Meeting Results: KontraS Sumut Terus Kawal Kasus Kematian Luis David Hutabarat di Labura
Meeting Results – KontraS Sumut mengadakan pertemuan untuk meninjau perkembangan kasus kematian Luis David Hutabarat, warga Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Insiden terjadi pada 16 Juni 2026, saat Luis dianiaya hingga meninggal. Dalam pertemuan tersebut, organisasi hak asasi manusia ini menegaskan pentingnya transparansi dalam penyelidikan dan penyidikan. “Kami memastikan proses hukum tetap diawasi hingga tuntas,” kata salah satu peserta meeting results. Polisi telah menetapkan tiga tersangka, termasuk BD, mantan prajurit TNI yang kini bekerja di PT Agrinas Palma Nusantara.
Proses Hukum Ditolak dari Peradilan Militer
Adinda Zahra, kepala operasional KontraS Sumut, menekankan bahwa peradilan umum harus menjadi tempat yang tepat untuk mengadili pelaku kekerasan. “Mengapa TNI harus diperiksa di peradilan militer? Ini bisa menciptakan kesan adanya kesenjangan,” ujarnya. Adinda menyatakan organisasinya berkomitmen untuk memastikan setiap langkah dalam meeting results diperiksa secara objektif. Ia juga membantah klaim bahwa korban dianggap sebagai pelaku pencurian sawit, seperti yang beredar di media sosial.
“Korban bukan pelaku pencurian, seperti dituduhkan oleh Agrinas. Luis hanya kebetulan lewat di ladang,” kata Adinda, Selasa (23/6) saat berbicara di konferensi pers. Ini menegaskan bahwa meeting results harus mencerminkan keadilan, bukan kepentingan tertentu.
Kronologi Penyelidikan yang Diklaim Transparan
Menurut saksi dan korban selamat, Joni, peristiwa tersebut dimulai saat mereka dihentikan oleh BDL, anggota TNI aktif. “Kami ke ladang untuk memotong rumput, tiba-tiba disalip dan diserang,” jelas Joni. Ia menyebut Luis sempat merekam aksi penganiayaan dengan ponsel. Saat tertinggal, korban dihancurkan dari belakang hingga tak sadarkan diri. “Luis hanya berusaha berlari, tapi segera diperiksa oleh pensiunan TNI ini,” tambah Joni.
“Saya lihat korban dicekik, lalu BDL mengeluarkan parang dari sepatu. Ancaman langsung dilontarkan ke saya, ‘kalau kamu ikut campur, kubunuh kau di sini’,” kata Joni. Joni juga menyatakan bahwa tiga tersangka diberi waktu untuk mengklarifikasi fakta di meeting results terkini.
KontraS Sumut Minta Proses Penetapan Tersangka Diperjelas
Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya mengungkapkan bahwa penyidik telah menetapkan BD, KMH, dan IFK sebagai tersangka. “Proses penetapan tersangka telah selesai, dan kami yakin penjelasannya jelas,” ujarnya. Namun, KontraS Sumut meminta pihak kepolisian memberikan detail lebih rinci dalam meeting results. “Kami ingin memastikan semua fakta diungkap tanpa ada kesenjaan,” tegas Adinda.
Di sisi lain, Dandim 0209/Labuhanbatu Letkol Kav Hanung Kaptiaji menjelaskan bahwa BD telah resmi purna tugas sejak April 2026. “BD memasuki masa purna tugas dari TNI AD, jadi keterlibatannya dalam kasus ini harus diperiksa dengan transparan,” kata Hanung. Hal ini memicu pertanyaan tentang peran anggota TNI yang berpindah ke sektor swasta dalam meeting results terkait.
Kasus BDL Kembali ke Subdenpom untuk Diperiksa
Subdenpom I/1-2 Rantauprapat menyatakan bahwa kasus BDL akan dianalisis lebih lanjut. “Kami menerima pelimpahan perkara dari Polres untuk memproses oknum TNI ini,” kata Kapten CPM Rudi FP Simorangkir. Pihaknya menekankan bahwa BDL diduga terlibat langsung dalam penganiayaan Luis, tetapi penyidikan masih berlangsung. Meeting results kali ini menghadirkan kesempatan untuk memperjelas peran BDL dalam kejadian tersebut.
Adinda Zahra menambahkan bahwa KontraS Sumut akan terus mengawasi proses penyidikan hingga ada kejelasan tentang keberadaan bukti. “Kami tidak ingin kasus ini terkesan sembarangan,” tegasnya. Dengan meeting results yang berkelanjutan, organisasi ini berharap masyarakat dapat melihat keseriusan upaya penegakan hukum.
Perspektif Masyarakat dan Dukungan untuk Proses Transparan
Kasus kematian Luis David Hutabarat menarik perhatian publik. Banyak warga Labura meminta pemerintah dan kepolisian memastikan proses penyelidikan tetap terbuka. “Meeting results ini harus menjadi acuan transparansi,” kata warga setempat. Dukungan masyarakat semakin meningkat setelah adanya penolakan terhadap penetapan tersangka di peradilan militer. KontraS Sumut juga mengimbau masyarakat untuk mengawasi setiap tahapan penyidikan hingga tuntas.
