Prabowo Ajukan New Policy: TNI-Polri Awasi MBG Tanpa Setoran
New Policy – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan New Policy dalam acara resmi di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada hari Jumat, 10 Juli. Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap program Manajemen Bantuan Gotong Royong (MBG), yang bertujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah sosial. New Policy ini dirancang untuk mencegah praktik korupsi, menjamin transparansi, dan mengembangkan sistem pengawasan yang lebih efektif melalui keterlibatan aktif TNI dan Polri.
Konteks dan Tujuan New Policy
MBG, yang telah diterapkan di beberapa daerah sejak beberapa tahun terakhir, menghadapi tantangan terkait akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Prabowo menyoroti bahwa keberhasilan program ini bergantung pada pengawasan yang ketat, terutama dari lembaga penegak hukum. Dalam New Policy, ia mengajukan perubahan pola kerja yang sebelumnya mengandalkan pelaporan setoran dari oknum-oknum tertentu. “Kita tidak boleh biarkan MBG menjadi sarana keuntungan pribadi,” tegas Prabowo, menegaskan bahwa tugas utama TNI dan Polri adalah memastikan program berjalan sesuai prinsip transparansi dan keadilan.
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan pesan bahwa pemeriksaan terhadap MBG harus dilakukan secara profesional dan berdasarkan bukti, bukan sekadar untuk memperoleh uang suap. “Jangan manggil-manggil mau ngerjain, jangan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Manggil-manggil minta setoran,” ujarnya, menyoroti bahwa praktik pungutan tidak resmi bisa merusak reputasi program yang seharusnya menjadi kebaikan bagi rakyat.
Strategi Pengawasan dalam New Policy
Prabowo menyarankan bahwa institusi TNI dan Polri perlu melakukan pemeriksaan yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa setiap tingkatan, mulai dari Dandim hingga Kapolsek, memiliki peran penting dalam menjaga integritas MBG. “Jangan lupa, TNI dan Polri adalah mitra yang diharapkan memberikan kepercayaan kepada rakyat,” imbuhnya. New Policy ini diharapkan bisa mencegah penyimpangan yang terjadi dalam proses pengelolaan bantuan gotong royong, termasuk penggunaan dana yang tidak sesuai kebutuhan.
Menurut Prabowo, New Policy juga melibatkan peran masyarakat secara aktif. “Rakyat awasi ya! Rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat punya gadget,” tambahnya, menyebutkan bahwa akses teknologi semakin memudahkan masyarakat untuk melaporkan kecurangan atau pelanggaran. Ia berharap adanya kolaborasi antara kepolisian, TNI, dan masyarakat dapat membentuk sistem pengawasan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Dalam konteks New Policy, Prabowo menekankan bahwa keberhasilan MBG harus diukur berdasarkan kualitas hasil, bukan hanya kuantitas keuntungan pribadi. Ia menyinggung bahwa beberapa kebijakan sebelumnya terkesan tidak adil karena pihak tertentu mencari keuntungan dalam pemeriksaan program. “New Policy ini adalah langkah awal untuk memastikan bahwa semua pihak bertanggung jawab,” jelasnya, menambahkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan visi Indonesia yang lebih bersih dan transparan.
Prabowo juga meminta TNI dan Polri untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam pengawasan MBG. Dengan menggandeng masyarakat melalui media sosial dan platform digital, ia yakin kebijakan baru ini bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi pengelolaan program sosial. New Policy ini, katanya, merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk membangun pemerintahan yang lebih akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.
Dengan adanya New Policy, Prabowo berharap masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga menjadi bagian dari sistem pengawasan. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan MBG akan tergantung pada keterlibatan aktif semua pihak, termasuk lembaga keamanan dan masyarakat. “Jika New Policy ini diterapkan dengan baik, Indonesia akan menjadi lebih baik,” tuturnya, menegaskan bahwa perubahan pola kerja adalah kunci untuk menjamin keberlanjutan program yang memberdayakan rakyat.
