Zohran Mamdani Tak Inginkan Netanyahu: Wali Kota NYC Serukan Penangkapan Sesuai ICC
Kabarnusantaraku.com – Zohran Mamdani Tak Inginkan Netanyahu untuk memasuki wilayah New York City. Wali kota New York City, Zohran Mamdani, telah mengumumkan sikap tegasnya untuk menolak kehadiran Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di kota metropolitan tersebut. Penolakan ini ditujukan bagi kunjungan Netanyahu yang dijadwalkan menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2026 mendatang. Keputusan ini diresmikan melalui sebuah pernyataan resmi yang dipublikasikan di platform X milik Mamdani, sebagaimana tercatat pada hari Rabu, 22 Juli.
Dalam unggahan videonya, Mamdani menegaskan posisi kotanya bahwa Netanyahu tidak akan diterima. Ia juga menyatakan bahwa setiap individu yang dikategorikan sebagai penjahat perang akan menghadapi hal serupa. “Benjamin Netanyahu tidak diterima di Kota New York, begitu pula siapa pun yang merupakan penjahat perang dan masih berkeliaran bebas,” tegas Mamdani dalam videonya. Pernyataan ini mencerminkan komitmen kota terbesar di Amerika Serikat untuk mendukung keadilan internasional.
Netanyahu Dituduh Sebagai Arsitek Genosida di Gaza
Mamdani secara eksplisit menyebut Netanyahu sebagai penjahat perang yang bertanggung jawab atas genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menyoroti angka korban jiwa yang mencapai lebih dari 73 ribu orang, ditambah puluhan ribu anak-anak yang mengalami cedera parah. Selain itu, Mamdani menyoroti serangan terhadap fasilitas kesehatan vital yang menjadi tempat perlindungan bagi warga sipil.
“Ia juga bertanggung jawab atas penargetan rumah sakit neonatal dan pusat perawatan ibu melahirkan, yang merampas kesempatan hidup bahkan bagi bayi-bayi yang baru lahir. Ia menyebabkan kelaparan bagi tak terhitung banyaknya orang dengan menghalangi pengiriman makanan dan bantuan kemanusiaan. Ia juga bertanggung jawab atas penembakan yang menewaskan ratusan pekerja bantuan dan jurnalis,” ungkap Mamdani.
Menurut wali kota tersebut, PBB baru-baru ini telah mengonfirmasi bahwa anak-anak Palestina terus menjadi target pembunuhan sengaja oleh pasukan Israel. Hal ini terjadi lebih dari delapan bulan setelah deklarasi gencatan senjata. Mamdani menambahkan bahwa rakyat Amerika secara tidak langsung membiayai bom-bom yang digunakan dalam aksi pembunuhan tersebut melalui bantuan militer yang terus mengalir.
Desakan Pelaksanaan Surat Perintah ICC oleh Pemerintah Federal
Daftar pelanggaran yang dilakukan Netanyahu terus bertambah, sehingga Mahkamah Pidana Internasional (ICC) akhirnya mengeluarkan surat perintah penangkapan. Mamdani menyatakan dukungannya penuh terhadap keputusan ICC tersebut. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam menegakkan hukum internasional tanpa terkecuali.
“Seperti yang telah saya katakan, saya sependapat dengan ICC bahwa Benjamin Netanyahu harus ditangkap dan diadili atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya, sebagaimana saya juga berpendapat demikian terhadap siapa pun yang didakwa oleh ICC,” ungkapnya.
Pemerintah New York saat ini sedang meninjau berbagai jalur hukum yang tersedia untuk menentukan kemampuan kota dalam melaksanakan surat perintah penangkapan ICC jika Netanyahu tiba di sana. Mamdani mengakui bahwa meskipun kota tidak memiliki kewenangan independen untuk menegakkan perintah tersebut, pemerintah federal memiliki otoritas untuk melakukannya. Langkah ini menunjukkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan federal dalam isu internasional.
“Jelas bahwa kami tidak memiliki kewenangan hukum yang independen untuk menegakkan surat perintah tersebut. Namun, pemerintah federal memiliki kewenangan itu, dan saya menyerukan kepada mereka untuk bergabung dengan ICC dan melaksanakan surat perintah tersebut,” kata Mamdani.
Di penutup pernyataannya, Mamdani menekankan bahwa meskipun New York tidak dapat menghentikan genosida secara sendirian, kota tersebut memiliki pilihan untuk tidak memberikan kebungkaman sebagai senjata tambahan. Ia juga menyatakan kesiapan untuk meninjau semua sarana yang dimiliki demi membela kemanusiaan dan martabat seluruh umat manusia. Sikap tegas ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di dunia.
