Prabowo: Key Strategy untuk Mencegah Penjualan BUMN Strategis ke Asing
Upaya Menguatkan Kemandirian Industri Nasional
Key Strategy – Dalam acara peresmian lima bendungan di Lombok Barat, Jumat (10/7), Prabowo Subianto membahas strategi pemerintahan masa jabatannya, khususnya terkait kebijakan penjualan saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menyatakan bahwa ada rencana yang diusulkan untuk menjual sejumlah BUMN strategis kepada investor asing, namun rencana tersebut akhirnya dihentikan. Prabowo menekankan bahwa BUMN strategis seperti industri pertahanan, PT PAL, PT Pindad, dan PTDI harus tetap berada di bawah kontrol pemerintah untuk memastikan kestabilan ekonomi nasional.
“Banyak sekali perusahaan yang seolah-olah tadinya mau dijual ke asing. Saya larang! Tadinya industri pertahanan mau dijual, PT PAL mau dijual, PT Pindad mau dijual, PTDI dibunuh, mau dijual, kita bangkitkan,” ujar Prabowo dalam sambutannya.
Menurutnya, penjualan BUMN strategis ke asing berisiko mengurangi pengaruh pemerintah dalam sektor vital yang mendukung pertahanan dan kebutuhan dasar rakyat. Ia menyatakan bahwa strategi ini adalah bagian dari upaya memperkuat kemandirian bangsa dan mencegah dominasi eksternal dalam bisnis lokal.
Kebijakan Penutupan BUMN yang Tidak Efisien
Prabowo juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap jumlah BUMN yang dioperasikan saat ini. Awal menjabat, ia memperkirakan hanya ada sekitar 300 hingga 400 perusahaan BUMN, tetapi setelah dilantik, informasi yang diterima menunjukkan adanya 1.077 BUMN, termasuk anak perusahaan, cucu perusahaan, dan entitas turunan lainnya. Menurutnya, hal ini menunjukkan kebutuhan untuk melakukan evaluasi ketat terhadap efisiensi BUMN.
“Dari gaji direksi saja sampai sekarang, overhead dan gaji kita sudah bisa menghemat mendekati Rp 70 triliun,” tambah Prabowo.
Prabowo mengungkapkan bahwa Key Strategy dalam penataan BUMN melibatkan langkah-langkah seperti penutupan 240 BUMN yang dianggap bermasalah. Target berikutnya adalah menambahkan 10 BUMN lagi hingga akhir Juli 2026. Selain itu, hingga 31 Desember 2026, pemerintah berencana menutup total 800 BUMN yang tidak efisien, merugi, dan belum mampu menghasilkan keuntungan.
Langkah Strategis untuk Memperkuat Ekonomi Nasional
Key Strategy Prabowo tidak hanya fokus pada penghapusan BUMN tidak efisien, tetapi juga menekankan pentingnya memperkuat keberadaan BUMN strategis. Ia menegaskan bahwa sektor-sektor seperti pertahanan, energi, dan infrastruktur harus dijaga agar tidak tergantung pada kekuatan eksternal. Dengan menjaga kendali pemerintah, Prabowo berharap dapat menjamin konsistensi kebijakan dalam jangka panjang.
Menurut analisis Prabowo, penjualan BUMN ke asing seringkali diiringi oleh ketidakpastian dalam pengelolaan modal dan risiko kerugian yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Ia menilai bahwa Kementerian BUMN harus lebih transparan dalam mengelola aset negara dan memastikan bahwa semua keputusan berdasarkan pertimbangan kebijakan nasional, bukan hanya keuntungan jangka pendek.
Prabowo menyebut bahwa Key Strategy ini menjadi prinsip utama dalam pemerintahannya. Selain fokus pada efisiensi dan keberlanjutan, ia juga mengingatkan bahwa BUMN harus berperan sebagai penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Dengan memperbaiki kinerja BUMN dan mencegah penjualan strategis ke asing, ia optimis bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan.
“Key Strategy kita adalah menjaga BUMN strategis agar tetap mampu berkontribusi pada perekonomian nasional, bukan hanya menjadi laba-laba kecil untuk investor asing,” tutur Prabowo.
Ia menambahkan bahwa langkah penutupan BUMN yang tidak efisien adalah bagian dari Key Strategy untuk menyaring perusahaan-perusahaan yang mampu memberikan nilai tambah. Dengan demikian, sumber daya negara bisa dialihkan ke sektor-sektor yang lebih berpotensi, baik dalam hal ekonomi maupun sosial.
