MLFF Kembali Diperkenalkan, Asosiasi Peringatkan Risiko Gagal Bayar
Key Discussion – Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengumumkan kembali pelaksanaan uji coba sistem pembayaran otomatis Multi Lane Free Flow (MLFF) pada tahun ini. Meski pemerintah menilai teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi dan mengurangi hambatan penggunaan jalan tol, Asosiasi Jalan Tol Indonesia mengungkapkan kekhawatiran terkait potensi risiko gagal bayar yang mungkin terjadi. Kepala BPJT, Ni Komang Rasminiati, menjelaskan bahwa MLFF telah diuji coba selama enam tahun sejak perjanjian kerja sama (PKS) ditandatangani dengan Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai Badan Usaha Pelayanan (BUP).
“Proses uji coba MLFF akan dilanjutkan sebagai langkah untuk memastikan kelayakan teknis dan operasionalnya di lingkungan jalan tol Indonesia,” ujar Ni Komang dalam Rapat Komisi V DPR, Kamis (9/7).
Dalam diskusi utama, BPJT menegaskan bahwa kontrak dengan perusahaan asal Hungaria tetap berlaku, meski beberapa aspek perlu diperbaiki. Sebelumnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan uji coba kembali MLFF untuk memenuhi standar keamanan dan ketepatan sistem pembayaran otomatis. BPJT menilai ini sebagai langkah strategis untuk mengembangkan infrastruktur transportasi nasional.
Perlawanan dari Pengelola Jalan Tol
Kristianto, Pjs Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia, menekankan bahwa Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) secara prinsip menentang adopsi MLFF. Menurutnya, sistem ini berisiko mengurangi kontrol BUJT dalam pengumpulan tarif dan memicu kerugian finansial. “Key Discussion menyoroti bahwa hak pengumpulan tarif tol akan berpindah dari BUJT ke BUP, sehingga investor bisa mengalami masalah likuiditas,” kata Kristianto.
“Jika MLFF diterapkan, BUJT akan kehilangan kebebasan dalam mengelola pendapatan tarif, yang biasanya menjadi jaminan utama bagi perbankan,” tambahnya.
Kristianto menjelaskan bahwa penggunaan MLFF mengubah cara distribusi pendapatan. Saat ini, BUJT memiliki kebebasan penuh dalam mengumpulkan tarif, tetapi sistem baru akan mengalihkan kewenangan tersebut ke RITS. Hal ini berdampak pada stabilitas keuangan BUJT, yang menjadi fondasi utama dalam pembayaran utang dan investasi jangka panjang.
Ketepatan Sistem dan Kritik Teknis
Dalam diskusi utama, Asosiasi Jalan Tol Indonesia juga mengkritik tingkat akurasi MLFF. Sistem berbasis Global Navigation Satellite System (GNSS) hanya mencapai keakuratan 94 persen, sedangkan metode pengumpulan tarif konvensional mencapai tingkat kejelasan hampir 100 persen. “Key Discussion menyoroti bahwa selisih 6 persen dalam ketepatan sistem ini belum dijelaskan secara rinci oleh RITS,” tutur Kristianto.
“Meski MLFF mengurangi waktu tunggu pengguna, kelemahan teknisnya bisa mengakibatkan kesalahan tagihan dan gangguan operasional,” imbuhnya.
Menurut Kristianto, BUJT lebih memilih sistem lama karena sudah terbukti efektif dan minim risiko. “Key Discussion menegaskan bahwa sistem yang ada perlu dipertahankan hingga ada bukti konsisten tentang keunggulan MLFF,” pungkasnya. Dengan ketidakpastian ini, asosiasi meminta pemerintah mempertimbangkan dampak jangka panjang sebelum memutuskan adopsisi sistem baru.
Analisis Risiko dan Solusi
Key Discussion juga menyoroti bahwa MLFF memiliki potensi meningkatkan efisiensi operasional, tetapi ketergantungan pada teknologi GNSS memicu pertanyaan tentang konsistensi sistem. Kristianto menyarankan adanya mekanisme penyesuaian kebijakan untuk meminimalkan risiko gagal bayar, seperti integrasi sistem pengumpulan tarif dengan teknologi pendukung lainnya. “Key Discussion menekankan perlunya harmonisasi antara teknologi dan kebijakan finansial agar tidak ada konflik di antara pihak-pihak terkait,” jelasnya.
“Kami mengusulkan perbaikan di bidang teknis dan keuangan sebelum MLFF benar-benar diimplementasikan secara menyeluruh,” tambah Kristianto.
Dalam diskusi utama, BPJT mengakui pentingnya kritik dari asosiasi dan berencana melakukan evaluasi terhadap sistem MLFF. Hal ini melibatkan analisis data historis dari uji coba sebelumnya serta dialog dengan stakeholder terkait. “Key Discussion menyiratkan bahwa keberhasilan MLFF bergantung pada transparansi dan kesiapan sistem,” kata Ni Komang.
Peran Pemerintah dan Kebutuhan Penyesuaian
Key Discussion menunjukkan bahwa pemerintah masih optimis dengan MLFF sebagai bagian dari upaya modernisasi jalan tol. Namun, untuk mencapai hasil maksimal, perlu adanya penyesuaian kebijakan antara BPJT dan BUJT. “Proses ini menuntut kerja sama yang lebih erat antara pemerintah dan pengelola jalan tol,” jelas Ni Komang.
“MLFF bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang manajemen keuangan dan kepastian hukum yang jelas,” tambahnya.
Dalam diskusi utama, BPJT mengungkapkan rencana untuk mempercepat adopsisi MLFF melalui pengujian lebih luas. Hal ini diharapkan mampu mengurangi kecurigaan stakeholder dan membuka peluang kolaborasi antara pemerintah, BUP, dan BUJT. “Key Discussion menegaskan bahwa keberhasilan MLFF akan menjadi tolak ukur kesiapan Indonesia dalam mengelola jalan tol secara lebih efektif,” pungkas Ni Komang.
