WN Nigeria Langgar Izin Tinggal, Kabur ke Hutan saat Hendak Ditangkap di Bali

Lari ke Kebun Warga, Pria Nigeria di Bali Ditangkap Setelah Overstay Sejak 2018

Kabarnusantaraku.com – Kejar-kejaran singkat antara aparat imigrasi dan seorang pria Nigeria terjadi di kawasan perkebunan milik warga di Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Bali, pada Rabu (26/8). Maduabuchi John Ndummadu, warga negara Nigeria, akhirnya berhasil diringkus setelah berlari dari rumah kontrakan tempatnya tinggal ketika petugas meminta ia menunjukkan dokumen perjalanan. Penangkapan ini mengungkap fakta bahwa ia telah tinggal di Indonesia secara ilegal selama hampir satu dekade.

Modus Pelarian dan Penangkapan

Tim gabungan yang terdiri dari petugas Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Tabanan, anggota kepolisian setempat, serta pecalang (petugas keamanan desa adat Bali) mendatangi sebuah rumah sewaan di Perumahan Graha Kita, Desa Bantas. Saat tiba di lokasi, mereka mendapati Ndummadu masih berada di dalam ruangan. Namun, alih-alih kooperatif, pria tersebut memilih melarikan diri begitu diminta mengambil paspornya.

“Saat petugas meminta yang bersangkutan untuk mengambil paspor, WNA tersebut justru melarikan diri menuju area perkebunan warga,” ujar Merry Yolanda Baransano, Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Tabanan, dalam keterangan yang diterima pada Selasa (1/9).

Pengejaran berlangsung di lahan perkebunan sekitar kompleks perumahan tersebut. Berkat koordinasi cepat antara imigrasi, kepolisian, dan pecalang, Ndummadu berhasil ditangkap tidak lama setelah ia berlari masuk ke area kebun warga.

Detail Pelanggaran: Overstay Hampir Sepuluh Tahun

Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan bahwa status keimigrasian Ndummadu telah kedaluwarsa sejak lama. Ia semula memegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK) dengan Indeks Visa 211 berdurasi 30 hari. Masa berlaku izin tersebut berakhir pada 28 Februari 2018. Artinya, hingga saat penangkapan pada Agustus 2025, ia telah melewati batas waktu tinggal legal selama kurang lebih tujuh tahun.

Selain itu, paspor Nigeria yang ia bawa juga sudah tidak berlaku sejak 30 Maret 2022. Kondisi dokumen yang kedaluwarsa secara bersamaan memperumit proses administrasi keimigrasian dan memperkuat indikasi bahwa yang bersangkutan tidak berniat memperpanjang statusnya secara sah.

Dasar Hukum dan Sanksi yang Dikenakan

Perilaku Ndummadu dikualifikasikan sebagai pelanggaran Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang masih berlaku dan tidak melakukan kegiatan di luar ketentuan yang diizinkan.

Sebagai konsekuensi hukum, ia dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi dan penangkalan. Deportasi berarti ia akan dipulangkan ke negara asalnya, sementara penangkalan melarangnya memasuki kembali wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu. Setelah proses administrasi selesai, Ndummadu diserahterimakan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar untuk ditahan di ruang detensi hingga deportasi dilaksanakan.

“Penempatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses penanganan keimigrasian sebelum pelaksanaan deportasi ke negara asal yang bersangkutan,” jelas Merry.

Konteks: Tantangan Pengawasan Imigrasi di Bali

Bali selama ini menjadi salah satu destinasi favorit bagi warga negara asing dari berbagai belahan dunia, mulai dari turis singkat hingga ekspatriat yang menetap jangka panjang. Volume kedatangan yang tinggi membuat pengawasan keimigrasian menjadi tantangan tersendiri bagi aparat di lapangan. Kasus overstay seperti yang dialami Ndummadu bukan hal langka; banyak warga asing yang awalnya datang sebagai wisatawan namun kemudian menetap tanpa memperpanjang izin, bekerja di sektor informal, atau sekadar tidak memperbarui dokumen karena kelalaian.

Kehadiran pecalang dalam operasi penangkapan ini mencerminkan pendekatan khas Bali yang mengintegrasikan struktur keamanan desa adat ke dalam penegakan hukum. Kolaborasi lintas instansi semacam ini mempercepat proses penangkapan dan meminimalkan risiko pelarian lebih jauh.

Proses deportasi dari Rudenim Denpasar umumnya melibatkan koordinasi dengan kedutaan atau konsulat negara asal untuk memastikan penerbitan dokumen perjalanan pengganti, mengingat paspor Ndummadu sudah tidak berlaku. Tanpa dokumen yang sah, pemulangan tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, masa detensi bisa berlangsung beberapa minggu hingga beberapa bulan tergantung pada respons pihak kedutaan Nigeria di Jakarta.

Kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh warga negara asing yang berada di Indonesia bahwa kepatuhan terhadap aturan keimigrasian bukan sekadar formalitas administratif. Overstay, meskipun sering dianggap sepele, dapat berujung pada penahanan, deportasi, dan larangan masuk kembali ke Indonesia yang berdampak langsung pada rencana perjalanan maupun pekerjaan di masa mendatang.