Blokade Selat Hormuz: Trump Beri Klaim atas Special Plan
Special Plan menjadi strategi utama Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam menghadapi konflik dengan Iran. Pada hari Senin (14/7), Trump mengumumkan kembali pemberlakuan blokade terhadap Iran, dengan tujuan memastikan Selat Hormuz tetap terbuka bagi kapal internasional. Meski AS melakukan pengawasan ketat, langkah ini diharapkan tetap mempertahankan akses ke jalur pelayaran strategis. “Kami menegaskan bahwa Selat Hormuz akan tetap terbuka, baik dengan atau tanpa kerja sama Iran,” tegas Trump melalui akun Truth Social.
Strategi Blokade dan Tarif Khusus
Special Plan mencakup berbagai langkah ekonomi dan militer untuk mendominasi pengelolaan Selat Hormuz. Salah satu poin utama adalah usulan tarif 20 persen untuk seluruh kargo yang melewati jalur strategis tersebut. Tarif ini ditujukan sebagai balas budi atas perlindungan yang diberikan AS terhadap pengiriman energi. Namun, Iran menolak usulan ini, menganggapnya tidak adil dan terlalu berat untuk perekonomian mereka.
Komando militer gabungan Iran menegaskan bahwa AS tidak memiliki hak mutlak atas Selat Hormuz. “Selat Hormuz adalah bagian dari hak strategis Iran, dan kami akan melindungi kepentingannya,” ujar Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi dalam pernyataan di media sosial X. Ia juga menyindir Trump dengan mengatakan bahwa negara-negara lain harus bersikap adil terhadap kebijakan tarif.
Blokade AS dimulai pada Selasa (15/7) pukul 20.00 GMT, mencakup seluruh pelabuhan dan terminal minyak Iran. Meski begitu, kapal-kapal netral yang berlayar ke negara lain atau mengirim bantuan kemanusiaan tetap diperbolehkan setelah melewati pemeriksaan. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk mengurangi tekanan pada negara-negara tetangga sambil tetap mempertahankan kontrol atas jalur vital.
Konflik Rudal Memanas di Kawasan Teluk
Di tengah penerapan Special Plan, eskalasi perang rudal antara AS dan Iran semakin memuncak. Komando militer AS (CENTCOM) melaporkan serangan drone terhadap fasilitas pemeliharaan kapal dan kapal selam Iran, dengan sasaran Qeshm, Bandar Abbas, dan Abadan. Dua korban tewas di Abadan, menunjukkan keparahan konflik tersebut.
Sebagai respons, Garda Revolusi Iran mengklaim menyerang fasilitas militer AS di Bahrain dan Kuwait, serta merusak radar di Oman dan depot bahan bakar di Pangkalan Udara Pangeran Hassan, Yordania. Arab Saudi juga turut terlibat, dengan menegaskan berhasil menangkal rudal balistik dari Houthi, Yaman, yang ditujukan ke wilayah selatan kerajaan. Ini menambah kompleksitas situasi geopolitik di kawasan Teluk.
Special Plan Trump memicu kekhawatiran tentang dampak ekonomi global. Selat Hormuz, yang menjadi jalur utama pengiriman minyak sekitar 20 persen dari total perdagangan global, kini menghadapi risiko gangguan. Meski AS mengklaim jalur tetap terbuka, ketidakpastian menimbulkan keraguan di kalangan pelaku industri energi dan negara-negara importir minyak.
Para ahli geopolitik menilai Special Plan sebagai upaya Trump untuk menegaskan dominasi AS dalam perang dagang dan pertahanan. Dengan memblokir Iran, AS berharap memaksa negara itu mengakui ketergantungan energi global pada kebijak pemerintah AS. Namun, Iran tetap bersikeras mempertahankan independensinya, menegaskan bahwa kebijakan blokade tidak bisa sepenuhnya menutupi ketegangan yang terus memanas.
Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf mengkritik Special Plan sebagai bentuk kesepakatan sepihak yang tidak adil. Ia menambahkan bahwa Iran tidak lagi menerima kebijakan yang diterapkan tanpa konsensus bersama. “Kami ingin kesepakatan yang saling menguntungkan, bukan hanya keuntungan AS,” jelas Qalibaf dalam pernyataan resmi.
Special Plan ini juga memicu pernyataan dari Organisasi Maritim Internasional (IMO) yang menolak usulan tarif 20 persen. IMO mengatakan tidak ada dasar hukum internasional untuk memaksa kapal membayar tarif saat melintasi jalur pelayaran global. “Ini bisa menghambat alur distribusi energi dan menimbulkan ketegangan tambahan,” ujar perwakilan IMO dalam siaran pers.
