BPK Tegaskan Peran Imigrasi dalam Menjaga Kedaulatan Negara

BPK Soroti Fungsi Strategis Keimigrasian untuk Kedaulatan Nasional

Kabarnusantaraku.com – Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Nyoman Adhi Suryadnyana, menekankan bahwa tugas keimigrasian melampaui aspek penerimaan negara bukan pajak. Dalam konteks yang lebih luas, lembaga ini berfungsi sebagai filter penting bagi kedatangan warga asing ke tanah air. Pernyataan ini disampaikan pada momen penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan terkait Laporan Keuangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung pada Senin (03/08/2026).

Lebih dari Sekadar Penerimaan Negara

Nyoman menyoroti kontribusi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mengatur arus wisatawan internasional. Menurutnya, dimensi kedaulatan negara menjadi prioritas utama, bukan hanya soal angka finansial.

“Kemenimipas telah menunjukkan bagaimana peran keimigrasian menyaring wisatawan masuk ke negara kita. Ini tidak hanya tentang PNBP, tetapi juga tentang kedaulatan negara kita, jauh lebih penting dari sekadar penerimaan.”

Posisi tersebut selaras dengan langkah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menerapkan sistem visa secara selektif dan terukur. Kemudahan masuk tetap dibuka untuk mendukung sektor pariwisata, investasi, serta mobilitas global. Namun, beberapa faktor menjadi pertimbangan utama, antara lain asas timbal balik, manfaat ekonomi, risiko keamanan, dan kualitas pendatang.

Evaluasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan

Dukungan BPK terhadap arah kebijakan ini terlihat dari rekomendasi terkait penataan Bebas Visa Kunjungan. Sebelumnya, lembaga pemeriksa menilai bahwa pemberlakuan bebas visa secara luas kepada 169 negara berisiko mengurangi penerimaan negara sebesar Rp3,02 triliun per tahun. Pemantauan juga mengungkap bahwa penghentian sementara kebijakan tersebut memberikan dampak positif bagi penerimaan negara.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, PNBP sektor keimigrasian mencapai Rp7,61 triliun, atau setara dengan 327,03 persen dari target yang ditetapkan. Di sisi lain, jumlah kunjungan warga negara asing ke Indonesia terus meningkat, melampaui angka 10,6 juta orang. Capaian ini membuktikan bahwa kebijakan visa yang lebih ketat tidak serta-merta menghambat mobilitas internasional maupun pertumbuhan pariwisata.

BPK menyarankan agar rencana pemberlakuan kembali BVK secara luas ditinjau ulang secara menyeluruh. Evaluasi harus melibatkan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan fasilitas tersebut diberikan kepada negara yang memberikan manfaat nyata, menerapkan asas resiprositas, serta memiliki tingkat risiko keimigrasian yang dapat dikendalikan.

Kendali Negara atas Pendatang

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa peningkatan PNBP merupakan salah satu manfaat dari kebijakan visa, namun bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Kebijakan keimigrasian harus memastikan negara memiliki kendali terhadap setiap orang asing yang masuk, tinggal, dan berkegiatan di wilayah Indonesia.

“Dengan dukungan dan pengawasan BPK, Ditjen Imigrasi akan terus mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan visa, pemeriksaan perlintasan, pengawasan orang asing, serta integrasi data lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kemudahan keimigrasian tetap berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan nasional, keamanan, dan kedaulatan Indonesia.”

Upaya ini mencakup penguatan sistem pemeriksaan perlintasan, pengawasan terhadap orang asing, serta integrasi data dengan berbagai kementerian dan lembaga. Melalui pendekatan tersebut, Ditjen Imigrasi berkomitmen menjaga keseimbangan antara kemudahan akses dan perlindungan kepentingan nasional.