Rp 218 M untuk Pulihkan Sungai Padang Pariaman, Andre Rosiade Dorong Percepatan

Andre Rosiade Desak Percepatan Pemulihan Sungai Padang Pariaman Senilai Rp 218 Miliar

Kabarnusantaraku.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menegaskan bahwa normalisasi sungai di Kabupaten Padang Pariaman merupakan prioritas utama dalam pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat. Program bernilai sekitar Rp 218 miliar itu dijadwalkan mulai dikerjakan pada November 2026.

Peninjauan Lapangan di Kecamatan 2 X 11 Kayutanam

Pernyataan tersebut disampaikan Andre ketika meninjau lokasi Jembatan Anduriang di Nagari Anduriang, Nagari Anduring, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam, Padang Pariaman, pada Jumat (21/8). Turut mendampingi dalam kunjungan itu Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Reski Wahyudi, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Elsa Putra Friandi, Kepala Balai Cipta Karya Sumbar Maria Doeini Isa, serta Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumbar Endarmy.

“Untuk normalisasi sepanjang sungai ini, Rp 218 miliar dari Balai Wilayah Sungai. Kita mulai kerjakan akhir bulan ini. November 2026, bapak-bapak akan bisa melihat normalisasi dimulai. Banyak alat berat akan bekerja di sini,” kata Andre.

Menurut Andre, pekerjaan normalisasi tidak sekadar memperbaiki kondisi aliran sungai, melainkan juga menjadi langkah strategis untuk menekan risiko banjir serta melindungi infrastruktur yang tersebar di sepanjang bantaran.

Isu Terputusnya Akses Jalan di Pasia Laweh

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Padang Pariaman John Kennedi Azis mengangkat persoalan mendesak lainnya: hilangnya akses jalan di kawasan Pasia Laweh akibat tergerus banjir. Jalan yang semula berada di pinggir tebing kini lenyap, sehingga masyarakat kehilangan jalur transportasi.

“Di Pasia Laweh, akibat banjir, jalan yang biasanya di pinggir tebing itu habis. Sekarang jalan terputus dan tidak ada jalan,” ujar John.

Pemerintah daerah telah mengidentifikasi dua opsi penanganan. Opsi pertama adalah membangun trase jalan baru, meskipun perolehan lahan untuk keperluan itu tidak mudah. Opsi kedua mengarahkan kembali aliran sungai ke jalur aslinya sehingga akses jalan dapat dipulihkan secara alami.

“Yang pertama, kita bikin trase baru, tetapi memang sulit juga untuk mencari tanahnya. Yang kedua, kita alihkan kembali sungainya seperti ini, kita alihkan kembali sungainya ke tempat semula,” katanya.

John meminta BWS Sumatera V melakukan survei langsung terhadap kondisi kawasan tersebut guna menentukan solusi teknis yang paling tepat. Ia menekankan urgensi penanganan karena warga terdampak saat ini benar-benar terisolasi dari akses jalan.

Sinergi Program Sungai dan Infrastruktur Jalan

Andre menilai bahwa penanganan sungai dan pemulihan akses jalan harus dijalankan secara terpadu. Ia mendorong agar kebutuhan jalan baru di kawasan terdampak disinergikan dengan program penanganan sungai serta infrastruktur pascabencana secara keseluruhan.

“Jadi sekali pukulan, November ini selesai,” ujar Andre.

Komitmen Anggaran Pusat Rp 19 Triliun untuk Sumatera Barat

Andre menegaskan bahwa program normalisasi sungai di Padang Pariaman merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur Sumatera Barat pascabencana. Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 19 triliun yang akan dilaksanakan secara bertahap pada periode 2025 hingga 2027.

Dari alokasi tersebut, sejumlah sungai dan infrastruktur vital di berbagai daerah akan ditangani secara simultan.

“Sumatera Barat, 25 sungai insya Allah akan diselesaikan 11 bulan. Inilah komitmen bahwa pemerintah pusat serius, pemerintah Presiden Prabowo serius untuk membangun kembali Sumatera Barat,” katanya.

Progres Pembangunan Jembatan di Padang Pariaman

Di luar normalisasi sungai, Andre memastikan bahwa pembangunan sejumlah jembatan di Padang Pariaman terus dikawal secara ketat. Jembatan Anduriang telah masuk dalam pagu indikatif dan ditargetkan dilelang pada Januari 2027. Pekerjaan fisik konstruksi diharapkan dimulai Februari 2027 dengan anggaran sekitar Rp 47 miliar bersumber dari APBN.

Sementara itu, Jembatan Kayu Gadang Sikabu memperoleh dukungan anggaran Rp 47,5 miliar melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) 2026. Pekerjaan konstruksi ditargetkan dapat dimulai pada akhir 2026 setelah seluruh proses administrasi dan penganggaran rampung.

Andre menegaskan bahwa pembangunan jembatan, normalisasi sungai, dan pemulihan akses jalan harus berjalan beriringan agar penanganan pascabencana memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Jembatan Anduriang awak bangun Februari 2027, normalisasi sungai awak mulai November 2026, lalu Jembatan Sikabu awak mulai mungkin November 2026. Ini”