Komisi IX soal Prabowo Mau Siapkan Ambulans Udara: Perencanaan Harus Matang
Kabarnusantaraku.com – Komisi IX soal Prabowo Mau Siapkan layanan ambulans udara mendapat respons positif dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris. Ia menyambut baik inisiatif pemerintah ini namun menekankan bahwa perencanaan harus dilakukan dengan matang sebelum program dimulai. Layanan baru ini diharapkan dapat mempercepat evakuasi masyarakat di kawasan terpencil menuju fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.
Kesiapan Infrastruktur dan Tenaga Medis
Menurut Charles, keberhasilan program ambulans udara sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur kesehatan serta ketersediaan tenaga medis yang kompeten. Ia menyampaikan bahwa penambahan layanan baru memerlukan evaluasi mendalam terhadap berbagai aspek operasional. Termasuk di dalamnya adalah kesiapan alat-alat kesehatan dan tenaga medis yang akan bertugas.
“Sekali lagi tentu kita menyambut baik apa pun bentuk tambahan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ya. Tetapi sekali lagi yang harus diperhatikan adalah perencanaannya harus dilakukan dengan baik, dengan matang sebelum program ini dijalankan. Termasuk kesiapan alat-alat kesehatannya, kesiapan tenaga kesehatannya, tenaga medisnya,” kata Charles usai Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Visi Presiden Prabowo Subianto
Wacana ambulans udara pertama kali dikemukakan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya yang lalu. Pemerintah merencanakan pengadaan helikopter serta pesawat ringan yang mampu mendarat di berbagai permukaan, mulai dari lapangan rumput hingga area terbatas. Layanan ini dirancang khusus untuk menjangkau penduduk di daerah yang terisolasi akibat keterbatasan geografis dan infrastruktur transportasi.
Prabowo mengutip kasus tragis di mana seorang ibu kehilangan nyawa saat persalinan karena perjalanan panjang menuju fasilitas kesehatan. Ia menyebutkan bahwa banyak laporan mengenai ibu-ibu yang meninggal dunia setelah menempuh perjalanan selama tujuh hingga sembilan jam dalam kondisi melahirkan. Angka ini menjadi salah satu alasan utama pemerintah mempercepat program ambulans udara.
“Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan,” kata Prabowo.
Tim Dokter Terbang dan Peran DPR
Selain ambulans udara, pemerintah juga berencana membentuk tim dokter terbang. Kelompok ini akan bertugas melayani warga dalam kondisi kritis serta wilayah yang terdampak bencana alam. Charles mengakui bahwa gagasan ini masih baru bagi Komisi IX DPR.
Ia mencatat bahwa Kementerian Kesehatan belum pernah memaparkan rencana tersebut secara resmi dalam pertemuan bersama komisi. Menurutnya, informasi ini baru pertama kali ia dengar pada hari itu. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antara kementerian dan DPR perlu ditingkatkan.
“Dalam rapat-rapat dengan kami di Komisi IX, kementerian terkait yaitu Kementerian Kesehatan juga belum pernah menyampaikan ide atau wacana ini. Jadi ini sesuatu yang baru saja saya dengar hari ini,” ungkapnya.
Menurut Charles, DPR akan berperan aktif dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan. Proses evaluasi dan pengawasan menjadi kunci agar pelaksanaan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Peran pengawasan ini sangat penting untuk keberhasilan program jangka panjang.
“Sekarang peran DPR menjadi sangat penting. Pentingnya seperti apa? Ya karena kita punya peran untuk bisa memastikan bahwa program yang dicanangkan bisa berjalan dengan baik dengan melakukan evaluasi, kritik terhadap program-program tersebut,” tegas Charles.
Kesejahteraan Tenaga Kesehatan
Charles juga mengingatkan pemerintah agar tidak melupakan aspek kesejahteraan tenaga kesehatan dalam menjalankan program baru. Ia menerima sejumlah keluhan dari tenaga medis, khususnya yang berstatus ASN di berbagai daerah. Masalah ini perlu segera ditangani agar tidak menghambat pelaksanaan program.
Beberapa tenaga kesehatan mengeluhkan pemotongan tunjangan dan insentif yang tidak sesuai dengan ketentuan sebelumnya. Ada yang mengalami potongan hingga 20 persen, bahkan ada yang mencapai 50 persen. Beberapa kasus bahkan menunjukkan tenaga kesehatan tidak menerima tunjangan selama tujuh bulan berturut-turut.
“Ada yang dipotong 20 persen, dipotong 50 persen, bahkan ada yang sudah 7 bulan tidak mendapatkan tunjangan sama sekali,” kata Charles.
Menurutnya, prioritas utama adalah memperbaiki kondisi kesejahteraan tenaga kesehatan terlebih dahulu. Setelah itu, penambahan layanan untuk masyarakat dapat dilakukan secara bersamaan. Langkah ini akan memastikan program berjalan optimal.
“Sehingga menurut saya prioritas utama adalah memperbaiki dulu kesejahteraan teman-teman tenaga kesehatan dan tenaga medis. Kalau kesejahteraannya sudah baik, sambil berjalan kita perbaiki juga dan kita tambah layanan untuk masyarakat,” lanjutnya.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Ambulans Udara
Apa itu ambulans udara? Ambulans udara adalah layanan evakuasi medis menggunakan helikopter atau pesawat ringan untuk membawa pasien dari daerah terpencil ke fasilitas kesehatan.
Kapan program ambulans udara akan dimulai? Program ini masih dalam tahap perencanaan dan akan segera diimplementasikan setelah semua persiapan matang dilakukan.
Siapa saja yang akan dilayani? Layanan ini ditujukan untuk masyarakat di daerah terpencil, terutama ibu hamil dan pasien dalam kondisi kritis.
Bagaimana peran DPR dalam program ini? DPR akan melakukan evaluasi dan pengawasan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan tidak menimbulkan masalah baru.
Apakah ada kaitan dengan kesejahteraan tenaga kesehatan? Ya, Charles menekankan bahwa perbaikan kesejahteraan tenaga kesehatan harus menjadi prioritas sebelum penambahan layanan baru.
