Prabowo: Ekonomi Indonesia Dikuasai Neoliberal, Bertentangan dengan UUD
Prabowo – Dalam pidatonya di acara Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) di Jakarta, Prabowo Subianto menyoroti bahwa ekonomi Indonesia selama tiga dekade terakhir telah terpengaruh oleh paham neoliberal, yang menurutnya bertentangan dengan prinsip dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ia menekankan bahwa kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan dalam beberapa tahun terakhir lebih mengutamakan liberalisasi pasar dan efisiensi modal, daripada keadilan sosial dan perlindungan rakyat. Prabowo menyatakan bahwa terlalu banyak kebijakan ekonomi yang dibuat berdasarkan prinsip neoliberal, sehingga mengabaikan hak-hak warga negara dan memperkuat ketimpangan antara masyarakat kaya dan miskin.
Paham Neoliberal dalam Ekonomi Indonesia
Menurut Prabowo, paham neoliberal mengubah cara pandang pemerintah terhadap pengelolaan ekonomi. Ia mengkritik pengurangan peran pemerintah dalam mengatur kebijakan ekonomi, seperti penghapusan subsidi dan peningkatan tarif pajak yang membebani rakyat biasa. “Kebijakan neoliberal mengakui bahwa kekayaan global hanya dipegang oleh 1 persen elite, dan klaim bahwa kekayaan akan menyebar ke bawah melalui trickle down effect,” ujar Prabowo. Namun, ia menyoroti bahwa dalam praktiknya, kebijakan ini justru memperkuat dominasi modal asing dan mengabaikan kebutuhan masyarakat yang lebih luas.
Prabowo juga menyinggung bahwa kebijakan neoliberal sering kali mengabaikan asas-asas UUD 1945, seperti keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Ia menilai bahwa sistem ekonomi yang dominan saat ini lebih mengutamakan keuntungan bisnis dan pertumbuhan kapitalistik, dibandingkan dengan upaya membangun masyarakat yang sejahtera secara merata. “Kita harus kembali ke prinsip dasar negara kita, yang menekankan peran pemerintah dalam mengatur ekonomi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya.
Tantangan dan Solusi untuk Mengembalikan Ekonomi Indonesia
Prabowo menyatakan bahwa tantangan terbesar dalam memperbaiki ekonomi Indonesia adalah ketergantungan pada kebijakan neoliberal yang telah dijalankan selama bertahun-tahun. Ia menyoroti bahwa sistem ini mengabaikan peran koperasi dan usaha kecil menengah, yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian nasional. “Kita perlu memperkuat kebijakan yang lebih inklusif, seperti pengembangan koperasi dan peningkatan daya beli masyarakat,” kata Prabowo.
Dalam pidatonya, Prabowo juga mengkritik pendekatan ekonomi yang terlalu fokus pada pasar bebas dan penghapusan regulasi. Ia menilai bahwa kebijakan ini memungkinkan korporasi besar untuk mengambil alih sumber daya alam dan industri strategis, sehingga mengurangi keterlibatan warga negara dalam pembangunan ekonomi. “Jika kita tidak menegakkan prinsip UUD 1945 dalam pengelolaan ekonomi, maka kita akan terus berada dalam perebutan kekuasaan oleh elite ekonomi,” jelasnya.
Prabowo berharap bahwa konsep ekonomi kekeluargaan dan rakyat akan kembali menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah. Ia menekankan bahwa ekonomi Indonesia harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya keuntungan ekonomi bagi kelompok tertentu. “Kita perlu mengembalikan peran pemerintah dalam memberdayakan rakyat, serta memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi mengutamakan keadilan dan kesejahteraan umum,” ujarnya.
Di sisi lain, Prabowo menyatakan bahwa negara-negara Barat mulai meninjau ulang konsep neoliberal. “Mulai dari Amerika, Inggris, hingga Eropa Barat, mereka mulai mengakui bahwa kebijakan neoliberal tidak mampu menyelesaikan masalah ketimpangan sosial,” tambah Prabowo. Namun, ia menyoroti bahwa di Indonesia, banyak orang masih mengikuti prinsip neoliberal tanpa menyadari dampak negatifnya terhadap kehidupan rakyat.
Prabowo menegaskan bahwa untuk mengembalikan arah ekonomi Indonesia, diperlukan perubahan besar dalam kebijakan pemerintah. Ia menyarankan bahwa pemerintah harus lebih aktif dalam memperluas akses ekonomi bagi rakyat, serta memastikan bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip UUD 1945. “Kita perlu menegakkan konsep ekonomi yang berkeadilan, seperti ekonomi sosialis atau ekonomi campuran, yang bisa memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat,” kata Prabowo dalam pidatonya.
