Wamenhan AS Jamin Overflight Access tak Ganggu Kedaulatan Indonesia

Colby Pastikan Akses Lintas Udara AS Tidak Mengganggu Kedaulatan Indonesia

Kabarnusantaraku.com – Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Elbridge Colby, saat ini sedang melakukan kunjungan kerja ke wilayah Asia Tenggara. Dalam kesempatan tersebut, pejabat tinggi Pentagon ini memberikan tanggapan atas berbagai pertanyaan serta menguraikan posisi Washington dan kebijakan pertahanan yang diterapkan di kawasan. Salah satu topik yang dibahas secara rinci adalah mengenai izin terbang pesawat tempur Amerika Serikat di Indonesia, yang telah dicantumkan dalam kerangka kerja sama pertahanan Major Defence Cooperation Partnership atau MDCP.

Menurut Colby, pemberian izin tersebut tidak serta-merta berarti meremehkan kedaulatan Indonesia. Ia menegaskan bahwa Washington berusaha menciptakan keseimbangan kekuatan regional tanpa mengganggu hak-hak berdaulat negara-negara setempat.

Kami berupaya menghadirkan perimbangan kekuatan di kawasan, tapi, kami tidak akan mengesampingkan atau menganggu kedaulatan Indonesia. Kita justru ingin memperkuatnya, dan ini adalah dasar dari hubungan pragmatis yang tengah kita bangun sekarang.

Penjelasan tersebut disampaikan Colby dalam sesi briefing pers untuk kawasan Asia-Pasifik yang berlangsung pada hari Kamis, 13 Agustus. Ia juga menekankan bahwa Amerika Serikat tidak bertujuan memperluas wilayah kekuasaannya. Sebaliknya, kehadiran AS di kawasan ini didasari oleh prinsip “Peace Through Strength” yang menjadi fondasi Kementerian Pertahanan Amerika.

Kami tidak datang, lalu sekedar menuding. Tapi kami menjelaskan, ada hal-hal yang perlu kita kerjakan bersama untuk menjaga perimbangan kekuatan, dan perspektif peace through strength.

Colby menambahkan bahwa kepentingan strategis AS di kawasan adalah memastikan negara-negara seperti Filipina, Thailand, dan Indonesia memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri sendiri. Ia menyatakan bahwa negara-negara tersebut merupakan kekuatan yang mampu menjaga keutuhan wilayahnya, dan kehadiran Amerika justru bukan merupakan ancaman bagi stabilitas kawasan.

Saya tekankan, mereka adalah negara-negara kuat yang mampu mempertahankan kedaulatannya, keutuhannya, dan kami bukan ancaman keutuhan kawasan itu.

Menutup pernyataannya, Colby menyebutkan bahwa banyak negara kawasan mengakui pentingnya kehadiran Amerika. Menurutnya, tanpa dukungan Washington, keseimbangan kekuatan di kawasan akan sulit tercapai.

Maka, saya juga sering dengar dari negara-negara kawasan, ‘Ada kehadiran AS yang kuat’, karena tanpa hal itu, tanpa kehadiran AS, anda tidak mendapat perimbangan kekuatan.

Proses Perundingan Overflight Access

Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, menguraikan bahwa pembahasan mengenai permintaan akses lintas udara dari Amerika Serikat bermula dari pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan AS. Pertemuan tersebut diselenggarakan dalam sela-sela acara ADMM Plus 2025 di Kuala Lumpur.

Pada kesempatan itu, pihak Amerika menyampaikan dukungannya terhadap pembangunan pertahanan Indonesia. Selain itu, Washington juga mengajukan kemungkinan pesawat-pesawatnya melintasi wilayah Indonesia untuk keperluan mendesak. Sjafrie menirukan permintaan tersebut dengan kata-kata sebagai berikut.

Pak Menhan, boleh enggak Amerika itu melintas wilayah Indonesia apabila kami ingin melintas untuk keperluan-keperluan tertentu yang mendesak? Akan tetapi kami akan ikuti peraturan yang Anda keluarkan.

Sjafrie tidak serta-merta menyetujui permintaan tersebut karena ia perlu melaporkannya terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Panglima Tertinggi TNI. Ia menjelaskan kepada rekan sejawatnya bahwa meskipun ada harapan positif, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.

Jadi saya jawab Pak Menteri, walaupun ada harapan, tapi saya akan lapor kepada Presiden saya, karena dia adalah Panglima Tertinggi dari Tentara Nasional Indonesia.

Pembahasan lebih lanjut terjadi pada bulan Februari 2026. Saat itu, Amerika Serikat mengirimkan seorang special assistant yang membawa surat beserta usulan mengenai akses lintas udara. Hasil perundingan tersebut kemudian dituangkan ke dalam sebuah Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani selama kunjungan resmi Sjafrie ke Amerika Serikat.

Sjafrie menjelaskan bahwa LoI tersebut memuat beberapa prinsip penting. Pertama, penghormatan terhadap integritas dan kedaulatan teritorial Indonesia. Kedua, diperlukan mekanisme serta standing operating procedures jika kedua belah pihak menyetujui akses tersebut. Ketiga, konsistensi dengan hukum yang berlaku di masing-masing negara.

Letter of Intent itu yang pertama adalah menghormati integritas dan kedaulatan teritorial. Yang kedua, diperlukan mekanisme dan standing operating procedures kalau kita setuju. Dan konsisten dengan hukum dari masing-masing negara.

Menteri Sjafrie menegaskan bahwa LoI bukanlah komitmen mutlak dari Indonesia untuk memberikan akses lintas udara kepada Amerika Serikat. Keputusan akhir tetap harus mempertimbangkan konstitusi, hukum nasional, kedaulatan, serta kepentingan negara. Ia menekankan perbedaan mendasar antara LoI dengan Letter of Commitment.

Ini adalah Letter of Intent. Bukan Letter of Commitment. Jadi kami tidak bikin komitmen apa-apa dengan Amerika Serikat dalam hal udara. Tidak. Kami mempertahankan konstitusi dan kami mempertahankan kita punya kepentingan nasional.