Luar Negeri Taro Kono dan mantan Menteri Pertahanan Gen Nakatani sempat menyatakan penolakan.

Tarif pajak konsumsi Jepang telah meningkat secara bertahap, terutama untuk membiayai peningkatan biaya jaminan sosial seiring dengan pesatnya penuaan populasi.

Sejarah tarif pajak konsumsi di Jepang menunjukkan pola kenaikan bertahap. Bermula dari 3 persen, tarif tersebut naik menjadi 5 persen pada tahun 1997 dan kemudian menjadi 8 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2019, Jepang menaikkan tarif standar pajak konsumsi dari 8 persen menjadi 10 persen, sembari memberlakukan tarif khusus yang lebih rendah, yakni 8 persen, untuk makanan dan minuman (tidak termasuk minuman beralkohol dan makan di restoran). Tarif khusus ini tetap berlaku hingga saat ini sebelum akhirnya turun menjadi 1 persen dalam kebijakan terbaru.