Anggota Komisi III Dukung Prabowo Usut Tambang Ilegal
Kabarnusantaraku.com – Anggota Komisi III Dukung Prabowo dalam langkah tegas menindak praktik pertambangan timah ilegal di Bangka Belitung. Abdullah, anggota DPR dari Fraksi PKB, menyampaikan apresiasi terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk menyelidiki aktivitas pertambangan tanpa izin. Langkah ini menjadi perhatian serius mengingat dampak ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkan oleh tambang liar.
Menurut Abdullah, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Ia menekankan bahwa aparat keamanan tidak boleh ragu untuk mengambil tindakan terhadap pelaku tambang ilegal. Selain itu, pihak yang menjadi beking atau pelindung di balik praktik tersebut juga harus diperiksa secara menyeluruh. Abdullah menilai bahwa tidak mungkin tambang ilegal beroperasi leluasa tanpa adanya perlindungan dari pihak tertentu.
Kami mendukung penuh perintah Presiden Prabowo kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk mengusut tambang-tambang timah ilegal. Jangan sampai ada keraguan atau ketakutan untuk menindak. Tambang ilegal tidak mungkin berjalan leluasa tanpa adanya pihak yang melindungi atau menjadi beking,
— Abdullah dalam keterangannya, Sabtu (15/8).
Penegakan Hukum Transparan dan Profesional
Abdullah menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus berjalan secara transparan dan profesional. Penertiban tidak hanya terbatas pada tambang timah, tetapi juga mencakup berbagai jenis pertambangan ilegal lainnya. Ia meminta agar seluruh kawasan pertambangan yang dibiarkan beroperasi tanpa izin segera ditindak. Kerugian negara akibat hilangnya penerimaan pajak dan royalti menjadi salah satu alasan utama perlunya tindakan tegas.
Bukan hanya tambang timah. Tambang-tambang ilegal lainnya juga harus dibersihkan dari praktik-praktik ilegal. Jangan ada kawasan pertambangan yang dibiarkan menjadi ruang untuk mengeruk kekayaan negara tanpa izin dan tanpa memperhatikan kepentingan rakyat,
— tegas Abdullah.
Investigasi Terhadap Pihak yang Menjadi Beking
Salah satu poin penting yang disampaikan Abdullah adalah perlunya investigasi mendalam terhadap pihak-pihak yang diduga menjadi beking. Ia meminta aparat berani mengusut dugaan keterlibatan oknum polisi atau anggota TNI dalam praktik pertambangan ilegal. Jika terbukti ada oknum aparat yang terlibat, penindakan harus lebih tegas karena mereka seharusnya menjadi penjaga hukum, bukan pelindung pelanggaran.
Kalau memang terbukti ada oknum polisi atau TNI yang menjadi beking, ya harus ditindak. Tidak boleh ada institusi yang kebal hukum. Justru kalau ada oknum aparat yang terlibat, penindakannya harus lebih tegas karena mereka seharusnya menjadi bagian dari upaya menjaga hukum, bukan melindungi pelanggaran hukum,
— katanya.
Dampak Lingkungan dan Koordinasi TNI-Polri
Praktik tambang ilegal tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berpotensi merusak lingkungan. Kerusakan ekosistem dan ancaman terhadap kehidupan masyarakat sekitar kawasan pertambangan menjadi perhatian serius. Abdullah mendorong TNI dan Polri untuk memperkuat koordinasi dalam pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, aparat juga diminta menelusuri aliran dana serta jaringan yang berada di balik operasi tambang ilegal.
Latar Belakang Instruksi Presiden Prabowo
Instruksi Presiden Prabowo Subianto ini muncul setelah ia menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI 2026 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (14/8). Dalam pidatonya, Prabowo menyebutkan bahwa pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu. Ia mempertanyakan bagaimana 1.000 tambang ilegal bisa beroperasi tanpa diketahui oleh pejabat TNI dan Polri.
Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1.000 tambang, pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu?
— kata Prabowo.
Prabowo menegaskan bahwa aparat yang diberi kewenangan dan jabatan harus mampu menertibkan aktivitas ilegal yang merugikan negara. Ia meminta Kapolri dan Panglima TNI untuk segera mengusut kasus ini secara tuntas. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tambang ilegal serta pihak-pihak yang menjadi beking.
Kapolri dan Panglima TNI ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau enggak bisa tertibkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini,
— ujarnya.
Frequently Asked Questions
Apa yang diperintahkan Presiden Prabowo kepada Kapolri dan Panglima TNI?
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk menyelidiki sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung yang beroperasi tanpa izin.
Siapa yang mendukung langkah Presiden Prabowo?
Anggota Komisi III Dukung Prabowo, khususnya Abdullah dari Fraksi PKB yang menyatakan dukungannya terhadap instruksi tersebut. Ia menilai langkah ini penting untuk penegakan hukum yang adil.
Apa yang dimaksud dengan beking dalam konteks tambang ilegal?
Beking merujuk pada pihak-pihak yang menjadi pelindung atau pendukung bagi pelaku tambang ilegal, termasuk oknum aparat kepolisian dan TNI yang membantu aktivitas pertambangan tanpa izin tetap berjalan.
Kapan instruksi Presiden Prabowo disampaikan?
Instruksi tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI 2026 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada Jumat (14/8).
