Latest Program: Petani Minta Penurunan Harga Sawit Melalui Kebijakan B50
Latest Program – Dalam upaya mencapai kemandirian energi, Pemerintah Indonesia sedang menggodok kebijakan B50, yang mensyaratkan penggunaan bahan bakar biodiesel 50 persen. Namun, perusahaan-perusahaan pengusaha sawit seperti Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) dan Koalisi Transisi Bersih meminta pemerintah tidak terburu-buru menerapkan latest program ini tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap petani. Mereka menekankan pentingnya pendekatan yang lebih fleksibel, seperti flexi blending, dengan B30 sebagai batas awal. Peningkatan ke B40 atau B50, menurut para pelaku usaha, bisa dilakukan secara bertahap berdasarkan dinamika produksi minyak kelapa sawit (CPO), harga minyak dunia, dan kemampuan negara dalam membiayai kebijakan tersebut.
Permintaan Petani untuk Penyesuaian Kebijakan
Menurut Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, kebijakan B50 jika diterapkan secara langsung akan menambah beban biaya produksi petani. “Latest program ini tidak boleh membuat petani mengalami defisit, karena kebijakan yang baik harus memberikan manfaat kepada semua pihak, termasuk produsen,” ujarnya dalam pernyataan terbaru. Darto menambahkan, penurunan harga TBS (tanah bakar sawit) akibat B50 bisa berujung pada penurunan pendapatan petani yang sudah terkena kenaikan biaya input seperti pupuk, bahan bakar, dan upah tenaga kerja.
“Kami tidak menolak latest program biodiesel, tetapi kami khawatir jika biaya kebijakan ini terus dibebankan kepada petani, maka kita akan mengalami transisi yang tidak seimbang dan tidak berkelanjutan,” jelas Darto.
Menurut Darto, saat ini petani sawit menghadapi tekanan ganda. Selain kenaikan biaya produksi, ada juga kenaikan harga CPO yang dijual ke luar negeri, sehingga mengurangi nilai pasar yang diterima oleh petani. Jika B50 diterapkan tanpa adanya peningkatan produktivitas, dampaknya bisa terasa di berbagai sektor. Data menunjukkan bahwa kebijakan ini bisa menguras dana melalui defisit Dana Sawit BPDP hingga mencapai Rp 28 triliun dalam 10 tahun, serta mengurangi pendapatan negara dari pajak dan pungutan sebesar Rp 620 triliun.
Kebijakan B50 dan Isu Keberlanjutan
Menurut peneliti dari Traction Energy Asia, Yayan Satyakti, kebijakan B50 yang dipaksakan tanpa peningkatan efisiensi produksi akan memberikan beban multidimensi. “Latest program ini bisa memicu ekspansi lahan hampir dua kali lipat dan utang karbon yang berlangsung lebih dari satu abad,” kata Yayan. Ia menyarankan bahwa B50 bisa dijalankan secara bertahap, dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan peningkatan penggunaan limbah sebagai bahan baku.
“Jika pemerintah terburu-buru menerapkan latest program B50 tanpa ada pengaturan yang matang, maka petani akan terus terpuruk, dan keberlanjutan lingkungan juga bisa terancam,” tambah Yayan.
Yayan menjelaskan, ekspansi lahan baru seluas 3,22 juta hektar akan meningkatkan konflik lahan antara petani dan masyarakat. Selain itu, kebijakan B50 bisa meningkatkan biaya produksi petani karena kebutuhan CPO yang tinggi. Untuk menghindari ini, ia menyarankan pemerintah memberikan ruang bagi pertanian sawit untuk menyesuaikan diri melalui peningkatan efisiensi dan teknologi.
Dalam latest program B50, kenaikan pungutan ekspor CPO menjadi 12,5 persen juga dinilai akan berdampak langsung pada harga TBS. Harga TBS tergantung pada harga CPO setelah dikurangi berbagai pungutan dan biaya transportasi. Jika harga CPO global tinggi, petani tetap mendapat nilai pasar yang kurang adil karena kebijakan ini. Oleh karena itu, para petani menekankan perlunya revisi terhadap formula HIP Biodiesel dan cara penetapan harga CPO yang lebih rasional.
Para pelaku usaha sawit berharap pemerintah mempertimbangkan latest program B50 sebagai alat untuk mencapai keberlanjutan, tetapi dengan pendekatan yang lebih terencana. Dengan perlahan menggeser target pencampuran biodiesel dari B30 ke B50, sektor pertanian bisa terus berkembang tanpa mengorbankan kesejahteraan petani. Ini juga memberi waktu untuk mengembangkan teknologi dan inovasi yang bisa meningkatkan efisiensi produksi, sehingga biaya kebijakan tidak terlalu berat bagi para petani.
