Mereka yang Diduga Turut Terima Untung dari Kasus Korupsi Kuota Haji

Para Pihak yang Dianggap Meraih Manfaat dari Skema Korupsi Kuota Ibadah Haji

Kabarnusantaraku.com – Dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari Selasa, 11 Agustus, jaksa penuntut umum KPK menguraikan rincian dugaan korupsi terkait kuota haji. Menurut keterangan dari pihak kejaksaan, keuntungan tidak hanya dinikmati oleh individu, tetapi juga oleh berbagai perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus atau yang lebih dikenal sebagai biro travel haji.

Para terdakwa yang hadir dalam persidangan tersebut meliputi mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau yang kerap dipanggil Gus Yaqut, mantan Staf Khusus Yaqut Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Ketua Umum KESTHURI Asrul Azis Taba, serta Direktur Operasional Maktour Ismail Adam.

Mekanisme Fee Percepatan dan Distribusi Keuntungan

Jaksa menjelaskan bahwa keuntungan bagi pihak-pihak tertentu berasal dari fee percepatan yang dikumpulkan dari berbagai biro travel haji. Pembayaran ini bertujuan agar para pihak dapat memperoleh kuota haji khusus tambahan serta mampu memberangkatkan jemaah tanpa harus menunggu lama.

“Bahwa pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, para PIHK membayarkan fee percepatan yang dikumpulkan dari para jemaahnya dengan total USD 7.395.200, Rp 3.993.600.000, SAR 16.000 atau setara dengan Rp 121.238.064.000,” jelas jaksa.

Dana fee percepatan tersebut kemudian didistribusikan kepada para pihak di Kementerian Agama serta perwakilan dari asosiasi biro travel haji. Di sisi lain, para biro travel haji juga mencatatkan keuntungan melalui selisih biaya operasional saat memberangkatkan jemaah.

“Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa Yaqut Cholil Qoumas bersama-sama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Asrul Azis Taba, dan Ismail Adam telah memperkaya pihak-pihak tersebut di atas melalui penerimaan fee percepatan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024,” ujar jaksa.

“Juga telah memperkaya sebanyak 313 korporasi PIHK yang bersumber dari selisih antara biaya yang dibayarkan oleh masing-masing jemaah dengan biaya operasional keberangkatan yang dikeluarkan oleh PIHK dengan total Rp 438.218.328.446,48,” lanjutnya.

Daftar Penerima Manfaat dan Klarifikasi Hukum

Selain itu, jaksa mengungkap bahwa terdapat 36 biro travel haji yang memperoleh keuntungan dari penjualan kuota petugas haji kepada 128 jemaah yang sebenarnya tidak berhak berangkat. Nilai total keuntungan ini mencapai Rp 39.954.729.719,93.

Berikut adalah rincian pihak-pihak yang diduga menerima keuntungan:

Yaqut Cholil Qoumas menerima USD 271.500 atau setara Rp 4,8 miliar. Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex mendapatkan USD 5.233.800 dan Rp 330.000.000. Rizky Fisa Abadi memperoleh USD 475.000 dan Rp 50.000.000. Ridwan Kurniawan menerima USD 512.500 dan Rp 250.000.000. Adam Fakih Mukodam mendapat USD 3.000. Hud Rifky Assegaf menerima USD 130.000. Makki Abdul Sholeh mendapatkan USD 5.000. Muhamad Zaki Yamani memperoleh Rp 353.600.000. Syihabbul Muttaqin menerima USD 493.400. Sebanyak 313 PIHK mendapatkan Rp 478.173.058.166,41. Koperasi Perahu Jemaah menerima USD 26.500.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari para pihak yang disebut menerima keuntungan dalam kasus tersebut. Namun, kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, Dodi S. Abdulkadir, menyangkal klaim bahwa kliennya menerima uang sebesar USD 271.000 sesuai surat dakwaan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.

Dodi menegaskan bahwa tidak ditemukan bukti materiil yang menunjukkan Gus Yaqut menerima keuntungan USD 271.000 tersebut. Ia juga mempertanyakan dasar kesimpulan yang digunakan, mengingat dugaan penerimaan hanya didasarkan pada keterangan seseorang yang tidak sesuai dengan alat bukti lainnya.

“Ini pun ternyata di dalam keterangan dakwaan, ya, tidak ada bukti materiil mengenai adanya penerimaan dana USD 271.000,” kata Dodi dalam media briefing di Jakarta Selatan pada Senin (10/8).