Banggar DPR: Efisiensi MBG Berpotensi Turunkan Defisit APBN 2026
Main Agenda – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyebutkan bahwa efisiensi pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi main agenda dalam upaya menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2026. Ketua Banggar, Said Abdullah, menekankan bahwa penurunan defisit tidak hanya bergantung pada realisasi pendapatan tetapi juga pada penghematan belanja. Ia menyoroti bahwa proyeksi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang mencapai 255,5 triliun rupiah menjadi main agenda pengawasan, terutama dalam menilai kinerja program pemerintah.
Faktor Pendorong Defisit APBN 2026
Dalam wawancara dengan media, Said Abdullah menyatakan bahwa defisit APBN 2026 diperkirakan sebesar 2,85% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini sebenarnya lebih rendah dari proyeksi awal sebesar 2,91% PDB, tetapi masih mengandung risiko tergantung pada efisiensi MBG. “Defisit bisa turun jika efisiensi MBG optimal, karena program ini memakan anggaran besar,” jelas Said, Selasa (7/7).
“Jika defisit bisa lebih rendah dari 2,85 persen, maka hal itu bergantung pada beberapa faktor, seperti efisiensi MBG dan pembiayaan. Jika ada utang yang tidak dilaksanakan, defisit pasti akan turun,” ujarnya.
Menurutnya, pengelolaan MBG yang kurang efisien bisa memperbesar defisit. Program ini diperkirakan menelan anggaran hingga 115 triliun rupiah dalam tahun 2026, sehingga perlu dipastikan penggunaannya tidak terbuang sia-sia. “Dalam main agenda Banggar, kunci utamanya adalah memastikan MBG tidak hanya menghabiskan anggaran tetapi juga memberikan manfaat optimal,” tegas Said.
Peningkatan SiLPA dan Dampaknya
Peningkatan SiLPA menjadi main agenda Banggar karena menunjukkan adanya anggaran yang belum termanfaatkan secara efektif. SiLPA tahun 2026 mencapai 255,5 triliun rupiah, jauh lebih tinggi dibandingkan 73 triliun rupiah pada 2025. Hal ini berpotensi menambah beban belanja negara dan mengurangi fleksibilitas pengelolaan anggaran.
“SiLPA yang tinggi hingga 255,5 triliun rupiah adalah fokus utama Banggar, bukan isu SAL. Angka ini seharusnya dimanfaatkan secara tepat sesuai rencana,” tambah Said.
Said Abdullah menambahkan bahwa peningkatan SiLPA juga dipengaruhi oleh perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) menjadi US$83 per barel. Meski nilai tukar rupiah tetap stabil di Rp16.500 per dolar AS, perubahan ICP menyebabkan defisit APBN naik 0,17 persen PDB atau 44,3 triliun rupiah. “Pemerintah harus memastikan main agenda efisiensi anggaran tetap diprioritaskan,” pungkasnya.
Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan anggaran, Banggar mengingatkan pemerintah untuk memantau secara berkala realisasi program-program besar seperti MBG. Pada 2025, defisit APBN tercatat 2,81% PDB, lebih rendah dari proyeksi awal 2,91%. Namun, Said Abdullah menyatakan bahwa kinerja tahun 2026 harus lebih baik lagi untuk menjaga stabilitas keuangan negara. “Kami berharap pemerintah terus berupaya memastikan defisit tahun ini tidak melebihi 2,85%,” tambahnya.
