Kemiskinan RI Disebut Bisa Hilang Jika Pengumpulan Zakat Capai Rp 400 T

Potensi Zakat Rp 1.000 Triliun: Kunci Menghapus Kemiskinan Indonesia

Kabarnusantaraku.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa pengelolaan zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) harus direncanakan secara komprehensif. Tujuannya adalah memastikan seluruh rangkaian proses, mulai dari pengumpulan hingga distribusi, berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi.

Ini bisa direncanakan dengan baik dalam proses tidak hanya pengumpulannya, tidak hanya penggunaannya, tetapi juga dalam proses secara keseluruhan sehingga ekosistem ini transparan, terbuka, dan paling penting bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat.

Rachmat menambahkan bahwa dana sosial keagamaan tidak sekadar memiliki nilai ekonomi yang besar, melainkan juga berfungsi memperkuat ikatan solidaritas antarwarga masyarakat. Menurutnya, hal ini dapat membangkitkan kesadaran kolektif untuk berbagi sesama, mengingat kita merupakan satu bangsa, satu negara, dan satu warga.

Pertumbuhan Signifikan Penghimpunan ZIS

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Sodiq Mudjahid, menyampaikan bahwa kemiskinan di Indonesia berpotensi hilang jika total penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya mampu menyentuh angka Rp 400 triliun setiap tahunnya. Ia menjelaskan bahwa potensi keseluruhan—termasuk dam, kifarat, hingga DSKL—diperkirakan mencapai Rp 1.000 triliun, yang setara dengan sepertiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kalau yang Rp 1.000 triliun ini, atau minimal yang Rp 400 triliun tercapai, maka insyaallah tidak akan ada lagi kemiskinan umat dan kemiskinan bangsa di Indonesia ini.

Sodiq mengungkapkan bahwa tren penghimpunan zakat nasional terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang ia sampaikan, nilai ZIS yang terkumpul melonjak drastis dari Rp 9,9 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 44 triliun pada tahun 2025. Ia menekankan bahwa tingginya partisipasi masyarakat dalam berzakat maupun berkurban menunjukkan adanya sumber pendanaan sosial yang besar di luar penerimaan pajak negara.

Data jumlah muzaki dan jumlah zakat, infak, sedekah dari tahun 2021 itu hanya Rp 9,9 triliun, tapi 2025 itu sudah meningkat ke Rp 44 triliun.

Integrasi Data dan Potensi ASN

Untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran, pemerintah berencana mengintegrasikan data penerima zakat dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Melalui sistem Satu Data ZIS-DSKL, integrasi ini diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mengoptimalkan penyaluran dana sosial keagamaan di seluruh Indonesia.

Selain itu, BAZNAS mencatat bahwa kelompok Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu potensi penghimpunan zakat yang belum tergarap secara optimal. Survei yang dilakukan menunjukkan bahwa potensi zakat dari ASN saja mencapai Rp 14,4 triliun. Sodiq menilai bahwa hal ini membuktikan adanya sumber-sumber dana lain di luar pajak yang dapat dikembangkan melalui tambahan motivasi agama.

Perkembangan ini disampaikan Sodiq dalam acara Peluncuran Satu Data ZIS-DSKL yang diselenggarakan di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, pada hari Kamis (6/8).