Program Terbaru Prabowo: PT DSI Kelola Devisa USD 10,5 Miliar dalam 2 Minggu
Latest Program – Dalam pembicaraan terkini, Presiden Prabowo Subianto menyoroti pencapaian signifikan dari PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang beroperasi sebagai BUMN ekspor satu pintu sejak 1 Juli 2026. Ia menyatakan bahwa dalam dua minggu pertama operasional, perusahaan ini telah berhasil mengelola devisa mencapai USD 10,5 miliar. “Dalam waktu sebulan, dua minggu berjalan, PT DSI sudah mengelola devisa lebih dari 10,5 miliar dolar. Selisih harga jual di Indonesia dan harga internasional sebelum adanya PT DSI tercatat sekitar 30 hingga 45 persen,” jelas Prabowo.
“Kita tegas, jika melanjutkan praktik ini, maka itu adalah bentuk penipuan. Jika tidak patuh, semua izin mereka akan dicabut. Saya tidak pandang bulu,” tegas Prabowo.
Keunggulan Sistem Pemantauan Devisa PT DSI
Program terbaru ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan devisa. Rosan Roeslani, CEO BPI Danantara, menjelaskan bahwa pemerintah mulai mengintegrasikan data devisa hasil ekspor (DHE) dari berbagai lembaga sejak 1 Juni 2026. Data tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta instansi lainnya yang sebelumnya belum terhubung.
“Nah, sekarang kita bisa mengumpulkan data dari berbagai sumber, lalu memasukkan ke dalam platform kami,” ujar Rosan.
Rosan menegaskan bahwa sistem ini mengakhiri keadaan silo antarinstansi yang membuat pemantauan devisa sulit. Dengan PT DSI, pemerintah mampu memantau secara harian dan membandingkan harga deklarasi dengan harga indeks secara real time. “Indeks sekarang sangat mendekati harga jual dan harga acuan, sehingga kita bisa mendeteksi selisih yang ada,” katanya.
Program terbaru ini juga bertujuan untuk mendeteksi kebiasaan under-invoicing, yakni praktik ekspor dengan nilai jual yang lebih rendah dari harga pasar. Rosan menjelaskan bahwa tahap awal implementasi fokus pada evaluasi dan penguatan pemantauan selama tiga bulan. Pada periode berikutnya, PT DSI direncanakan menjadi agen penjual tunggal untuk komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan produk ferro alloy. “Tujuannya adalah mendeteksi kebiasaan under-invoicing, dan secara sistem, kita sudah mampu memantau seluruh aktivitas ini,” tambah Rosan.
Implementasi Sistem Berjalan Lancar
Menurut Rosan, penggunaan teknologi digital dalam program ini menjadi kunci keberhasilan. “Sistem DSI dirancang untuk memudahkan proses ekspor dan mengurangi kesalahan pengisian data,” ujarnya. Ia menyebutkan bahwa platform ini memiliki kemampuan analisis real time yang memungkinkan pemantauan terhadap selisih harga dengan lebih akurat. “Dengan alat ini, kita bisa mengidentifikasi perbedaan antara harga ekspor dan harga internasional secara langsung,” lanjutnya.
Program terbaru ini juga diharapkan bisa menjadi model yang bisa diadopsi oleh BUMN lainnya. Rosan menyampaikan bahwa selama tiga bulan pertama, PT DSI akan terus meningkatkan kinerjanya dengan memperkuat kemitraan dan mengoptimalkan sistem pemantauan. “Setelah itu, kita akan mulai mengembangkan program terbaru untuk mengekspor komoditas tertentu secara lebih intensif,” katanya.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kinerja ekspor dan memastikan penggunaan dana yang lebih efisien. Prabowo juga menegaskan bahwa program terbaru ini akan menjadi prioritas dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Analisis Selisih Harga dan Dampak Ekonomi
Prabowo menjelaskan bahwa selisih harga yang tercatat sebelum adanya PT DSI berdampak signifikan pada perekonomian Indonesia. “Dengan program terbaru ini, kita bisa mengurangi kerugian yang terjadi akibat praktik ekspor yang tidak transparan,” tambahnya. Ia menyoroti pentingnya data yang akurat dalam mengelola devisa. “Setiap dolar yang terlewatkan dalam selisih harga bisa mengakibatkan kerugian miliaran rupiah,” jelas Prabowo.
Selain itu, Rosan mengatakan bahwa sistem ini juga memungkinkan pemerintah untuk mengambil keputusan lebih cepat dalam menghadapi perubahan pasar. “Dengan data yang terintegrasi, kita bisa melakukan penyesuaian harga atau kebijakan lebih efektif,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa program terbaru ini akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
Dalam rangka menyukseskan program terbaru, pemerintah juga melibatkan berbagai pihak terkait seperti pengusaha, pelaku industri, dan badan regulator. Prabowo mengatakan bahwa kolaborasi ini menjadi prinsip utama dalam mengelola devisa. “Kita perlu kerja sama yang solid antara BUMN, pemerintah, dan industri untuk mencapai hasil optimal,” jelasnya.
“Program terbaru ini adalah bagian dari langkah strategis untuk meningkatkan kualitas ekspor dan menjamin transparansi,” tutur Rosan.
