Polri Usut Karhutla Kalimantan-Sumatera: 72 Orang Jadi Tersangka, Aktor Diburu

72 Tersangka Ditetapkan dalam Kasus Karhutla, Polri Telusuri Dalang di Balik Pembakaran

Kabarnusantaraku.com – Sembilan Polda di seluruh Indonesia kini menangani 89 laporan polisi terkait kebakaran hutan dan lahan. Dari jumlah tersebut, 72 individu telah resmi berstatus tersangka. Seluruh perkara ditangani oleh Polda Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara.

Brigjen Pol Mohammad Irhamni, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, menegaskan bahwa setiap tersangka yang tercatat adalah perorangan, bukan korporasi. Ia menyampaikan keterangan itu dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, pada Minggu (23/8).

“Kesembilan Polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan,” kata Irhamni.

Rincian Perkara per Polda

Polda Riau memimpin dengan 32 laporan polisi dan 35 tersangka. Polda Sumatera Selatan mencatat 15 laporan dengan 15 tersangka, sementara Polda Jambi menangani tujuh laporan yang melibatkan delapan tersangka. Di Kalimantan Tengah, delapan laporan menghasilkan 11 tersangka, meski satu di antaranya dihentikan melalui SP3. Polda Kalimantan Selatan mencatat tiga laporan dengan dua tersangka, dan Polda Kalimantan Timur menangani dua laporan dengan satu tersangka. Adapun Polda Kalimantan Barat menangani 18 laporan, sedangkan Polda Aceh dan Polda Kalimantan Utara masing-masing menangani dua laporan.

Penyidik Menelusuri Perintah dan Pembiayaan Pembakaran

Polri tidak berhenti pada pelaku lapangan. Penyidik kini menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan atau membiayai pembakaran lahan. Tujuannya memastikan penegakan hukum menjangkau seluruh rantai pelaku, bukan hanya eksekutor di lokasi.

Dari penyelidikan di lapangan, polisi menduga sebagian besar kebakaran yang ditangani bukan dipicu faktor alam. Pembakaran sengaja dilakukan untuk membuka lahan karena dianggap jauh lebih murah dibanding pengerjaan dengan alat berat.

“Yang paling mudah adalah dibakar. Selain itu, pascapembakaran itu tanahnya menjadi lebih subur, karena hasil pembakaran abu dan sebagainya itu bisa menjadi pupuk,” katanya.

Di sejumlah lokasi, penyidik menemukan lahan yang sebelumnya telah ditebang sebelum dibakar.

Operasi Pemadaman: 62 Persen Area Terbakar Sudah Terkendali

Hingga 22 Agustus 2026, total luas lahan terbakar secara nasional tercatat 64.341 hektare. Dari angka tersebut, 39.959 hektare—sekitar 62 persen—berhasil dipadamkan dan dikendalikan berkat kerja tim gabungan yang melibatkan Polri, TNI, BPBD, Manggala Agni, serta masyarakat.

Brigjen Pol Auliansyah Lubis, Karobinops Stamaops Polri, menyampaikan data itu dalam konferensi pers di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, Minggu (23/8). Ia menambahkan bahwa puluhan ribu personel disiagakan, sementara helikopter dan drone dikerahkan untuk mempercepat upaya pemadaman.

“Total luasan lahan terbakar secara nasional tercatat ada 64.341 hektare. Jadi berkat kerja keras dari tim gabungan Polri, TNI, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat di lapangan, sebesar 39.959 hektare atau 62 persen dari total area terbakar telah berhasil dipadamkan dan dikendalikan,” kata Auliansyah.

Deteksi Titik Panas dan Respons Cepat

Data hotspot dan titik api bersifat dinamis, sehingga pemantauan tidak pernah dihentikan. Pada 22 Agustus, sensor satelit mendeteksi 48.656 hotspot secara nasional. Setelah diverifikasi di darat, 7.872 di antaranya dikonfirmasi sebagai titik api aktif—sekitar 16,17 persen dari total deteksi.

“Dari tanggal 22 yang lalu, ada 48.656 hotspot yang terdeteksi secara nasional dan hasil verifikasi darat mengonfirmasi adanya 7.872 titik api yang aktif. Jadi lebih kurang dari seluruh hotspot tadi sekitar 16,17 persen,” ujarnya.

Kalimantan Barat menempati posisi teratas dengan sekitar 2.849 titik api. Disusul Riau (1.201 titik), Sumatera Selatan (1.105 titik), Kalimantan Selatan (738 titik), dan Kalimantan Tengah (674 titik).

Untuk mempercepat penanganan, Polri menerapkan mekanisme respons cepat. Petugas ditargetkan tiba di lokasi dalam waktu satu hingga dua jam setelah hotspot terdeteksi melalui satelit atau laporan warga. Setelah informasi diterima, personel bersama pemangku kepentingan terkait langsung melakukan verifikasi lapangan. Apabila titik panas terbukti merupakan kebakaran aktif, pemadaman dan pendinginan segera dilaksanakan agar api tidak meluas.

“Jadi anggota atau personel Polri bersama dengan stakeholder terkait, dengan TNI, dengan BPBD dan lain sebagainya, coba mengecek ke titik api yang termonitor dari hotspot atau melalui drone yang sudah kita siapkan,” tutur Auliansyah.