Kasatgas Tito Imbau 16 K L Segera Eksekusi Rehab-Rekon Sumatera
Kabarnusantaraku.com – Konferensi pers yang digelar di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, pada Rabu (5/8/2026) menjadi momen penting bagi Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, ia menekankan urgensi pelaksanaan program pemulihan oleh 16 kementerian dan lembaga yang telah menerima jatah anggaran. Dalam kesempatan tersebut, Tito memberikan arahan tegas agar seluruh instansi terkait tidak menunda lagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah direncanakan.
Daftar Lengkap Instansi yang Menerima Alokasi
Berdasarkan rincian yang diungkapkan, 16 dari 32 kementerian/lembaga pelaksana rencana induk (renduk) rehab-rekon telah mendapatkan alokasi dana. Daftar tersebut mencakup Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Saya sekali lagi berharap rekan-rekan kepala pimpinan kementerian/lembaga yang sudah tersalurkan anggarannya … agar segera bekerja cepat untuk mengeksekusi program kegiatan,
Menurut Tito, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung dalam kurun waktu 2026 hingga 2028. Total kebutuhan anggaran yang diperlukan mencapai Rp100,1 triliun. Dokumen renduk tersebut disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dengan mengumpulkan usulan kebutuhan dari setiap daerah terdampak melalui kementerian/lembaga yang relevan. Setiap kementerian memiliki tanggung jawab spesifik sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam proses pemulihan wilayah Sumatera.
Peran Daerah dalam Pemulihan Pascabencana
Tito juga menyampaikan bahwa ia akan menyerahkan daftar rincian program kementerian/lembaga kepada pemerintah daerah yang terdampak. Langkah ini memungkinkan provinsi maupun kabupaten/kota menyesuaikan penanganan yang belum tercakup dalam program pemerintah pusat. Selain itu, ia telah mengusulkan penambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026 agar daerah dapat melakukan penanganan secara paralel dengan instansi pusat. Koordinasi antara pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan program rehabilitasi dan rekonstruksi ini.
Jadi kalau saya bilang kapal kecilnya itu, yang 10,6 triliun, dan bantuan Presiden 268 miliar dibagikan kepada Pemda. Itu kapal kecil. Kapal besarnya adalah dari kementerian/lembaga,
Dukungan daerah dapat memanfaatkan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun yang telah diterima oleh seluruh daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tito mengingatkan agar anggaran tersebut dialokasikan untuk kepentingan mitigasi bencana. Daerah juga telah menerima bantuan dari Presiden berupa Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp268 miliar. Dengan kombinasi anggaran pusat dan daerah, diharapkan proses pemulihan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Lebih lanjut, Tito menginstruksikan kementerian/lembaga yang belum menerima alokasi anggaran sesuai usulan untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan rehab-rekon, khususnya pada tahun 2026. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh sumber daya tersedia untuk pemulihan wilayah Sumatera.
Jangan sampai hanya masalah kekurangan dokumen pendukung, administrasinya, sehingga uangnya enggak disalurkan Menteri Keuangan, Menteri Keuangan menjamin uang ini, beliau (Menteri Keuangan) sudah menyiapkan,
Konferensi pers tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta pejabat terkait lainnya. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan pentingnya koordinasi multipihak dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera.
Frequently Asked Questions
Berapa total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera? Total kebutuhan anggaran mencapai Rp100,1 triliun yang dialokasikan untuk periode 2026 hingga 2028.
Apakah semua kementerian/lembaga sudah menerima alokasi dana? Saat ini 16 dari 32 kementerian/lembaga telah menerima alokasi dana, sementara yang lainnya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.
Bagaimana peran pemerintah daerah dalam program ini? Pemerintah daerah menerima tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun dan bantuan Presiden BTT senilai Rp268 miliar untuk penanganan paralel dengan program pusat.
Apakah ada kendala dalam penyaluran anggaran? Menteri Keuangan menjamin ketersediaan anggaran dan hanya masalah administrasi atau dokumen pendukung yang bisa menghambat penyaluran.
