Kemenkum Gelar Rapat Evaluasi Kinerja: Capaian Memuaskan, Tapi Ada Ruang untuk Perbaikan
Topics Covered dalam rapat evaluasi kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) pada Kamis (2/7) di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan, menyoroti keberhasilan transformasi digital yang telah memberikan dampak positif pada layanan publik. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa survei kepuasan publik mencapai angka lebih dari 97%, yang menjadi bukti bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja telah terasa. Namun, ia menegaskan bahwa Topics Covered dalam pertemuan tersebut menunjukkan bahwa ada aspek yang masih memerlukan perhatian lebih, terutama dalam memastikan layanan tetap optimal di berbagai tingkat pelayanan. KemenkumHAM menganggap capaian ini sebagai awal yang baik, namun Topics Covered dalam rapat juga menyoroti tantangan yang belum terselesaikan, seperti keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses digitalisasi dan kebutuhan adaptasi terhadap perubahan kebijakan.
Penghargaan WBBM untuk Sepuluh Unit
Dalam Topics Covered pertemuan, Menteri Andi Agtas bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, memberikan penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada sepuluh unit kerja di lingkungan KemenkumHAM. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas kinerja yang mencapai standar layanan publik terbaik. “Alhamdulillah, tadi kita bersama bu Rini memberikan penghargaan WBBM kepada sepuluh unit yang berhasil mencapai standar layanan publik,” tutur Andi. Dua unit lainnya masih dalam proses peningkatan, yang menjadi fokus Topics Covered dalam rapat. Menurut Humas KemenkumHAM, Yadi Jentru, peningkatan kepuasan publik mencapai angka tinggi berkat kolaborasi internal dan eksternal, termasuk rekan jurnalis yang aktif mengawasi progres transformasi digital. “Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran semua pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah,” tambahnya.
“Kepuasan publik saat ini mencapai 97%, tetapi kami tetap tidak berpuas diri. Ada tugas yang masih perlu diperbaiki,” ujar Andi.
Komitmen Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Menurut Menteri Andi, Topics Covered dalam rapat menekankan bahwa perbaikan layanan publik adalah prioritas utama. Ia menyampaikan bahwa transformasi digital telah mengubah cara kerja KemenkumHAM, baik dalam mempercepat proses pengurusan administrasi maupun dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. “Digitalisasi adalah salah satu Topics Covered yang paling krusial dalam menghadapi tantangan era modern,” katanya. Selain itu, Topics Covered dalam pertemuan juga mencakup evaluasi terhadap efisiensi birokrasi, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, dan kesetaraan layanan di seluruh wilayah Indonesia. Andi menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengoptimalkan peran jajaran di tingkat operasional, sekaligus memastikan inisiatif yang telah diluncurkan tetap berjalan sesuai target.
Peningkatan Layanan Publik Melalui Transformasi Digital
Dalam Topics Covered evaluasi, Menteri Andi Agtas juga menjelaskan langkah-langkah spesifik yang diambil untuk memperkuat transformasi digital KemenkumHAM. Poin utama termasuk pengembangan sistem online terintegrasi, penguatan data kinerja melalui analisis real-time, dan pelatihan pegawai untuk mengikuti standar layanan modern. “Kami tidak hanya memperbaiki layanan, tetapi juga mendorong inovasi dalam sistem pengelolaan,” jelasnya. Topics Covered dalam rapat ini juga menyoroti upaya KemenkumHAM dalam mempercepat akses informasi ke masyarakat, seperti melalui fitur-fitur baru pada portal layanan publik dan aplikasi mobile. Menurut Yadi Jentru, kepuasan publik terhadap layanan digital meningkat tajam, tetapi pihaknya masih fokus pada perbaikan kecil untuk menghindari kesenjangan antara layanan digital dan konvensional.
Topics Covered dalam pertemuan juga mencakup pelaporan capaian kinerja selama semester I 2026. Data menunjukkan bahwa seluruh unit kerja telah memenuhi target utama dalam hal pengurusan administrasi hukum, peningkatan kualitas pendidikan di lembaga pemasyarakatan, dan pengelolaan data pelayanan masyarakat. Namun, beberapa unit masih memerlukan peningkatan di sektor pelayanan luar ruangan atau integrasi layanan dengan instansi terkait. “Ini menjadi Topics Covered yang menarik untuk dipertimbangkan dalam perencanaan ke depan,” kata Yadi. Ia menambahkan bahwa rapat ini juga menjadi momentum untuk memastikan komitmen seluruh jajaran KemenkumHAM dalam menjaga kualitas pelayanan, meskipun angka kepuasan sudah sangat tinggi.
KemenkumHAM berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja melalui pendekatan holistik, yang mencakup Topics Covered dari kebijakan internal hingga interaksi dengan publik. Sebagai contoh, pihaknya telah memperkenalkan sistem digital untuk mengurangi antrian di kantor layanan, serta mengoptimalkan pembelajaran online untuk warga binaan. “Kami harapkan inisiatif ini dapat memberikan dampak jangka panjang,” tambah Andi. Meski capaian kepuasan publik sangat memuaskan, Topics Covered dalam rapat menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbaikan, khususnya dalam menyelaraskan layanan digital dengan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Dengan demikian, KemenkumHAM akan terus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi mereka agar tetap relevan dan efektif.
