BGN Sebut 1.700 Dapur MBG Siap di Daerah Stunting Tinggi
Kabarnusantaraku.com – BGN Sebut 1 700 Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) telah siap beroperasi di berbagai wilayah Indonesia yang memiliki tingkat kasus stunting tinggi. Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), mengonfirmasi bahwa dari total rencana pembangunan 13.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sejumlah dapur telah rampung dan siap menjalankan operasionalnya. Prioritas penyaluran makanan bergizi ini akan diarahkan ke daerah-daerah yang berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan angka stunting yang signifikan.
“Insyaallah di minggu depan ini pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini. Dari data overlay tadi, ada sekitar 1.700 dapur yang sudah siap, sudah jadi, tinggal operasional, yang berada di daerah dengan stunting tinggi dan tinggi sekali,” jelas Sudaryono dalam konferensi pers. Pernyataan ini menegaskan bahwa program MBG terus berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah untuk mengatasi masalah gizi buruk di Indonesia.
Target Aktivasi 300 SPPG dan Fokus Daerah 3T
Sudaryono menjelaskan bahwa identifikasi wilayah belum dilakukan secara rinci di semua daerah. Ia menambahkan bahwa sekitar 300 SPPG akan diaktivasi pada pekan berikutnya. “Mungkin minggu depan kita ada sekitar 300-an kita aktivasi, minggu depannya lagi, sehingga 13.000 ini kemudian yang memang belum perlu, yang ini kita sisir semua,” ungkapnya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan efektivitas penyaluran MBG di setiap wilayah.
Hingga saat ini, jumlah SPPG yang sudah berjalan mencapai 27.000 unit di seluruh Indonesia. BGN berkomitmen melakukan peninjauan ulang terhadap jumlah SPPG beserta penerima manfaat secara transparan sebagai bagian dari refocusing anggaran MBG. Penekanan utama diberikan pada daerah 3T (tertinggi, terdepan, dan terluar) yang membutuhkan perhatian lebih dalam program gizi nasional.
“Kemudian minggu depan mana yang kurang itu prioritas, daerah Papua, NTT, Nias, daerah-daerah yang jauh di Kepulauan Maluku Utara, Maluku itu jauh-jauh dan mereka sangat membutuhkan, dan di rapat ini oleh Pak Menko beserta seluruh jajaran kementerian dan lembaga sudah mendapatkan keputusan untuk bagaimana kemudian dieksekusi dengan baik,” tutur Sudaryono. Komitmen ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan distribusi yang merata.
Zulhas: Penyelesaian Dapur 3T dalam Sepekan
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, atau yang dikenal dengan Zulhas, menegaskan bahwa pembangunan dapur MBG akan difokuskan pada wilayah dengan tingkat stunting tinggi. Ia menyatakan bahwa pemerintah menargetkan penyelesaian SPPG di daerah 3T, termasuk Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku, dalam waktu satu minggu ke depan. Target ini menunjukkan urgensi program MBG dalam mengatasi masalah gizi di Indonesia.
“Kami tadi rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini, karena minggu lalu kita rapat satu bulan, ternyata dalam satu minggu ini Insyaallah bisa kita selesaikan yang 3T,” ungkap Zulhas saat menghadiri rapat koordinasi pada Kamis (6/8). Keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur dan kebutuhan daerah-daerah prioritas.
Penataan SLHS dan Pengaturan Pondok Pesantren
Zulhas juga menyebutkan bahwa penataan SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) akan diselesaikan sebelum 10 Agustus 2026. Selain itu, penyelarasan data penerima manfaat akan dilakukan bersama Kementerian Agama, Kemendikdasmen, Kementerian Kesehatan, dan BGN. Kolaborasi antar-kementerian ini penting untuk memastikan akurasi data dan efektivitas program.
Untuk pondok pesantren dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang, Zulhas memberikan keleluasaan untuk membangun SPPG sendiri. Namun, jika jumlahnya di bawah 1.000, maka MBG harus tetap dipasok dari SPPG terdekat. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi berbagai institusi dalam menjalankan program MBG.
“Hari ini juga sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan, dan yang boarding ya, yang di atas 1.000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat, nah itu memudahkan,” ungkap Zulhas.
Frequently Asked Questions (FAQ)
Berapa total SPPG yang direncanakan untuk program MBG? Total rencana pembangunan SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis adalah 13.000 unit di seluruh Indonesia.
Kapan target penyelesaian SPPG di daerah 3T? Pemerintah menargetkan penyelesaian SPPG di daerah 3T (Papua, NTT, Maluku) dalam waktu satu minggu setelah rapat koordinasi.
Bagaimana pengaturan untuk pondok pesantren? Pondok pesantren dengan santri di atas 1.000 orang boleh membangun SPPG sendiri, sedangkan yang di bawah 1.000 orang harus mengikuti SPPG terdekat.
Kapan deadline penyelesaian SLHS untuk SPPG? Penataan SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) harus diselesaikan sebelum 10 Agustus 2026.
