Nadiem Laporkan Empat Hakim ke Komisi Yudisial: Tahun Ini Terekam Sebagai Historic Moment
Historic Moment – Sebuah Historic Moment terjadi saat Nadiem Makarim, melalui kuasa hukumnya, melaporkan keempat hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta ke Komisi Yudisial (KY). Aksi ini menimbulkan perdebatan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menjerat Nadiem. Pelaporan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi terdakwa dan mengevaluasi objektivitas proses persidangan.
Penyebab Pelaporan dan Bukti yang Diserahkan
Dalam laporannya, kuasa hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir, mengungkapkan bahwa aduan ini didasari bukti-bukti konkret, seperti rekaman persidangan yang menurutnya menunjukkan kecenderungan manipulasi fakta. “Kami mengajukan laporan ini sebagai bagian dari Historic Moment dalam perjuangan untuk mendapatkan keadilan,” jelas Ari di kantor KY, Senin (6/7). Ia menekankan bahwa putusan yang menghukum Nadiem bersalah seharusnya tetap sah, tetapi perbedaan pandangan antar hakim menjadi katalisator aduan tersebut.
“Putusan bersalah itu sah-sah saja. Perbedaan pandangan adalah bagian dari kewenangan majelis hakim. Namun, kami mengeluhkan adanya manipulasi fakta dalam keputusan yang diambil,” tambah Ari.
Menurut Ari, fakta-fakta penting yang seharusnya dijadikan dasar keputusan hakim justru diabaikan, sementara fakta yang tidak relevan diperkuat. Ia juga mengkritik pendengaran saksi yang dianggap tidak adil. “Keterangan saksi Fiona dan Andre, yang berpijak pada fakta menguntungkan terdakwa, tampaknya dipotong-potong dan dianggap tidak signifikan. Sebaliknya, saksi-saksi yang memberatkan terdakwa dibahas secara rinci,” jelasnya.
Dugaan Ketidakobjektifan dan Kelelahan Hakim
Laporan ini menyebutkan adanya dua hakim, Purwanto S. Abdullah dan Sunoto, yang dinilai cenderung tidak objektif. Selain itu, Eryusman dan Mardiantos disebut pernah tidur selama persidangan, menurut bukti yang diserahkan oleh tim kuasa hukum Nadiem. “Bagaimana mereka bisa menilai proses persidangan secara tepat jika tidak hadir?” tanya Ari, yang menekankan kelelahan hakim sebagai salah satu faktor yang memengaruhi keputusan.
Ada juga dugaan ketidakprofesionalan dalam penunjukan Hakim Purwanto sebagai ketua majelis, karena ia ditetapkan setelah KY memberinya sanksi non-palu dalam perkara lain. “Selain pelanggaran etik, kami juga menyampaikan dugaan kesalahan dalam penerapan teori hukum yang dipakai,” lanjut Ari. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi proses peradilan dalam kasus-kasus serupa.
Sementara itu, istri Nadiem, Franka Franklin Makarim, hadir di acara di KY sebagai warga negara yang ingin melihat proses ini transparan. “Proses hukum telah berlangsung selama setahun. Suami saya ditahan sejak 4 September 2025, dan seluruh langkah sudah dijalani secara profesional,” ujarnya. Franka menilai pelaporan ini sebagai Historic Moment yang menunjukkan komitmen Nadiem untuk menegakkan keadilan, meski harus melalui proses yang dinilai memperumit.
Komisi Yudisial (KY) menyambut laporan Nadiem dengan terbuka dan siap menindaklanjuti. Anggota KY, Anita Kadir, menjelaskan bahwa lembaga ini tetap menjalankan tugas pemantauan secara objektif. “KY sudah mengawasi perkara ini sejak awal, agar pelanggaran etik tidak terlewat,” tambahnya. Ia menegaskan bahwa investigasi akan dilakukan secara menyeluruh sebelum dikeluarkan keputusan.
Reaksi publik terhadap aksi Historic Moment ini beragam. Sebagian masyarakat mendukung upaya Nadiem untuk mencari keadilan, sementara yang lain menganggap itu sebagai langkah politis. Bagaimanapun, laporan ke KY diharapkan bisa memicu refleksi lebih dalam terhadap kinerja hakim dan meningkatkan transparansi sistem peradilan di Indonesia. Selain itu, kasus ini juga menarik perhatian masyarakat terkait hubungan antara keadilan dan proses hukum dalam konteks korupsi publik.
