Kemitraan BPS dan Pemprov Bali Bantu Sukseskan New Policy Sensus Ekonomi 2026-2027
Peluncuran New Policy untuk Penguatan Data Ekonomi Bali
New Policy menjadi fokus utama dalam upaya pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026-2027. Bali, yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia, kini mendapat perhatian khusus dalam pengumpulan data perekonomian yang lebih akurat dan komprehensif. Dalam acara Penguatan Komitmen Bersama, yang berlangsung di Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Sabtu (11/7), para pemangku kebijakan menyepakati strategi kolaboratif guna mengoptimalkan pelaksanaan sensus ekonomi. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, serta Gubernur Bali, I Wayan Koster, menegaskan bahwa New Policy ini merupakan langkah penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data di masa depan.
Kemitraan Daerah dan Pemantauan Lapangan
Upaya penguatan komitmen ini dimulai dengan penambahan 3.774 petugas lapangan yang bertugas mengumpulkan informasi tentang aktivitas usaha dan rumah tangga di seluruh 12 kabupaten/kota di Bali. Hingga 11 Juli 2026, capaian pendataan mencapai 43,35 persen, menunjukkan kemajuan signifikan dalam implementasi New Policy. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa terdapat sekitar 647.337 unit usaha di provinsi tersebut, terdiri dari 1.803 usaha besar, 12.578 usaha menengah, dan 632.956 usaha mikro dan kecil. Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa New Policy ini tidak hanya mendorong keakuratan data, tetapi juga memperkuat keberlanjutan pengelolaan sumber daya ekonomi Bali.
“New Policy ini adalah bagian dari komitmen kita untuk menjadikan data ekonomi sebagai dasar pengambilan kebijakan. Tanpa data yang tepat, pembangunan daerah akan kurang arah,” ujar Amalia melalui keterangan resmi, Minggu (12/7).
Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026-2027 menjadi alat penting untuk mengidentifikasi dinamika ekonomi Bali, terutama dalam menghadapi tantangan global dan perubahan pasar. Dengan New Policy, BPS dan Pemprov Bali berharap dapat mempercepat proses pendataan, mengurangi kesalahan statistik, serta mengintegrasikan data lapangan dengan sistem informasi yang lebih modern.
Gubernur Bali, I Wayan Koster, menambahkan bahwa New Policy ini juga melibatkan partisipasi aktif dari berbagai stakeholder, termasuk akademisi, perusahaan, dan masyarakat. “New Policy tidak hanya berupa kebijakan teknis, tetapi juga komitmen untuk mengubah cara kita melihat potensi ekonomi Bali. Data yang dihasilkan akan menjadi acuan untuk pembangunan jangka panjang,” tuturnya. Pemprov Bali telah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan sensus, termasuk pembelian perangkat lunak pendataan digital dan pelatihan petugas di tingkat desa dan kecamatan.
Potensi Ekonomi Bali dan Peran Data Akurat
Bali memiliki potensi ekonomi yang meluas, tidak hanya dari sektor pariwisata tetapi juga industri kreatif, pertanian, kelautan, dan perdagangan. New Policy yang diusung BPS dan Pemprov Bali bertujuan untuk memastikan semua sektor tersebut tercatat secara rinci. Amalia menyebutkan bahwa data akurat tentang usaha kecil dan menengah (UKM) serta perusahaan-perusahaan besar di Bali sangat penting untuk merancang kebijakan pemerintah yang lebih inklusif. Contohnya, industri kopi dan kakao yang semakin berkembang di daerah seperti Tabanan dan Bangli memerlukan pemantauan data yang terintegrasi untuk memudahkan pemasarannya di pasar nasional maupun internasional.
Dalam pelaksanaan New Policy, BPS juga berencana menerapkan metode pendataan yang lebih efisien, seperti penggunaan teknologi geospatial dan aplikasi mobile. Kepala BPS menegaskan bahwa selain data lapangan, hasil sensus akan dipadukan dengan data administrasi dari berbagai instansi terkait, termasuk Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pariwisata. “New Policy ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan ekonomi, sehingga kita bisa melihat dampak langsung dari berbagai program pemerintah,” jelas Amalia. Dengan pendekatan kolaboratif, harapan besar ditempatkan pada kemampuan sensus untuk menjadi sumber informasi yang dapat diandalkan bagi pengambil kebijakan.
Komitmen Terhadap Kualitas Data
Sebagai bagian dari New Policy, Pemprov Bali juga melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas data yang dikumpulkan. Amalia Adininggar Widyasanti menekankan bahwa pengawasan lapangan menjadi kunci untuk memastikan hasil sensus tidak menyimpang dari standar nasional. “Kami melibatkan berbagai pihak dalam audit data, termasuk tim ahli dari BPS dan perwakilan masyarakat,” katanya. Hal ini dilakukan untuk menghindari bias atau kesalahan dalam penilaian usaha yang bisa memengaruhi kebijakan fiskal dan keuangan daerah.
Puncak acara kemitraan tersebut diakhiri dengan penancapan kayon sebagai simbol keseriusan pelaksanaan New Policy. Usai kegiatan, Amalia mengunjungi wilayah Tuban, Kabupaten Badung, untuk memastikan proses pendataan di lapangan berjalan sesuai rencana. Di sana, ia berinteraksi langsung dengan petugas dan responden, meninjau metode pengumpulan data, serta memberikan arahan untuk meningkatkan kualitas informasi. “New Policy ini harus menjadi pondasi untuk membangun ekonomi Bali yang lebih tahan banting dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Kemitraan antara BPS dan Pemprov Bali dalam New Policy ini menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan akurasi data perekonomian. Dengan pendekatan yang terstruktur, harapan besar ditempatkan pada kemampuan sensus ekonomi untuk memperkuat peran Bali sebagai pusat ekonomi yang dinamis. Data yang dihasilkan akan menjadi acuan bagi pengembangan infrastruktur, pemberdayaan UKM, serta peningkatan daya saing daerah di tingkat nasional. New Policy ini juga memberikan peluang bagi pihak swasta untuk berpartisipasi aktif dalam pemantauan kinerja sektor ekonomi, baik melalui kerja sama teknis maupun kontribusi keuangan.
